Serap Gabah Petani Rp6.500 per Kg, Menko Pangan: Bisa Tidak Bisa, Harus Dibeli, Ini Arahan Presiden

RAKOR PANGAN SUMSEL: Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, pimpin Rakor Bidang Pangan Provinsi Sumsel 2025, di Griya Agung, Palembang, Senin (13/1). Memastikan gabah dan jagung petani terserap dengan harga layak.- FOTO: EVAN ZUMARLI/SUMEKS-
BACA JUGA:Harga Mulai Naik, Petani di Kabupaten Ogan Ilir Semangat Tanam Cabai
Selain memimpin rakor di Griya Agung, Zulhas bersama Wamentan, jugasempat panen raya di Desa Srimenanti, Kecamatan Tanjung Lago, Banyuasin. "Kalau tidak membeli (gabah) senilai Rp6.500, maka Bulog tidak akan membeli beras dari pabrik pabrik padi itu,” tegas Zulhas, didampingi Pj Gubernur Sumsel, dan PJ Bupati Banyuasin M Farid.
Diketahui, untuk di Kabupaten Banyuasin sendiri proyeksi panen bulan Januari dengan luas panen 48.549 Ha dengan estimasi 247.599 ton GKG. "Alhamdulillah panen tadi sukses dilakukan bersama dengan Bapak Zulkifli Hasan dan semoga kita dapat mewujudkan target swasembada pangan 2027," ujar Farid.
Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi mengatakan dari rakor ini memastikan harga gabah di petani Rp6,5 ribu, dan berlaku mulai 15 Januari 2025. "Penerapan HPP ini akan diawasi, karena saat ini masih menemukan harga di bawah itu," kata Elen, kepada awak media, usai rakor.
Untuk persiapan tanam berikutnya, akan dikembangkan sawah marginal. “Lahan marginal merupakan lahan kering yang memiliki kandungan hara terbatas. kalau petani yang mengelola tidak sanggup karena margin tinggi," ujarnya.
Termasuk juga, katanya. pengembangan lahan rawa lebak di Ogan Ilir, OKI, dan lainnya. “Mulai tahun ini 400 hektare komitmen kita, kalau tahun ini berhasil bisa dikembangkan ditahap awal bisa 50 hektare," pungkasnya.
BACA JUGA:Beli Gabah Petani Rp6.500 Perkilogram, Pemerintah Pastikan Bulog Beli Gabah Petani
BACA JUGA:Pelaku Pembunuhan Petani di Muara Kelingi Berhasil Ditangkap
Wamentan, Sudaryono mengatakan terkait pupuk jadi Sumatera Selatan tahun 2024, tembus sekitar 79 persen. Jadi memang belum bisa maksimal. “Sesuai dengan arah presiden dan ditekankan terus oleh Pak Menko kebutuhan pupuk 2025 itu sudah diberikan daftar penerima pupuknya per Desember 2024 sehingga mulai satu Januari sampai dengan nanti di ujung 2025 ini pupuk harusnya tersedia," sampainya.
Sehingga, urusan administrasinya sudah dipercepat. Tidak ada lagi alasan. "Jika ada petani yang tidak terdaftar atau jumlahnya kurang silahkan itu dilengkapi," imbaunya. Sebab, semua data sumbernya dari penyuluh dari kelompok Gapoktan penyuluh dilaporkan di validasi oleh Bupati.
Selanjutnya, divalidasi oleh Gubernur kemudian disahkan oleh Menteri. Serta diserahkan kepada Pupuk Indonesia untuk didistribusikan. "Kalau ada yang masih kurang masih tidak terdata/tidak dapat nanti divalidasi lagi dan bisa direvisi," katanya.
Terkait harga, nanti masyarakat atau petani komplain harganya ternyata lebih mahal dicek, maka ini biasanya ada penambahan harga angkut/harga transport. Atau termasuk kadang-kadang kelompoknya itu minta kas untuk fungsi kas kelompok.
"Jadi jangan sampai kita sudah kerja baik kerja bagus, tapi ada hal-hal kecil begini. Saya ingin para kepala daerah kepala dinas yang membawahi Pertanian betul-betul," katanya.