PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menargetkan tahun ini bisa memangkas biaya perjalanan dinas hingga 50 persen. Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, mengatakan, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, pemda diminta untuk menyisir kembali perjalanan-perjalanan dinas.

“Dengan kondisi APBD yang ada, sesuai arahan Bapak Presiden kita perlu melihat dan menyisir lagi perjalanan-perjalanan dinas. Kita perlu evaluasi, mana yang tidak terlalu penting kita setop dulu, kurangi dulu. Ini akan kita alihkan untuk program lain yang lebih produktif," sampainya, kemarin (12/1).

Dikatakan, pihaknya saat ini juga sedang melakukan penyisiran ke masing-masing OPD dan Setda. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa lihat berapa persen yang bisa kita hemat dari perjalanan dinas untuk berapa OPD lainnya. Nanti kita konversi ke program yang masuk ke masyarakat," ujarnya lagi.

Elen mengakui, selama ini biaya perjalanan dinas yang dianggarkan relatif habis. "Ya habis, tetapi memang sesuai dengan perencanaan biasanya," katanya. Secara angka masing-masing ada di OPD, namun tentu berbeda-beda. "Kalau optimis maksimal 50 persen (bisa dipangkas, red). Tapi kan nanti realitanya kita lihat masing-masing kebutuhan," jelasnya.

BACA JUGA:Ke Saudi Arabia, Wamenag Janji Perjuangkan Biaya Haji yang Ramah Kantong

BACA JUGA:Inilah 6 Universitas dengan Biaya Kuliah Termurah di Indonesia

Sebab, lanjut Elen, ada beberapa OPD yang unit kerjanya masih harus tetap tinggi perjalanan dinasnya. Begitupun sebaliknya, karena itu anggaran yang ada mungkin perlu dikonversi dengan kegiatan lain. "Tidak harus dengan melakukan dinas, perjalanan dinas dapat dialihkan ke kegiatan lain," pungkasnya. 

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata menerangkan pemerintah bisa menghemat anggaran sebesar Rp3,6 triliun berkat arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan perjalanan dinas hingga seminar dikurangi. "Ada perjalanan dinas, paket meeting dan sebagainya yang diperintahkan bapak presiden untuk dilakukan penghematan. Ini berdasarkan catatan teman-teman di perbendaharaan, sejauh ini kita menghemat Rp3,6 triliun," ujarnya. 

Sepanjang 2024, Kemenkeu mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp45,4 triliun. Anggaran tersebut baru bisa dipergunakan jika sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Ada Rp45,4 triliun SiLPA, tapi ini kita masih menunggu diaudit BPK, baru kemudian bisa dipakai dan sebagainya," ujar Isa.

Sejak dilantik 20 Oktober 2024, Prabowo meminta APBN betul-betul digunakan dengan efisien. Belanja untuk kegiatan seminar hingga perjalanan dinas luar negeri diminta untuk dikurangi. "Saya minta menteri keuangan, semua Menko dan menteri telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi DIPA, saya minta detail. Kegiatan yang seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, banyak konferensi dan perjalanan luar negeri mohon dikurangi," kata Prabowo.

BACA JUGA:Cara Memastikan AC Mobil Berfungsi Optimal di Indonesia: Biaya dan Solusinya

BACA JUGA:Kuota Bertambah Hingga 221.000 Jemaah, Biaya Haji 2025 Lebih Hemat, Segini Besarannya

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pun menerbitkan aturan perjalanan dinas luar negeri bagi seluruh instansi pemerintahan. Aturan itu diterbitkan pada 23 Desember 2024 yang ditandatangani Mensesneg Prasetyo Hadi. "Menindaklanjuti arahan Presiden Republik lndonesia dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, agar Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi beserta jajaran melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)," bunyi keputusan tersebut.