UMK Musi Rawas dan Muratara Naik 6,5 Persen di 2025

Reporter: Izul |

Editor: Irwansyah |

Kamis , 12 Dec 2024 - 15:34

UMK Musi Rawas dan Muratara 2025 naik 6,5%, memberi harapan bagi kesejahteraan buruh di daerah! Foto:Izul/Sumateraekspres.id--

MUSI RAWAS, SUMATERAEKSPRES.ID – Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Mura) dan Musi Rawas Utara (Muratara) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025.

Keputusan ini mengikuti kebijakan nasional yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Indrayana, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Mura, menyampaikan bahwa rapat Dewan Pengupahan untuk penetapan UMK di Mura telah dilaksanakan pada Kamis, 12 Desember 2024.

Dalam pertemuan tersebut, yang dihadiri oleh pengurus Apindo dan Pemerintah Daerah (Pemda) Mura, disepakati bahwa UMK untuk Kabupaten Mura dan Muratara pada 2025 akan sebesar Rp3.796.653,-. Kenaikan ini mencapai Rp231.720,- dari UMK tahun sebelumnya.

“Keputusan ini sesuai dengan kebijakan nasional yang sudah diumumkan oleh Presiden terkait kenaikan UMK sebesar 6,5 persen. Kami di daerah hanya mengikuti kebijakan tersebut,” ujar Indrayana.

Ia juga menambahkan bahwa keputusan ini sah diterapkan karena dihadiri langsung oleh Apindo tingkat nasional.

Sekarang, usulan dari Dewan Pengupahan Kabupaten Mura telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi lebih lanjut.

“Malam ini, rekomendasi ini akan dibawa ke Dinas Tenaga Kerja di Palembang, dan kami tinggal menunggu SK Gubernur,” jelas Indrayana.

Di sisi lain, mengenai penetapan Upah Minimum Pekerja Sektor (UMPS), Indrayana menjelaskan bahwa kebijakan ini lebih khusus diterapkan untuk pekerja di sektor-sektor tertentu seperti pertambangan dan perkebunan.

umk musi rawas dan muratara naik 6,5 persen di 2025                            musi rawas, sumateraekspres.id – dewan pengupahan daerah kabupaten musi rawas (mura) dan musi rawas utara (muratara) telah menetapkan kenaikan upah minimum kabupaten (umk) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025.
keputusan ini mengikuti kebijakan nasional yang disampaikan langsung oleh presiden joko widodo dan asosiasi pengusaha indonesia (apindo).
indrayana, ketua serikat pekerja seluruh indonesia (spsi) kabupaten mura, menyampaikan bahwa rapat dewan pengupahan untuk penetapan umk di mura telah dilaksanakan pada kamis, 12 desember 2024.
baca juga:peringatan hkg pkk di empat lawang perkuat komitmen wujudkan keluarga sehat, mandiri, dan sejahtera 
baca juga:lonjakan harga sembako mulai terjadi jelang nataru 2024-2025 di lubuklinggau
dalam pertemuan tersebut, yang dihadiri oleh pengurus apindo dan pemerintah daerah (pemda) mura, disepakati bahwa umk untuk kabupaten mura dan muratara pada 2025 akan sebesar rp3.796.653,-. kenaikan ini mencapai rp231.720,- dari umk tahun sebelumnya.
“keputusan ini sesuai dengan kebijakan nasional yang sudah diumumkan oleh presiden terkait kenaikan umk sebesar 6,5 persen. kami di daerah hanya mengikuti kebijakan tersebut,” ujar indrayana.
ia juga menambahkan bahwa keputusan ini sah diterapkan karena dihadiri langsung oleh apindo tingkat nasional.
baca juga:toyota rush terseret kereta 300 meter, 1 tewas dan 1 luka-luka
baca juga:bappeda empat lawang gencarkan program csr untuk pengentasan kemiskinan dan penanganan inflasi
sekarang, usulan dari dewan pengupahan kabupaten mura telah diserahkan ke pemerintah provinsi untuk mendapatkan rekomendasi lebih lanjut.
“malam ini, rekomendasi ini akan dibawa ke dinas tenaga kerja di palembang, dan kami tinggal menunggu sk gubernur,” jelas indrayana.
di sisi lain, mengenai penetapan upah minimum pekerja sektor (umps), indrayana menjelaskan bahwa kebijakan ini lebih khusus diterapkan untuk pekerja di sektor-sektor tertentu seperti pertambangan dan perkebunan.
baca juga:inilah aturan seragam pppk pada 2025 mendatang, lengkap dari senin hingga jumat
baca juga:serikat pekerja siap gugat sk pj gubernur sumsel terkait penetapan umsp yang hanya 3 sektor
namun, untuk umk, daerah tinggal mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan.
rustam, salah satu pekerja yang tergabung dalam spsi kabupaten mura, menyambut baik kenaikan umk tersebut.
menurutnya, meskipun kenaikan umk di indonesia masih belum maksimal jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, kebijakan ini tetap memberikan harapan bagi kesejahteraan buruh.
baca juga:20 kampus yang lulusannya jadi incaran pt freeport dan bank indonesia
baca juga:5 pilihan laptop lenovo yoga terbaik 2024: performa tangguh dengan desain elegan, cocok untuk multitasking 
“di negara-negara asia, upah minimum bervariasi. malaysia misalnya, memiliki umk lebih tinggi sekitar rp5,6 juta per bulan, sedangkan indonesia berada di posisi tengah.
meskipun demikian, kenaikan ini memberi jaminan bagi buruh,” ujar rustam.
sebagai perbandingan, upah minimum di beberapa negara asia teratas seperti korea selatan mencapai rp23,6 juta per bulan, jepang rp20,7 juta per bulan, dan taiwan rp9,6 juta per bulan.
baca juga:loker pt kai service dan bank bca bagi lulusan sma, smk. dan s1
baca juga:mengapa allah swt menciptakan alam semesta? hikmah di balik kebesaran dan keagungan-nya
di sisi lain, negara dengan umk terendah seperti india, myanmar, laos, dan kamboja, memiliki upah minimum mulai dari rp900 ribu hingga rp2,8 juta per bulan.