Pelaksanaan Fiktif, Dana Desa Tetap Cair: Mantan Kades Muara Baru Jadi Tersangka Korupsi

Reporter: Akda |

Editor: Rian Sumeks |

Senin , 09 Dec 2024 - 16:33

Pelaksanaan Fiktif, Dana Desa Tetap Cair: Mantan Kades Muara Baru Jadi Tersangka Korupsi-Foto: Akda-

Atas perbuatannya, Romansyah dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal ini mengatur ancaman pidana bagi mereka yang menyalahgunakan dana negara untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, Romansyah juga dikenakan pasal alternatif, yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang yang sama, yang mengatur tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Jika terbukti bersalah, tersangka dapat dikenakan hukuman penjara dan denda yang berat.

Kejar Proses Hukum Lebih Lanjut

Kejaksaan Negeri Banyuasin berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Mereka berharap kasus ini dapat menjadi contoh agar pengelolaan dana desa di masa depan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Dana desa adalah hak rakyat yang harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya. Kami akan terus mengejar setiap tindak pidana korupsi yang merugikan negara, terutama yang melibatkan dana untuk kesejahteraan masyarakat," tegas Raymund Hardianto.

Dengan penahanan tersangka dan rencana pelimpahan berkas ke pengadilan, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan memberikan keadilan bagi negara dan masyarakat yang dirugikan oleh praktik korupsi ini.

pelaksanaan fiktif, dana desa tetap cair: mantan kades muara baru jadi tersangka korupsi                            banyuasin, sumateraeksres.id — kejaksaan negeri banyuasin telah menetapkan romansyah, mantan kepala desa muara baru, kecamatan makarti jaya, kabupaten banyuasin, sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi terkait pengelolaan alokasi dana desa (add) dan dana desa (dd) tahun anggaran 2021.
proyek-proyek yang seharusnya dibiayai melalui dana tersebut ternyata tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, meskipun dana yang bersangkutan tetap dicairkan.
pada senin (9/12), kepala kejaksaan negeri banyuasin, raymund hardianto sihotang, sh, mh, dalam konferensi pers di aula kejaksaan negeri banyuasin, mengungkapkan bahwa tersangka romansyah langsung ditahan selama 20 hari ke depan.
selanjutnya, perkara ini akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi di palembang untuk proses penuntutan.
baca juga:kejaksaan negeri lahat sukses selamatkan uang negara sebesar rp 1,6 miliar, terus proses kasus dugaan korupsi
baca juga:muba jadi sorotan! pilot project program satu data desa indonesia dimulai
“setelah penetapan tersangka, kami langsung menahan yang bersangkutan selama 20 hari. selanjutnya, berkas perkara akan kami limpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi di palembang,” kata raymund didampingi kepala seksi pidana khusus (kasi pidsus) kejari banyuasin, h. giovani, sh, mh.
korupsi dalam pengelolaan dana desa
kasus korupsi ini terkait dengan pengelolaan dana desa yang diduga disalahgunakan oleh romansyah.
berdasarkan temuan kejaksaan, tersangka terlibat dalam pengelolaan add dan dd di desa muara baru kecamatan makarti jaya pada tahun anggaran 2021 yang bernilai total rp. 769.890.221,90. dalam kasus ini, terdapat dua modus utama yang ditemukan.
pertama, beberapa kegiatan yang dibiayai oleh dana desa tersebut tidak dilaksanakan sama sekali, meskipun dana sudah dicairkan. kedua, ditemukan adanya mark-up harga pada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan.
akibatnya, negara mengalami kerugian finansial yang cukup signifikan, mencapai ratusan juta rupiah.
baca juga:info cuaca bmkg: waspada hujan petir sore dan malam hari di sumatera selatan pada selasa 10 desember 2024
baca juga:polemik renovasi rumah dinas wakil gubernur sumsel, sekda sumsel: sudah tidak ditempati pj. wali kota palemban
"pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dibiayai dana desa tidak dilaksanakan dengan alasan yang tidak jelas, namun pencairannya tetap dilakukan. selain itu, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dengan harga yang jauh lebih tinggi dari seharusnya, yang merugikan keuangan negara," jelas raymund.
ancaman hukum bagi tersangka
atas perbuatannya, romansyah dijerat dengan pasal-pasal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah diubah dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999.
pasal ini mengatur ancaman pidana bagi mereka yang menyalahgunakan dana negara untuk kepentingan pribadi.
selain itu, romansyah juga dikenakan pasal alternatif, yaitu pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang yang sama, yang mengatur tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. jika terbukti bersalah, tersangka dapat dikenakan hukuman penjara dan denda yang berat.
kejar proses hukum lebih lanjut
kejaksaan negeri banyuasin berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
mereka berharap kasus ini dapat menjadi contoh agar pengelolaan dana desa di masa depan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
"dana desa adalah hak rakyat yang harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya. kami akan terus mengejar setiap tindak pidana korupsi yang merugikan negara, terutama yang melibatkan dana untuk kesejahteraan masyarakat," tegas raymund hardianto.
dengan penahanan tersangka dan rencana pelimpahan berkas ke pengadilan, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan memberikan keadilan bagi negara dan masyarakat yang dirugikan oleh praktik korupsi ini.