PALEMBANG, SUMATERAEKSRES.ID – Hingga saat ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatra Selatan (Sumsel) telah menerima 10 laporan terkait sengketa hasil Pilkada yang telah dilaksanakan di sejumlah daerah di provinsi ini.

Laporan-laporan tersebut telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang merupakan tahap selanjutnya dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan S.Pd., mengungkapkan bahwa laporan-laporan tersebut mencakup delapan daerah yang terlibat dalam Pilkada 2024.

"Sejauh ini, kami telah menerima 10 laporan yang terkait dengan hasil Pilkada di beberapa kabupaten dan kota di Sumsel. Kami sedang menyiapkan bahan keterangan untuk disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), yang nantinya akan meminta keterangan dari kami mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukan," jelas Kurniawan dalam wawancara dengan wartawan pada siang hari ini.

BACA JUGA:Pilkada 2024 di Musi Rawas, Lubuklinggau, dan Musi Rawas Utara: Partisipasi Pemilih Meningkat Signifikan

BACA JUGA:Israel dan Hamas Menuju Gencatan Senjata, Fokus Pembahasan Pembebasan Sandera

Bawaslu, lanjut Kurniawan, berperan sebagai salah satu pihak yang memberikan keterangan dalam proses persidangan di MK. "MK akan meminta keterangan mengenai proses pengawasan kami, dan kami siap memberikan bahan-bahan keterangan terkait dengan hal tersebut," tambahnya.

Sidang Sengketa Pilkada Dimulai Januari 2025

Kurniawan juga memaparkan bahwa sidang sengketa Pilkada diperkirakan akan dimulai pada bulan Januari 2025. Namun, dia menekankan bahwa jadwal spesifik untuk sidang sengketa Pilkada di Sumsel belum dapat dipastikan.

"Untuk Pilkada Sumsel, kita masih menunggu penetapan dari MK, karena belum ada keputusan final mengenai proses tersebut. Namun, pelantikan kepala daerah terpilih di Sumsel tetap dijadwalkan sesuai dengan tahapan, yaitu pada 17 Februari 2025," ujar Kurniawan.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa jika ada sengketa yang masih berproses di MK setelah tanggal tersebut, pelantikan bisa tertunda hingga putusan final dari MK dikeluarkan.

"Bila ada perkara yang masih berlanjut, bisa jadi pelantikan kepala daerah terpilih diundur hingga setelah putusan MK," tambah Kurniawan.

BACA JUGA:Bank Dunia Buka Lowongan Magang untuk Mahasiswa Internasional, Dapat Honor Menarik, Simak Syaratnya!

BACA JUGA:Muba Jadi Sorotan! Pilot Project Program Satu Data Desa Indonesia Dimulai

Perkara yang Sudah Masuk ke MK

Adapun, berikut adalah beberapa perkara Pilkada yang telah masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) hingga saat ini:

Pilkada Kabupaten Empat Lawang