Komisi IV DPRD Pantau Tunggakan BPJS Rp18 M, Begini Target Dinkes Ogan Ilir dan Layanan Kesehatan!

Reporter: Andika |

Editor: Novis |

Sabtu , 04 Jan 2025 - 09:04

Komisi IV DPRD Ogan Ilir pastikan layanan kesehatan tetap berjalan meski ada tunggakan BPJS Rp18 M. Foto: andika/sumateraekspres.id--

Namun, jika ada masyarakat yang saat ini tengah menjalani rawat jalan atau kondisi penyakit berat dan perlu penanganan cepat, maka akan langsung diutamakan pelayanan kesehatannya. Artinya masih bisa menggunakan BPJS KIS tersebut ditanggung pemerintah. Karena itu ada dana cadangan.

Meskipun ada tunggakan dari pemkab OI, sekitar Rp18 Milyar yang belum dibayar ke BPJS. Pihak dinkes menjamin dan telah diadakan rapat internal dengan sekda OI. Bahwa perpanjangan kerja sama antara pemkab OI dan BPJS bisa selesai hingga Senin (6/12) mendatang.

Sementara itu, bagi masyarakat yang sebelumnya di akhir 2024 lalu sudah dapat jadwal rujukan ke RSUD di awal 2025 akan di jadwalkan ulang.

"Nanti akan kami liat juga bagaimana situasi dan kondisi di lapangan. Bukan hanya sebatas statemen mereka saja. Pokoknya sistem pengawasan dari DPRD tetap berjalan sampai semua berjalan normal kembali," jelasnya.

Sebagai mitra di sektor kesehatan, komisi IV mengharapkan agar permasalahan ini jangan sampai terulang lagi. Semestinya sudah bisa mengantisipasi mencari solusi terkait persoalan seperti ini. Sehingga bisa dipersiapkan mencari cara alternatif.

"Kami melihat persoalan ini terjadi sebenarnya dari sisi kelalaian manajemen penganggaran yang kurang rapi dalam pengolahannya. Semestinya 3 bulan sebelumnya, sudah harus diadakan rapat persiapan. Mestinya kita tidak main-main dengan nyawa 65.000 jiwa yang ditanggung BPJS KIS nya oleh APBD," jelasnya.

Terlepas dari itu, komisi IV memberikan apresiasi atas penanganan cepat yang dilakukan dinkes OI. "Awalnya kami mengira ini bakal menggemparkan dan jadi kado terburuk di HUT OI. Tapi Alhamdulillah dari dinkesnya sigap dan lebih prepare terhadap dampak sosial dan berusaha untuk menjamin soal kesehatan masyarakat," ungkap Sayuti.

Komisi IV akan terus mengawasi terkait hal ini langsung di lapangan. Karena kesehatan merupakan salah satu hal pokok yang tidak boleh disepelekan.

"Kalau sampai hari senin masih ada layanan kesehatan yang menolak dengan alasan itu. Silahkan laporkan ke komisi IV DPRD," timpal R.A. Amrina Rosyada, S.Si, M.Si.

Kepala dinas kesehatan Ogan Ilir, Hendra Kudeta menambahkan, penangguhan kartu BPJS KIS tersebut dikarenakan belum adanya perpanjangan MoU antara pemkab OI dengan BPJS.

"Iya ini dalam proses. Mungkin dalam waktu dekat akan selesai, bisa aktif lagi. Ini secara dokumen MoU ada di BPJS sedang diselesaikan, paling telat senin. Secepatnya akan kita selesaikan," jelasnya.

Kemudian, setelah selesai penandatangan perjanjian kerjasama. BPJS KIS masyarakat OI akan langsung aktif kembali.

komisi iv dprd pantau tunggakan bpjs rp18 m, begini target dinkes ogan ilir dan  layanan kesehatan!                            ogan ilir, sumateraekspres.id- gaduh penangguhan pemutusan keaktifan kepesertaan bpjs kis oleh puluhan ribu masyarakat di ogan ilir. 
sehingga menyebabkan masyarakat yang semula dijamin pengobatannya mendadak tidak bisa berobat. 
hal ini membuat anggota dewan komisi iv dprd ogan ilir turun tangan, memanggil pihak dinas kesehatan bersama rsud tanjung senai duduk bersama.
guna mendengar penjelasan terkait permasalahan nonaktifnya kartu bpjs kis masyarakat ogan ilir yang ditanggung oleh apbd pemkab ini. bertempat di ruang rapat komisi iv dprd oi. 
baca juga:daftar hingga ambil obat masih banyak keluhan, pasien bpjs kesehatan seperti dianaktirikan
baca juga: potensi tekor rp20 t, pembayaran klaim bpjs kesehatan di sumsel masih lancar, kemungkinan iuran peserta naik
ketua komisi iv dprd ogan ilir, muhammad iqbal melalui wakil ketua komisi iv, muhammad sayuti, s.h menjelaskan berdasarkan keterangan dari pihak dinkes dan apa yang terjadi di lapangan membenarkan adanya persoalan tersebut. 
terhitung mulai tanggal 1 januari 2025 status kepesertaan bpjs yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten ogan ilir menjadi non-aktif sementara. sambil mcnunggu proses penandatanganan rencana kerja (pks) berikutnya. 
"ketika ada pemberitahuan seperti itu, sebenarnya rsud oi telah mengambil inisiatif untuk tetap melaksanakan pengobatan kis itu. meskipun memang pada kenyataan di lapangan ada alur koordinasi yang mandek. sehingga ada terdengar keluhan masyarakat yang ditolak berobat," ungakap sayuti didampingi sekretaris komisi iv anjas bagaskara, s.ak. serta anggota komisi iv muhammad ali, s.h, zulpikar, hipni dan r.a. amrina rosyada, s.si, m.si.
seperti yang diketahui sebelumnya, per 1 januari 2025 masyarakat yang ditanggung bpjs kis oleh apbd ogan ilir pelayanan kesehatannya ditangguhkan. sehingga tidak bisa mendapatkan pelayanan berobat gratis. 
baca juga:kejaksaan negeri lahat lakukan monitoring kepatuhan bpjs ketenagakerjaan di pt. ppa
baca juga: berikan layanan terbaik tingkat satu, terima pasien bpjs kesehatan 
"nah kalo sekarang mereka menjamin, bahwa pelayanan kesehatan itu akan tetap berjalan seperti biasa," ungkap ketua fraksi partai pks ogan ilir ini. 
lanjutnya, hanya sebagai catatan, untuk warga oi yang berobat di puskesmas tidak bisa dirujuk ke rumah sakit menggunakan bpjs kis. tetapi harus mengurus dulu pindah ke umum atau mandiri. 
namun, jika ada masyarakat yang saat ini tengah menjalani rawat jalan atau kondisi penyakit berat dan perlu penanganan cepat, maka akan langsung diutamakan pelayanan kesehatannya. artinya masih bisa menggunakan bpjs kis tersebut ditanggung pemerintah. karena itu ada dana cadangan. 
meskipun ada tunggakan dari pemkab oi, sekitar rp18 milyar yang belum dibayar ke bpjs. pihak dinkes menjamin dan telah diadakan rapat internal dengan sekda oi. bahwa perpanjangan kerja sama antara pemkab oi dan bpjs bisa selesai hingga senin (6/12) mendatang. 
sementara itu, bagi masyarakat yang sebelumnya di akhir 2024 lalu sudah dapat jadwal rujukan ke rsud di awal 2025 akan di jadwalkan ulang. 
"nanti akan kami liat juga bagaimana situasi dan kondisi di lapangan. bukan hanya sebatas statemen mereka saja. pokoknya sistem pengawasan dari dprd tetap berjalan sampai semua berjalan normal kembali," jelasnya. 
baca juga:infrastruktur jalan, drainase, restorasi sungai hingga pemutihan tunggakan bpjs kesehatan 
baca juga:menkes budi gunadi pastikan tak ada kenaikan iuran bpjs kesehatan di tahun 2025
sebagai mitra di sektor kesehatan, komisi iv mengharapkan agar permasalahan ini jangan sampai terulang lagi. semestinya sudah bisa  mengantisipasi mencari solusi terkait persoalan seperti ini. sehingga bisa dipersiapkan mencari cara alternatif. 
"kami melihat persoalan ini terjadi sebenarnya dari sisi kelalaian manajemen penganggaran yang kurang rapi dalam pengolahannya. semestinya 3 bulan sebelumnya, sudah harus diadakan rapat persiapan. mestinya kita tidak main-main dengan nyawa 65.000 jiwa yang ditanggung bpjs kis nya oleh apbd," jelasnya. 
terlepas dari itu, komisi iv memberikan apresiasi atas penanganan cepat yang dilakukan dinkes oi. "awalnya kami mengira ini bakal menggemparkan dan jadi kado terburuk di hut oi. tapi alhamdulillah dari dinkesnya sigap dan lebih prepare terhadap dampak sosial dan berusaha untuk menjamin soal kesehatan masyarakat," ungkap sayuti. 
komisi iv akan terus mengawasi terkait hal ini langsung di lapangan. karena kesehatan merupakan salah satu hal pokok yang tidak boleh disepelekan.
"kalau sampai hari senin masih ada layanan kesehatan yang menolak dengan alasan itu. silahkan laporkan ke komisi iv dprd," timpal r.a. amrina rosyada, s.si, m.si. 
kepala dinas kesehatan ogan ilir, hendra kudeta menambahkan, penangguhan kartu bpjs kis tersebut dikarenakan belum adanya perpanjangan mou antara pemkab oi dengan bpjs.
"iya ini dalam proses. mungkin dalam waktu dekat akan selesai, bisa aktif lagi. ini secara dokumen mou ada di bpjs sedang diselesaikan, paling telat senin. secepatnya akan kita selesaikan," jelasnya. 
 
kemudian, setelah selesai penandatangan perjanjian kerjasama. bpjs kis masyarakat oi akan langsung aktif kembali.