Kalau Sakit Bakal Sulit, Menkes: BPJS Kesehatan Belum Mampu Tanggung 100 Persen

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Jumat , 17 Jan 2025 - 21:59

Bulan berikutnya (September), persentase rata-rata pending claim naik menjadi 16,2 persen. Dari rumah sakit peserta survei, didapatkan nominal klaim mandek mencapai Rp396,5 miliar. Pada Oktober 2024, klaim mandek tiba-tiba melonjak menjadi 19,6 persen. Nominalnya juga meningkat drastis Rp 575,4 miliar.

Pending claim tak hanya dialami rumah sakit swasta. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mencatat, rata-rata klaim rumah sakit anggotanya baik milik pemerintah maupun swasta yang tertahan di BPJS Kesehatan naik sekitar 20 persen. Bahkan akhir 2024, rata-rata klaim rumah sakit yang tertahan mencapai 30 persen.

Terhambatnya klaim rumah sakit di BPJS Kesehatan dapat disebabkan oleh alasan administrasi. Misalnya, BPJS Kesehatan menyatakan berkas klaim yang diajukan rumah sakit tak lengkap. Klaim mandek bisa juga karena tindakan medis dinilai lembaga jaminan sosial itu tak sesuai dengan diagnosis. Klaim juga dapat terhambat karena ada kekurangan dalam proses koding.

Kembali muncul ketidaksepahaman antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan ihwal jenis-jenis klaim yang dapat diterima dan tidak. Proses verifikasi untuk menentukan kelayakan klaim diperketat dengan adanya sistem verifikasi berbasis komputer per September 2024.

Lewat sistem ini, BPJS Kesehatan ditengarai memperketat proses verifikasi klaim yang diajukan rumah sakit. Banyak klaim dinyatakan pending tanpa perlu lagi melalui verifikator dari BPJS Kesehatan. Ichsan tak yakin apa alasan klaim mandek melonjak begitu signifikan. Padahal, layanan JKNS telah bergulir paling tidak selama sepuluh tahun.

Ia mempertanyakan mengapa lonjakan pending claim baru terjadi akhir-akhir ini, pada saat BPJS Kesehatan tengah diterpa isu mengenai keterbatasan dana. Pada 2024, BPJS Kesehatan diperkirakan mengalami defisit Rp16 triliun. Untuk perkiraan pendapatan sepanjang 2025 hanya Rp160 triliun, sedangkan pengeluarannya mencapai Rp176 triliun. Dampak pending klaim membuat operasional rumah sakit terganggu. Mereka terpaksa menalangi dana untuk layanan pengobatan pasien peserta BPJS Kesehatan.

kalau sakit bakal sulit, menkes: bpjs kesehatan belum mampu tanggung 100 persen                            sumsel, sumateraekspres.id – sebuah pengakuan jujur meluncur dari mulut menteri kesehatan (menkes) budi gunadi sadikin, dia mengakui kalau badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan saat ini belum mampu menanggung 100 persen pembiayaan obat dan pengobatan untuk semua jenis penyakit. karena itu, menyarankan agar peserta jkn bisa juga ikut asuransi swasta.
pernyataan menkes pun mendapat tanggapan dari masyarakat yang selama ini sudah jadi peserta bpjs kesehatan. preti, warga oki mengatakan keberatan dengan saran itu."sekarang saja harus bayar rp37.500 per bulan satu orang sebagai peserta bpjs kelas iii," ujarnya, kemarin (17/1).
jika satu keluarga ada lima orang, maka artinya sebulan harus mengeluarkan uang rp187.500. yang jadi masalah, uang sejumlah itu sangat berarti untuk mereka yang tidak punya pekerjaan tetap dan harus bayar mandiri iuran bulanan bpjs kesehatan.
“belum kebutuhan biaya untuk keperluan sehari-hari lainnya. kalau mau ikut asuransi swasta juga biar bisa dapat layanan maksimal kalau mau berobat, ini berarti percuma daftar bpjs,” cetusnya.
preti mengatakan, kebijakan ini sama saja artinya dengan membebani masyarakat. “kalau seperti ini sama saja pemerintah tidak memperbolehkan masyarakat sakit. sementara pelayanan kesehatan yang ada saja masih banyak kekurangan dan kelemahannya. dokter datang lambat, antre lama dan ambil obat lama. bisnis betul jadinya bidang kesehatan ini,” tuturnya.
baca juga:klaim layanan jkn sudah lengkap, asuransi swasta bisa cover pelayanan di luar bpjs kesehatan
baca juga:siap-siap, 21 penyakit atau layanan ini tidak ditanggung oleh bpjs kesehatan!
sekretaris dinas kesehatan (dinkes) oki, herman mengungkapkan, baginya cukup menggunakan  bpjs kesehatan. "jaga saja  kesehatan. jika sakit ringan obati sendiri  atau dengan petugas kesehatan," tandasnya.
warga ogan ilir, anton mengatakan, dia dan keluarganya hanya bisa mengandalkan bpjs-kis. itupun ditanggung oleh pemerintah, bukan membayar iuran secara mandiri. "boro-boro mau tambah jaminan kesehatan. kami saja ditanggung pemerintah lewat jkn-kis. bisa berobat saja sudah alhamdulillah," ungkapnya. 
kepala kantor cabang bpjs kesehatan ogan ilir, jery ardhan menerangkan, pihaknya belum mendapatkan keterangan secara rinci terkait pernyataan menkes budi gunadi sadikin tersebut. "sejauh ini, jika sesuai dengan indikasi medis, ya kita jamin," imbuhnya.
jerry menambahkan, untuk jaminan kesehatan bagi 65.000 warga ogan ilir juga sudah kembali aktif. "iya benar sudah aktif lagi. kiita sudah perpanjangan (perjanjian kerja sama). jadi sudah sepakat. dalam minggu ini sebenarnya sudah, tapi untuk normalnya memang baru hari ini (kemarin)," beber dia.
baca juga:komitmen kawal masalah bpjs hingga tuntas
baca juga:panca: pemkab ogan ilir tak pernah berutang rp18 m, pemprov akan panggil bpjs kesehatan-seluruh daerah
untuk itu, warga ogan ilir tidak perlu lagi ragu jika ingin berobat dengan bpjs-kis. karena kartu bpjs mereka sudah aktif kembali dan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan seperti sedia kala.  "jika sesuai dengan rencana kerja yang disepakati, perpanjangannya selama 3 bulan. maret nanti kita perpanjangan lagi," terangnya. 
menurut jerry, perpanjangan selama 3 bulan tersebut berdasarkan hasil negoisasi. menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemkab ogan ilir. "anggarannya siap untuk 3 bulan. jadi kita perpanjang selama 3 bulan sampai 31 maret 2025," jelas dia.
untuk masyarakat yang terlanjur mengubah status dari bpjs kis ke mandiri, masih bisa kembali ke status bpjs-kis yang ditanggung pemkab ogan ilir. "datang ke dinkes ogan ilir dan urus langsung untuk kembali dari mandiri ke bpjs-kis," pungkasnya. 
wakil ketua komisi iv dprd ogan ilir, sayuti sh menegaskan, pihaknya memang terus mengawal penyelesaian tersendatnya pelayanan kesehatan gratis bagi 65.000 warga ogan ilir yang kurang mampu. 
"alhamdulillah, tadi (jumat) siang kami mendapatkan informasi kalau kartu bpjs-kis warga sudah aktif lagi. saya sudah konfirmasi ke kadinkes dan memang benar telah diaktifkan," terang sayuti. untuk itu, dprd ogan ilir mengucapkan terima kasih kepada pemkab ogan ilir, terutama dinkes yang telah bekerja keras mengaktifkan kembali bpjs-kis 65.000 warga tersebut. 
baca juga:pemkab empat lawang fokus lunasi tunggakan bpjs kesehatan tahun ini
baca juga:pemprov sumsel tawarkan program sumsel berkat, bagi masyarakat oi disetop berobat bpjs kesehatan
"kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja mereka dalam memaksimalkan pelaksanaan urusan wajib dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat ogan ilir," sebut ketua fraksi pks ogan ilir ini. 
dia juga minta agar opd terkait dapat melakukan pemberitahuan secara publik agar semua warga ogan ilir mengetahui kabar gembira ini. 
"kami juga minta agar bpjs kesehatan dan dinkes segera berkoordinasi membantu masyarakat yang sementara waktu kemarin telah terlanjur pindah ke bpjs mandiri untuk dibantu kenbali ke bpjs-kis," pungkas sayuti. 
rose, warga kelurahan majasari, kota prabumulih mengaku tak bisa berkata-kata terkait saran menkes yang menganjurkan agar masyarakat peserta bpjs kesehatan ikut asuransi swasta. "makin aneh saja kebijakan pemerintah ini," sebutnya. 
harusnya, masyarakat memberikan kemudahan dan bisa dibantu untuk dapat layanan kesehatan lebih optimal. “ini malah bisa semakin sulit kalau bpjs tidak mampu tanggung semua layanan kesehatan. intinya ini jangan sakit, kalau sakit bakal sulit," sebutnya. 
baca juga:layanan berobat bpjs dihentikan, program sumsel berkat jadi solusi bagi warga ogan ilir
baca juga:pemerintah usulkan, mulai 2025 penyakit akibat merokok tidak ditanggung bpjs kesehatan
sebagai ibu rumah tangga, dia mewakili kaum hawa lain mungkin yang paling panik saat ada keluarga sakit. “ini katanya panas, kejang, demam ada aturan tidak ditanggung bpjs kalau tidak memenuhi standar mereka. ujung-ujungnya kita yang panik akan berobat bayar ini seperti ini,” cetusnya.
kepala dinkes banyuasin, dr rini pratiwi mkes melalui kabid yankes, suparsih mengatakan, ada peraturan menteri kesehatan tentang penyakit apa yang ditanggung dan tidak ditanggung. “untuk semua puskesmas, sudah disosialisasikan lewat media elektronik,” bebernya.
jenis-jenis penyakit itu juga sudah tercantum dalam perjanjian kerja sama bpjs kesehatan dengan puskesmas dan rumah sakit. di antara yang tidak ditanggung yakni gigi, operasi plastik untuk kecantikan, kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas yang ada lawan, percobaan bunuh diri, kdrt dan lainnya. 
dewi, warga talang kelapa mengatakan jangan sampai kebijakan itu menyusahkan masyarakat. saat ini kondisi perekonomian sudah semakin sulit.
"kalau banyak dibatasi berobat, kami selaku masyarakat tentunya keberatan. sudah bayar, tidak dapat layanan maksimal," imbuh dia.
terpisah, menkes budi gunadi sadikin menekankan, wajar saja tidak semua jenis penyakit yang pengobatan dan biaya pengobatannya ditanggung bpjs kesehatan. hal ini disebabkan terbatasnya biaya yang dapat ditanggung. "bpjs hanya meng-cover biaya untuk masing-masing treatment yang masuk dalam paketnya," katanya.
baca juga:komisi iv dprd pantau tunggakan bpjs rp18 m, begini target dinkes ogan ilir dan  layanan kesehatan!
baca juga:daftar hingga ambil obat masih banyak keluhan, pasien bpjs kesehatan seperti dianaktirikan
misalnya, untuk penyakit jantung, yang di-cover mungkin hanya pasang ring. kalau biayanya lebih tinggi dari itu maka hanya sekitar 70-80 persen yang ditanggung. hal ini wajar mengingat iuran bpjs kesehatan saat ini hanya rp 48.000 per bulan untuk kelas tertentu. 
“bayangkan, ada pengobatan yang biayanya puluhan juta hingga ratusan juta. dengan iuran hanya seperti itu, tidak cukup untuk meng-cover seluruh kebutuhan pengobatan,” cetusnya. meski ada keterbatasan, tapi bpjs tetap memberikan manfaat besar bagi masyarakat. 
"kita terbuka soal ini agar masyarakat bisa memahami dan mempersiapkan solusi tambahan,” imbuh menkes. ditambahkannya, masyarakat bisa menggunakan asuransi swasta untuk mengatasi selisih biaya pengobatan dalam penggunaan bpjs kesehatan. 
pemerintah sedang memperbaiki mekanisme agar masyarakat memiliki perlindungan tambahan melalui asuransi swasta. "ini yang sedang diperbaiki oleh pemerintah agar masyarakat tidak terbebani biaya besar saat sakit. jangan begitu sakit bayar ratusan juta,” tutur budi. 
idealnya, jika bpjs tidak bisa menanggung semua, sisanya dapat di-cover oleh asuransi tambahan di atas bpjs kesehatan. budi mengatakan, saat ini pemerintah sedang memperbaiki agar sistem kesehatan di indonesia agar tidak memberatkan masyarakat. 
klaim pending
gelagat mulai kelimpungannya bpjs kesehatan dalam mengelola pembiayaan tergambar dari tertunggaknya pembayaran sebagian klaim pengobatan. ketua umum asosiasi rumah sakit swasta indonesia (arssi) pusat, iing ichsan hanafi mengungkapkan, sejak agustus 2024, pihaknya menerima banyak keluhan dari rumah sakit yang klaimnya mengalami pending.
ichsan mengatakan, pihaknya pun mengadakan survei tentang klaim yang mandek untuk periode agustus hingga oktober 2024. total ada 211 rumah sakit swasta di jawa, bali, dan kalimantan mengisi sigi. “selama ini kan mereka mengeluh klaimnya di-pending, makanya kami minta data ke teman-teman rumah sakit,” bebernya.
hasilnya, per agustus 2024 saja rata-rata klaim mandek mencapai 14 persen. total nominal klaim mandek setara dengan rp395,6 miliar. artinya, hanya 84 persen pengajuan klaim rumah sakit yang dinyatakan layak oleh bpjs kesehatan. sisanya, masih tersangkut proses verifikasi. 
bulan berikutnya (september), persentase rata-rata pending claim naik menjadi 16,2 persen. dari rumah sakit peserta survei, didapatkan nominal klaim mandek mencapai rp396,5 miliar. pada oktober 2024, klaim mandek tiba-tiba melonjak menjadi 19,6 persen. nominalnya juga meningkat drastis rp 575,4 miliar.
pending claim tak hanya dialami rumah sakit swasta. perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia (persi) mencatat, rata-rata klaim rumah sakit anggotanya baik milik pemerintah maupun swasta yang tertahan di bpjs kesehatan naik sekitar 20 persen. bahkan akhir 2024, rata-rata klaim rumah sakit yang tertahan mencapai 30 persen.
terhambatnya klaim rumah sakit di bpjs kesehatan dapat disebabkan oleh alasan administrasi. misalnya, bpjs kesehatan menyatakan berkas klaim yang diajukan rumah sakit tak lengkap. klaim mandek bisa juga karena tindakan medis dinilai lembaga jaminan sosial itu tak sesuai dengan diagnosis. klaim juga dapat terhambat karena ada kekurangan dalam proses koding.
kembali muncul ketidaksepahaman antara rumah sakit dan bpjs kesehatan ihwal jenis-jenis klaim yang dapat diterima dan tidak. proses verifikasi untuk menentukan kelayakan klaim diperketat dengan adanya sistem verifikasi berbasis komputer per september 2024. 
lewat sistem ini, bpjs kesehatan ditengarai memperketat proses verifikasi klaim yang diajukan rumah sakit. banyak klaim dinyatakan pending tanpa perlu lagi melalui verifikator dari bpjs kesehatan. ichsan tak yakin apa alasan klaim mandek melonjak begitu signifikan. padahal, layanan jkns telah bergulir paling tidak selama sepuluh tahun. 
ia mempertanyakan mengapa lonjakan pending claim baru terjadi akhir-akhir ini, pada saat bpjs kesehatan tengah diterpa isu mengenai keterbatasan dana. pada 2024, bpjs kesehatan diperkirakan mengalami defisit rp16 triliun. untuk perkiraan pendapatan sepanjang 2025 hanya rp160 triliun, sedangkan pengeluarannya mencapai rp176 triliun. dampak pending klaim membuat operasional rumah sakit terganggu. mereka terpaksa menalangi dana untuk layanan pengobatan pasien peserta bpjs kesehatan.