Pemprov Sumsel Tawarkan Program Sumsel Berkat, Bagi Masyarakat OI Disetop Berobat BPJS Kesehatan

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 06 Jan 2025 - 23:16

"Dikarenakan tidak ada kesepakatan masalah pembiayaan. Program provinsi Berobat Menggunakan KTP (Berkat) harus ditanggung 100 persen oleh Pemkab. Tanpa dukungan dari anggaran provinsi seperti kabupaten lainya. Maka Pemkab Ogan Ilir minta kaji ulang perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dan kabupaten Ogan Ilir yang bersumber dari APBD," ujar Panca.

Layanan berobat yang ditanggung APBD ini akan berjalan lagi setelah perjanjian kerjasama dilanjutkan. Menunggu komitmen provinsi dalam Program Berkat.

Kabag Umum Setda Ogan Ilir, Sunarto menanggapi informasi tidak bisa berobatnya masyarakat Ogan Ilir akhir-akhir ini. “Informasi yang mengatakan bahwa masyarakat Ogan Ilir tidak bisa mendapat layanan berobat gratis lagi itu tidak benar," jelasnya.

Menurut dia, berdasarkan yang disampaikan Bupati Ogan Ilir, hal ini karena belum ditanda tanganinya kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Pemkab ogan ilir. Perjanjian kerja sama ini belum ditandatangani karena masih terganjalnya persoalan kesanggupan Pemkab Ogan Ilir untuk menyiapkan anggaran Rp40 miliar.

“Sementara Ogan Ilir baru mampu Rp25 miliar. Namun dari pihak BPJS tidak mau menjalankan dan melanjutkan kerja sama tersebut jika tidak dipenuhi dulu Rp40 miliar," ungkap Sunarto.

Ogan Ilir harusnya mendapat juga sharing atau bantuan dana dari Pemprov untuk Program Berkat. "Selama ini bantuan Pemrov untuk Program ini masih sangat minim sekali, terutama yang di alokasikan ke Pemkab ogan ilir. Sehingga kami mengusulkan untuk di kaji ulang terkait besaran nilai sharing dana tersebut antara Pemprov dan Pemkab," jelasnya.

Namun, untuk program pelayanan kesehatan gratis bagi masyatakat ogan ilir akan tetap jadi prioritas. Sembari menunggu kerja sama ini dilanjutkan kembali. Komisi IV DPRD Ogan Ilir, sebagai pengawas di sektor pelayanan kesehatan masyarakat juga terus memantau perkembangan di lapangan.

Ketua komisi IV DRPD Ogan Ilir, M Iqbal melalui wakilnya, Sayuti menanggapi bahwa sejauh ini pemkab OI telah berupaya agar pelayanan jaminan kesehatan masyarakat tidak terganggu. "Setelah ada keterangan dari dinkes dan RSUD OI terkait pelayanan kesehatan ini tidak ada masalah. Sejauh ini belum ada keluhan yang masuk ke kita lagi, itu berarti sudah mulai berjalan normal," ungkapnya.

Selain itu, menanggapi program berkat di provinsi Sumsel. Pihaknya melihat adanya kebijakan provinsi yang tidak pro ke Ogan Ilir. "Tinggal lagi kami ingin minta klarifikasi dari Dinkes Sumsel. Jadi tolong dari Dinkes, Sekda, Pj Gubernur menanggapi," pintanya.

Sebagai anggota DPRD berkewajiban agar masyarakat memiliki kepercayaan yang utuh kepada pemerintah. Walaupun memang dari dinkes Ogan Ilir saat ini tetap mengeluarkan anggaran darurat sebelum PKS itu ditandatangani.

Namun, pihaknya menginginkan dan menuntut provinsi berdasarkan statement dari bupati. "Tolong mana komitmen dari provinsi terkait masalah KIS ini, jangan sampai seperti kami dianak tirikan," sebut ketua Fraksi PKS DPRD Ogan Ilir ini.

pemprov sumsel tawarkan program sumsel berkat, bagi masyarakat oi disetop berobat bpjs kesehatan                            sumsel, sumateraekspres.id – pemerintah provinsi sumatera selatan, merespon santernya dihentikannya program berobat  menggunakan  bpjs kesehatan di kabupaten ogan ilir (oi). karena baru bisa menyiapkan rp24 miliar, dari rp40 miliar yang diminta bpjs kesehatan.
kepala dinas kesehatan provinsi sumatera selatan dr. h. trisnawarman, m.kes, mengatakan pada 2023 lalu pemprov sumsel telah meluncurkan program sumsel berkat (berobat pakai ktp). yakni untuk memenuhi universal health coverage (uhc)  provinsi sumsel yang pada saat itu diketahui telah mencapai 95 persen.
saat itu, terdapat 7 kabupaten/kota di sumsel yang belum mencapai uhc.  “jadi kami (pemprov sumsel) membantu 7 kabupaten/kota ini sesuai porsi kekurangannya. pada saat itu kabupaten ogan ilir sudah mencapai uhc  95 persen, jadi sharingnya disesuaikan.  karena kami  membantu yang masih sisa saja, sehingga bisa sampai 98 persen di tahun 2024,” katanya.
karena itu, masyarakat ogan ilir dapat memanfaatkan mengoptimalkan program alternatif berkat. berobat menggunakan ktp, yang dibiayai oleh pemprov sumsel. “terutama bagi warga  yang betul-betul urgent membutuhkan layanan kesehatan,” tegasnya.
baca juga:layanan berobat bpjs dihentikan, program sumsel berkat jadi solusi bagi warga ogan ilir
baca juga:pemerintah usulkan, mulai 2025 penyakit akibat merokok tidak ditanggung bpjs kesehatan
seperti pelayanan gawat darurat, hemodialisa, tindakan operasi yang harus segera dilakukan dan kondisi-kondisi kritis lainnya yang harus dilakukan perawatan cepat di rumah sakit. “layanan bpjs kesehatan bagi peserta yang ditanggung pemkab ogan ilir tidak dapat digunakan karena berakhirnya perjanjian kerja sama,”  ulasnya.
syarat agar masyarakat oi bisa berobat pakai ktp, adalah penduduk sudah menjadi peserta jkn-kis bpjs.  dimana berdasarkan peraturan presiden ri, setiap kabupaten/kota harus mencapai uhc. kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk menanggung masyarakat miskin yang  tidak mampu dan tidak tercover pada apbn. 
“terdapat sekitar 70 ribuan penduduk ogan ilir yang belum tercover, nah itu bisa dibiayai melalui apbd  kabupaten.  sudah perjanjian peserta yang sudah terdaftar di apbd  kabupaten/ kota, tidak bisa dialihkan ke program sumsel berkat, sesuai kesepakatan bersama dan tanggung jawab masing-masing pemerintah kabupaten dan kota,” tuturnya. 
lebih jauh trisnawarman mengungkapkan, langkah taktis yang diambil pemerintah sumsel saat itu, adalah mendorong semua kabupaten/kota mencapai 95 persen penduduk menjadi peserta jkn-kis. tanpa membeda-bedakan dari kabupaten/kota. 
baca juga:komisi iv dprd pantau tunggakan bpjs rp18 m, begini target dinkes ogan ilir dan  layanan kesehatan!
baca juga:daftar hingga ambil obat masih banyak keluhan, pasien bpjs kesehatan seperti dianaktirikan
“pada saat launching sumsel berkat, kabupaten ogan ilir telah uhc menyusul lahat, muba, muara enim, pali muratara dan prabumulih. kabupaten/kota yang telah mencapai uhc duluan (penduduknya telah diatas 95 –persen memiliki jkn-kis),” ungkapnya 
terpisah, pemkab ogan ilir menjamin penanganan darurat bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara gratis. penegasan itu disampaikan bupati ogan ilir, panca wijaya akbar. terkait perjanjian kerjasama (pks) pemerintah kabupaten ogan ilir dengan bpjs kesehatan, pemkab ogan ilir minta dikaji ulang. 
"dikarenakan tidak ada kesepakatan masalah pembiayaan. program provinsi berobat menggunakan ktp (berkat) harus ditanggung 100 persen oleh pemkab. tanpa dukungan dari anggaran provinsi seperti kabupaten lainya. maka pemkab ogan ilir minta kaji ulang perjanjian kerjasama antara bpjs kesehatan dan kabupaten ogan ilir yang bersumber dari apbd," ujar panca. 
layanan berobat yang ditanggung apbd ini akan berjalan lagi setelah perjanjian kerjasama dilanjutkan. menunggu komitmen provinsi dalam program berkat. 
baca juga: potensi tekor rp20 t, pembayaran klaim bpjs kesehatan di sumsel masih lancar, kemungkinan iuran peserta naik
baca juga:kejaksaan negeri lahat lakukan monitoring kepatuhan bpjs ketenagakerjaan di pt. ppa
kabag umum setda ogan ilir, sunarto menanggapi informasi tidak bisa berobatnya  masyarakat ogan ilir akhir-akhir ini. “informasi yang mengatakan bahwa masyarakat ogan ilir tidak bisa mendapat layanan berobat gratis lagi itu tidak benar," jelasnya. 
menurut dia, berdasarkan yang disampaikan bupati ogan ilir, hal ini karena belum ditanda tanganinya kerja sama antara bpjs kesehatan dengan pemkab ogan ilir. perjanjian kerja sama ini belum ditandatangani karena masih terganjalnya persoalan kesanggupan pemkab ogan ilir untuk menyiapkan anggaran rp40 miliar. 
“sementara ogan ilir baru mampu rp25 miliar. namun dari pihak bpjs tidak mau menjalankan dan melanjutkan kerja sama tersebut jika tidak dipenuhi dulu rp40 miliar," ungkap sunarto. 
ogan ilir harusnya mendapat juga sharing atau bantuan dana dari pemprov untuk program berkat.  "selama ini bantuan pemrov untuk program ini masih sangat minim sekali, terutama yang di alokasikan ke pemkab ogan ilir. sehingga kami mengusulkan untuk di kaji ulang terkait besaran nilai sharing dana tersebut antara pemprov dan pemkab," jelasnya. 
namun, untuk program pelayanan kesehatan gratis bagi masyatakat ogan ilir akan tetap jadi prioritas. sembari menunggu kerja sama ini dilanjutkan kembali.  komisi iv dprd ogan ilir, sebagai pengawas di sektor pelayanan kesehatan masyarakat juga terus memantau perkembangan di lapangan. 
baca juga: berikan layanan terbaik tingkat satu, terima pasien bpjs kesehatan 
baca juga:infrastruktur jalan, drainase, restorasi sungai hingga pemutihan tunggakan bpjs kesehatan 
ketua komisi iv drpd ogan ilir, m iqbal melalui wakilnya, sayuti menanggapi bahwa sejauh ini pemkab oi telah berupaya agar pelayanan jaminan kesehatan masyarakat tidak terganggu. "setelah ada keterangan dari dinkes dan rsud oi terkait pelayanan kesehatan ini tidak ada masalah. sejauh ini belum ada keluhan yang masuk ke kita lagi, itu berarti sudah mulai berjalan normal," ungkapnya. 
selain itu, menanggapi program berkat di provinsi sumsel. pihaknya melihat adanya kebijakan provinsi yang tidak pro ke ogan ilir. "tinggal lagi kami ingin minta klarifikasi dari dinkes sumsel. jadi tolong dari dinkes, sekda, pj gubernur menanggapi," pintanya. 
sebagai anggota dprd berkewajiban agar masyarakat memiliki kepercayaan yang utuh kepada pemerintah. walaupun memang dari dinkes ogan ilir saat ini tetap mengeluarkan anggaran darurat sebelum pks itu ditandatangani. 
namun, pihaknya menginginkan dan menuntut provinsi berdasarkan statement dari bupati. "tolong mana komitmen dari provinsi terkait masalah kis ini, jangan sampai seperti kami dianak tirikan," sebut ketua fraksi pks dprd ogan ilir ini.
sementara, pemkab empat lawang tahun ini akan fokus melunasi utang ke bpjs kesehatan. "akan kita lunasi sehingga masyarakat nantinya bisa berobat gratis kembali," ujar pj bupati empat lawang, fauzan khoiri denin.
baca juga:menkes budi gunadi pastikan tak ada kenaikan iuran bpjs kesehatan di tahun 2025
baca juga:bpjs kesehatan dan pt pamapersada nusantara buka loker bagi lulusan sma dan s1, ini posisinya
plt kepala dinkes empat lawang, deri kurniawan menjelaskan, perjanjian kerja sama dengan bpjs kesehatan akan dilanjutkan februari 2025. sebelumnya, sejak 1 november 2024, seluruh peserta bpjs kesehatan di wilayah kabupaten empat lawang yang iurannya ditanggung apbd kehilangan akses layanan kesehatan. 
sebab, ada tunggakan iuran bpjs kesehatan dari pemkab empat lawang mencapai rp38 miliar. pemkab empat lawang tercatat menunggak iuran bpjs kesehatan selama tiga tahun terakhir. rinciannya, tunggakan 2022 sebesar rp5.452.897.430,  tunggakan 2023 rp19.603.010.000 dan tunggakan 2024 sebesar rp13.429.017.000.
jika dijumlahkan, total tunggakan ini mencapai angka rp38.484.924.430. sebab, kerja sama  di 2024 lalu antara pemkab empat lawang dengan bpjs cabang lubuklinggau hanya 10 bulan. sampai oktober. 
“jadi ditangguhkan dulu yang november dan desember, sampai ada perjanjian berikutnya," kata deri. secara keseluruhan, jumlah peserta bpjs kesehatan di kabupaten empat lawang, 275.346 orang. yang terdiri dari pbbn, pppu, pbpu, bp (bukan pekerja), asn, tni dan polri, serta mandiri.
"dari total 275.346 orang itu, 43.517 orang dibiayai pemkab. jadi sejumlah 43.517 orang itu yang ditangguhkan," bebernya. warga yang harus rawat inap bisa dialihkan atau didaftarkan melalui program bpjs sumsel berkat. "maksimal 3 hari aktifnya. tapi syaratnya pasien harus berobat dan dirawat inap di rumah sakit,"  tukas dia.