Kedua, fokus pada pengendalian inflasi komponen Volatile Food (VF) dalam kisaran 3,0%-5,0%. Ketiga, memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah melalui Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027.

Peta jalan tersebut mengusung sejumlah upaya penting, seperti memastikan harga komoditas pangan dan tarif angkutan tetap terjangkau pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), meningkatkan produktivitas pangan untuk menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah, serta memperkuat distribusi pangan antarwilayah, terutama dari wilayah surplus menuju wilayah defisit.

Selain itu, pengelolaan ekspektasi inflasi melalui komunikasi yang efektif juga menjadi salah satu fokus utama.

Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang sukses di tahun 2024 akan terus dilanjutkan pada 2025 untuk mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga.

Pemerintah juga merencanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2025 yang akan diadakan pada 28 Agustus 2025 di Istana Negara Jakarta, yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

Ketahanan Pangan dan Dukungan kepada Petani

Pada 2025, anggaran ketahanan pangan akan fokus pada melindungi harga pangan dalam negeri dari fluktuasi harga pangan global serta memberdayakan petani skala kecil.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp144,6 triliun yang akan digunakan untuk mendiversifikasi pangan, menstabilkan harga, dan meningkatkan produktivitas petani.

Program ini juga mencakup pembangunan infrastruktur irigasi, jalan pertanian, dan program pemberdayaan petani seperti pekarangan pangan lestari.

Pemerintah juga meluncurkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk mendukung daya beli masyarakat, antara lain diskon harga tiket pesawat, program Epic Sales 2025, serta bantuan pangan beras bagi 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan 10 kg beras per bulan pada Januari dan Februari 2025.

Selain itu, diskon tarif listrik untuk pelanggan dengan daya terpasang 450 VA hingga 2200 VA serta subsidi untuk sektor padat karya juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.

Skema Kredit Padat Karya untuk Daya Saing Industri

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga akan meluncurkan skema Kredit Padat Karya yang bertujuan untuk revitalisasi mesin dan meningkatkan produktivitas di sektor industri padat karya.

Skema ini menawarkan plafon pinjaman dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar dengan suku bunga yang lebih rendah dan jangka waktu fleksibel antara 5 hingga 8 tahun. Pemerintah juga menyediakan subsidi bunga sebesar 5% untuk debitur dan mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 triliun pada 2025 untuk mencapai target penyaluran.

"Skema ini akan mendukung sektor-sektor industri padat karya seperti pakaian jadi, tekstil, furnitur, barang dari kulit, dan makanan serta minuman," tutup Menko Airlangga.