BNNK OKU Timur Harap Dukungan Pemda dan Pemdes untuk Wujudkan Lebih Banyak Desa Bersinar
BNNK OKU Timur berharap dukungan Pemda dan Pemdes untuk mewujudkan lebih banyak Desa Bersinar, meski terkendala anggaran terbatas. Bersama, kita bisa lebih bersih dari narkoba! Foto:Kholid/Sumateraekspres.id--
OKU TIMUR, SUMATERAEKSPRES.ID – Minimnya anggaran menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) OKU Timur dalam mewujudkan program Desa Bersih dari Narkotika (Bersinar).
Untuk itu, pihak BNNK berharap adanya dukungan lebih besar dari pemerintah daerah (Pemda) dan pemerintah desa (Pemdes) dalam memperluas jangkauan program ini.
Hal ini diungkapkan Kepala BNNK OKU Timur, AKBP Efriyanto Tambunan MM, melalui Kasubbag Umum Kholid Andriansyah SE dalam sesi rilis pers yang berlangsung pada Jumat, 28 Desember 2024, di Kantor BNNK OKU Timur.
BACA JUGA:Smartphone Masa Depan, 5 Ponsel dengan Kamera Depan Di Bawah Layar yang Harus Kamu Punya!
Sejak diluncurkan pada 2021, BNNK OKU Timur telah berhasil membentuk 27 desa yang tergabung dalam program Desa Bersinar.
Pada 2021, tercatat 20 desa berhasil disertifikasi, dan pada 2022 serta 2023, hanya 4 desa lagi yang bergabung, menjadikan total 24 desa.
Pada 2024, dua desa baru, yakni Desa Bedilan dan Desa Sidomulyo, berhasil terdaftar, namun hanya satu desa lagi yang bisa dibentuk pada 2025 karena keterbatasan anggaran.
BACA JUGA:Benarkah Libur Sekolah Sepanjang Bulan Selama Puasa 2025? Ini Faktanya!
“Desa Bersinar bertujuan untuk menciptakan kesadaran di masyarakat terkait bahaya narkoba.
Selain itu, desa ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang terpapar narkoba untuk pulih dan bagi yang belum terkontaminasi untuk mengetahui dampak buruk narkoba,” kata Kholid.
Kholid mengungkapkan bahwa pembentukan Desa Bersinar seharusnya berkelanjutan, dengan setiap desa yang telah terdaftar harus terus berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan sosialisasi terkait bahaya narkoba.
Namun, dari 27 desa yang telah terbentuk, hanya sebagian kecil yang masih aktif, dan hal ini dinilai memerlukan dukungan yang lebih dari pemerintah desa.