Gabah Rp6.500 per Kg Wajib Diserap Bulog dan Swasta Tanpa Syarat, Pemerintah Cabut Ketentuan Rafaksi HPP

--
SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah mencabut ketentuan Rafaksi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras. Perum Bulog maupun perusahaan swasta, wajib menyerap semua kualitas gabah dari panen petani dengan HPP Rp6.500 per kilogram (kg).
Kebijakan baru ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.
Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025 yang berlaku 15 Januari 2025, hanya diterapkan hitungan hari. Dimana Gabah Kering Panen (GKP) dari petani yang diserap Bulog, dengan ketentuan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen.
Sementara dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025 yang ditetapkan 24 Januari 2025, pemerintah mencabut aturan rafaksi HPP gabah dan beras. “Karena itu harga tidak boleh kita tawar-tawar,” tegas Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Jumat (31/1).
Aturan lama ditengarai mengakibatkan harga gabah anjlok di tingkat petani. Hasil panen petani sanggup memenuhi kualitas gabah yang ditetapkan pemerintah, sehingga petani lebih menjual ke tengkulak daripada Bulog.
BACA JUGA:Bulog Sebut Tinggal Bayar, Diwajibkan Beli Rp6.500 per Kg untuk Semua Jenis Gabah
Dengan kebijakan baru ini, Bulog wajib menyerap GKP dari petani dengan kondisi apa pun. Pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut dengan melibatkan aparat penegak hukum bagi mereka yang melanggar.
Zulkifli Hasan mencontohkan ada pabrik-pabrik penggilingan padi besar di Sumatera Selatan, yang masih membeli gabah dari petani jauh di bawah HPP. “Sejumlah pabrik masih membeli gabah di harga Rp4.600 per kilogram,” bebernya, dalam konferensi pers di kantornya, kemarin.
Terpisah, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, menjelaskan alasan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025 diterbitkan. Menurutnya, kebijakan itu sejalan dengan target penyerapan Bulog sebesar 3 juta ton setara beras untuk tahun 2025.
Apabila pemerintah tetap menerapkan aturan lama, Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur HPP sesuai dengan kualitas gabah, maka target tersebut tidak dapat tercapai.
“Kita ingin petani sejahtera. Bulog diberi keleluasaan membeli HPP Rp6.500 tanpa persyaratan, dengan jumlah total target tahun ini 3 juta ton beras setara beras, tapi belinya gabah,” ujarnya, saat di Graha Mandiri, Jakarta Pusat.
BACA JUGA:Produksi Gabah Naik, Banyuasin Peringkat 3 Nasional