Gabah Rp6.500 per Kg Wajib Diserap Bulog dan Swasta Tanpa Syarat, Pemerintah Cabut Ketentuan Rafaksi HPP

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Jumat , 31 Jan 2025 - 22:27

SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah mencabut ketentuan Rafaksi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras. Perum Bulog maupun perusahaan swasta, wajib menyerap semua kualitas gabah dari panen petani dengan HPP Rp6.500 per kilogram (kg).

Kebijakan baru ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025 yang berlaku 15 Januari 2025, hanya diterapkan hitungan hari. Dimana Gabah Kering Panen (GKP) dari petani yang diserap Bulog, dengan ketentuan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen.

Sementara dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025 yang ditetapkan 24 Januari 2025, pemerintah mencabut aturan rafaksi HPP gabah dan beras. “Karena itu harga tidak boleh kita tawar-tawar,” tegas Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Jumat (31/1).

Aturan lama ditengarai mengakibatkan harga gabah anjlok di tingkat petani. Hasil panen petani sanggup memenuhi kualitas gabah yang ditetapkan pemerintah, sehingga petani lebih menjual ke tengkulak daripada Bulog.

Dengan kebijakan baru ini, Bulog wajib menyerap GKP dari petani dengan kondisi apa pun. Pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut dengan melibatkan aparat penegak hukum bagi mereka yang melanggar.

Zulkifli Hasan mencontohkan ada pabrik-pabrik penggilingan padi besar di Sumatera Selatan, yang masih membeli gabah dari petani jauh di bawah HPP. “Sejumlah pabrik masih membeli gabah di harga Rp4.600 per kilogram,” bebernya, dalam konferensi pers di kantornya, kemarin.

Terpisah, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, menjelaskan alasan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025 diterbitkan. Menurutnya, kebijakan itu sejalan dengan target penyerapan Bulog sebesar 3 juta ton setara beras untuk tahun 2025.

Apabila pemerintah tetap menerapkan aturan lama, Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur HPP sesuai dengan kualitas gabah, maka target tersebut tidak dapat tercapai.

“Kita ingin petani sejahtera. Bulog diberi keleluasaan membeli HPP Rp6.500 tanpa persyaratan, dengan jumlah total target tahun ini 3 juta ton beras setara beras, tapi belinya gabah,” ujarnya, saat di Graha Mandiri, Jakarta Pusat.

gabah rp6.500 per kg wajib diserap bulog dan swasta tanpa syarat, pemerintah cabut ketentuan rafaksi hpp                            sumsel, sumateraekspres.id - pemerintah mencabut ketentuan rafaksi harga pembelian pemerintah (hpp) untuk gabah dan beras. perum bulog maupun perusahaan swasta, wajib menyerap semua kualitas gabah dari panen petani dengan hpp rp6.500 per kilogram (kg).
kebijakan baru ini tertuang dalam keputusan kepala badan pangan nasional (bapanas) nomor 14 tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan kepala bapanas nomor 2 tahun 2025 tentang harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga gabah dan beras.
keputusan kepala bapanas nomor 2 tahun 2025 yang berlaku 15 januari 2025, hanya diterapkan hitungan hari. dimana gabah kering panen (gkp) dari petani yang diserap bulog, dengan ketentuan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen. 
sementara dalam keputusan kepala bapanas nomor 14 tahun 2025 yang ditetapkan 24 januari 2025, pemerintah mencabut aturan rafaksi hpp gabah dan beras.  “karena itu harga tidak boleh kita tawar-tawar,” tegas menteri koordinator bidang pangan zulkifli hasan, jumat (31/1).
aturan lama ditengarai mengakibatkan harga gabah anjlok di tingkat petani. hasil panen petani sanggup memenuhi kualitas gabah yang ditetapkan pemerintah, sehingga petani lebih menjual ke tengkulak daripada bulog.
baca juga:bulog sebut tinggal bayar, diwajibkan beli rp6.500 per kg untuk semua jenis gabah
baca juga:gabah banyuasin masih di bawah rp5.500, belum sesuai hpp rp6.500, agus: intinya nge-prank petani, bikin kesal
dengan kebijakan baru ini, bulog wajib menyerap gkp dari petani dengan kondisi apa pun. pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut dengan melibatkan aparat penegak hukum bagi mereka yang melanggar. 
zulkifli hasan mencontohkan ada pabrik-pabrik penggilingan padi besar di sumatera selatan, yang masih membeli gabah dari petani jauh di bawah hpp. “sejumlah pabrik masih membeli gabah di harga rp4.600 per kilogram,” bebernya, dalam konferensi pers di kantornya, kemarin.
terpisah,  wakil menteri pertanian (wamentan) sudaryono, menjelaskan alasan keputusan kepala bapanas nomor 14 tahun 2025 diterbitkan. menurutnya, kebijakan itu sejalan dengan target penyerapan bulog sebesar 3 juta ton setara beras untuk tahun 2025. 
apabila pemerintah tetap menerapkan aturan lama, keputusan kepala bapanas nomor 2 tahun 2025 yang mengatur hpp sesuai dengan kualitas gabah, maka target tersebut tidak dapat tercapai. 
“kita ingin petani sejahtera. bulog diberi keleluasaan membeli hpp rp6.500 tanpa persyaratan, dengan jumlah total target tahun ini 3 juta ton beras setara beras, tapi belinya gabah,” ujarnya, saat di graha mandiri, jakarta pusat.
baca juga:produksi gabah naik, banyuasin peringkat 3 nasional
baca juga:hpp tergantung kualitas, pemerintah resmi berlakukan hpp gabah dan beras, siapkan strategi penyerapan
dengan keleluasaan hpp rp6.500 tanpa persyaratan, berarti perum bulog diharuskan menyerap gabah dari petani dengan kualitas apa pun. "(bulog) membeli dengan harga rp6.500 at any quality dan jumlahnya harus 3 juta ton beras membeli dengn gabah. itu aja tujuanya untuk menaikkan hpp dari petani itu lebih tinggi sesuai dengan keinginan presiden," tegasnya.
selain hpp gabah, pada  keputusan kepala bapanas nomor 14 tahun 2025 itu juga menyinggung soal hpp beras. pemerintah menyesuaikan derajat sosoh beras dari 100 persen menjadi 95 persen, yang dapat diserap perum bulog.
“jadi atas permintaan menteri pertanian dan teman-teman perpadi, derajat sosoh yang sebelumnya 100 persen kita turunkan menjadi 95 persen, sehingga diharapkan bisa membantu penyerapan bulog," ungkap kepala badan pangan nasional/national food agency (nfa) arief prasetyo adi, jumat (31/1).
kebijakan ini seiring dengan target pencapaian serapan gabah yang diupayakan optimal pada periode panen raya guna memenuhi stok cadangan beras pemerintah (cbp) dalam kerangka swasembada pangan. 
menurut ketua umum perpadi sutarto alimoeso, penyesuaian standar derajat sosoh beras dari 100 persen menjadi 95 persen, akan sangat membantu upaya pemenuhan penyerapan cbp. 
baca juga:pemerintah terapkan harga pembelian gabah dan beras (hpp) untuk stabilitas pasar
baca juga: serap gabah petani rp6.500 per kg, menko pangan: bisa tidak bisa, harus dibeli, ini arahan presiden
“saya kira sudah sangat baik. karena penggilingan yang kecil-kecil pun bisa mampu langsung untuk setor ke bulog. sehingga insya allah menuju target serapan 3 juta ton itu kita bisa lakukan," sampainya.
melalui pembaruan kebijakan ini diharapkan kesejahteraan pelaku usaha perberasan dapat meningkat sehingga mendorong gairah petani untuk meningkatkan produksinya. melalui strategi ini para stakeholders optimistis dapat memenuhi target pengadaan beras guna menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional sepanjang tahun 2025. 
pada musim panen ini, bulog diharapkan bersinergi dengan petani, kelompok tani (poktan), dan gabungan kelompok tani (gapoktan) untuk memastikan serapan optimal. selanjutnya kerja sama dengan mitra penggilingan, untuk mengolah gkp (gabah kering panen) menjadi gkg (gabah kering giling) dan beras guna meningkatkan efisiensi rantai pasok. 
momentum panen raya tahun ini sangat penting untuk mengoptimalkan serapan gabah/beras dalam negeri. “tentunya dengan harapan bahwa proyeksi panen raya dari bps dapat terealisasi dengan baik di lapangan," urai arief. 
baca juga:wamentan: tengkulak jangan jadi kompeni baru memeras rakyat, sebut hpp gabah sumsel terendah 
baca juga:menteri zulhas tegaskan pabrik padi wajib beli gabah petani seharga rp 6.500, ini alasannya!
berdasarkan amatan badan pusat statistik (bps), proyeksi panen pada januari 2025 sebanyak 1,31 juta ton beras, februari 2025 sebanyak 2,08 juta ton beras. lalu maret, diperkirakan melonjak jadi 5,20 juta ton beras. 
angka ini sudah melampaui konsumsi beras bulanan sebesar 2,5 juta ton atau mengalami surplus. berdasarkan tren, diperkirakan produksi beras masih akan surplus seiring musim panen raya di april dan mei.
menteri pertanian andi amran sulaiman mengatakan, proyeksi produksi padi pada januari hingga maret 2025 sebagaimana data bps, mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. 
"dibanding tahun lalu, itu (naik) 50 persen di januari, 49 persen di februari, dan naik 51 persen di bulan maret. semoga di april juga baik," harapnya.  
sementara itu, kepala dinas pertanian sumsel bambang pramono, mengatakan setidaknya ada 3 hal yang didapatkan dari revisi terbaru aturan pembelian gabah petani. pertama, pemerintah tidak hanya meningkatkan produksi gabah saja, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani, 
baca juga:beli gabah petani rp6.500 perkilogram, pemerintah pastikan bulog beli gabah petani
baca juga:inovasi enos: dari peningkatan panen gabah hingga hilirisasi pertanian di oku timur, mantap!
"kedua, pemerintah mengetahui bahwa untuk swasembada beras maka penyerapan cadangan beras pemerintah harus dipenuhi paling tidak 70 persen  dari rencana  3 juta ton beras, ditarget bisa terpenuhi dalam kurun waktu subround 1, rentang bulan januari - april 2025," jelasnya.
ketiga, pemerintah tidak mau kehilangan momentum tanam ip-200 di bulan mei –agustus 2025. sehingga terdapat panen pada subround 2 memenuhi cadangan target peningkatan kesejahteraan petani.
"imbauan kepada petani dan semua stakeholders, mari kita berupaya dengan maksimal apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak," ajaknya. untuk petani, agar menjaga kualitas hasil panen sehingga didapat harga terendah rp6.500 per kg untuk gkp, bahkan lebih.
"petani dapat melakukan peningkatan indeks pertanaman yang semula sekali, menjadi paling tidak 2 kali dalam setahun," jelasnya. kemudian meyakini apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah betul untuk memperbaiki kesejahteraan petani dan keluarga. 
"ini tidak bisa dalam waktu yang pendek, tetapi berproses menjadi lebih baik ke depan," ujarnya.  untuk melaksanakan ini, pemerintah dalam hal ini bekerja secara sinergi dan berkolaborasi antar semua unsur agar faktor-faktor pembatas yang dihadapi dapat terurai.
kemudian menjadi nilai tambah untuk apabila dilakukan secara sistimatis dan fokus pada wilayah yang sama.  "kepada unsur media, segera melaporkan kepada pemerintah melalui call centre yang sudah dibentuk di buloh, apabila masih ditemui kendala-kendala di lapangan sehingga menjadi penghambat implementasi revisi hpp gkp yang baru," imbau bambang.
adanya revisi ini, sambung bambang, tentu menjadi kabar baik bagi petani di sumsel khususnya.  "sebab dari data yang disampaikan oleh  menteri pertanian dalam rapat kemarin di jakarta yang kami hadir langsung, harga gkp di sumsel terendah dibanding provinsi yang ada di indonesia," pungkasnya. 
kepala dinas ketahanan pangan tanaman pangan dan hortikultura oki, sahrul, sangat mengharapkan harga gabah di tingkat petani menjadi rp6.500 sesuai hpp. “karena saat ini masih berkisar rp5.300-rp5.800 per kg. sehingga petani banyak langsung menjual gabah ke tengkulak atau pengusaha gabah yang ada,” ujarnya. 
mengenai banyak petani tidak menjual gabah ke bulog, disebutnya kemungkinan terkendala gudang penyimpan atau persyaratan kualitas gabah atau berasnya. sementara petugas penyuluh pertanian desa lubuk seberuk, kecamatan lempuing jaya, priyo, mengaku, sudah mengetahui informasi pencabutan aturan rafaksi hpp gabah dan beras.
“kita lihat nanti di lapangan, mudah-mudahan benar," harapnya. kalau itu benar diterapkan, memang itu yang diharapkan petani. sebab, selama ini petani tidak jual ke bulog, karena banyak persyaratan terlalu ribet.
untuk petani di desa lubuk seberuk ini banyak menggunakan modal sendiri. tidak banyak yang meminjam modal dari tengkulak dan belum masuk masa panen. “tapi mereka tetap banyak menjual kepada tengkulak. musim panen terakhir, gabah rp4.700-rp5.300 per kg,” ulasnya.
kepala dinas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan (tphp) kabupaten muara enim, ulil amri mengatakan bahwa pada dasarnya keputusan badan pangan akan meninglatkan kualitas dari produksi pertanian di kalangan petani. 
"petani akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada, kalau memang ada aturannya maka akan diikuti bila itu akan dijual ke bulog," ujarnya.  pemerintah daerah tentunya akan membantu para petani mendapatkan standar kualitas tersebut termasuk menambah jumlah produksi. 
"seperti pemberian bantuan bibit unggul, pupuk serta alsintan untuk membantu proses pertanian, yang akhirnya akan menunjukkan kualitas hasil panen," terangnya. berkaitan dengan pupuk palsu sejauh ini belum ada laporan dari para petani.