Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Selenggarakan Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan

Reporter: Tommy |

Editor: Irwansyah |

Minggu , 08 Dec 2024 - 20:10

Sinergi antar pihak eksternal untuk cegah sengketa pertanahan di Musi Banyuasin. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman dan solusi terkait masalah pertanahan yang kerap terjadi. Foto:Kris Samiaji/Sumateraekspres.id--

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin, Akhmad Toyibir, S.STP., M.M., juga menyoroti masalah di sektor perkebunan.

Salah satunya adalah tumpang tindih izin usaha perkebunan (IUP), masih adanya IUP yang belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU), dan luas lahan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

BACA JUGA:Asah Skill BGK, Berani Tampil

Tak hanya itu, banyak perusahaan perkebunan yang belum terdaftar dalam ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), serta rendahnya harga jual Tandan Buah Segar (TBS) akibat kerusakan lahan.

Dalam sesi terakhir, Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Roy Riady, S.H., M.H., menyampaikan pentingnya penanganan kasus-kasus hukum terkait pertanahan.

Ia menyebutkan bahwa masalah seperti sengketa warisan, monopoli tanah oleh korporasi, serta tumpang tindih hak kepemilikan tanah menjadi isu utama yang perlu diatasi.

"Kasus mafia tanah kini semakin marak. Kejahatan ini melibatkan sekelompok orang yang secara ilegal menguasai tanah milik orang lain.

Oleh karena itu, sinergi antar berbagai pihak sangat penting untuk memberantas kejahatan ini," tegas Roy.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman bersama antara pihak pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menyelesaikan masalah pertanahan di Kabupaten Musi Banyuasin.

kantor pertanahan kabupaten musi banyuasin selenggarakan sosialisasi pencegahan kasus pertanahan                            sekayu, sumateraekspres.id – kantor pertanahan kabupaten musi banyuasin menggelar sosialisasi pencegahan kasus pertanahan pada rabu, 4 desember 2024, bertempat di hotel grand ranggonang, sekayu.
kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah narasumber berkompeten, yakni ahmad fanfani syafri, s.t., m.t. (kepala bidang penyiapan pembangunan permukiman dan pengembangan kawasan transmigrasi kabupaten musi banyuasin), akhmad toyibir, s.stp., m.m. (kepala dinas perkebunan kabupaten musi banyuasin), dan roy riady, s.h., m.h. (kepala kejaksaan negeri musi banyuasin).
baca juga:baru 34 persen pekerja terlindungi
baca juga:dorong onh 2025 bisa turun, dari 2024 rp54 juta, standar layanan jangan dikurangi 
dalam sambutannya, kepala kantor pertanahan kabupaten musi banyuasin, ahmad aminullah, s.h., m.kn., mengungkapkan bahwa masalah pertanahan bukanlah perkara sederhana.
isu-isu terkait mafia tanah dan sengketa sertifikat yang tumpang tindih menjadi perhatian utama dalam acara tersebut.
"masalah pertanahan, termasuk sengketa sertifikat yang tumpang tindih, mafia tanah, serta persoalan batas wilayah yang sering memicu konflik, perlu diselesaikan secara tuntas. kita harus memiliki persepsi yang sama dalam menanganinya," kata aminullah.
baca juga:helda napitupulu raih juara 1 kategori 10k master di musi run series v
baca juga:sumsel siapkan 271 event tahun 2025, punya 1.072 daya tarik wisata
mewakili kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten musi banyuasin, ahmad fanfani syafri, s.t., m.t., dalam pemaparannya, menjelaskan bahwa terdapat sebelas kecamatan di wilayah kabupaten musi banyuasin yang telah menjadi tempat penempatan transmigrasi sejak tahun 1979 hingga 2016.
berbagai masalah sering muncul, seperti sengketa lahan antara perusahaan dan warga lokal, serta permasalahan terkait transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi.
baca juga:keterbatasan bukan penghalang untuk berkarya, beri akses bagi penyandang disabilitas
baca juga:keterbatasan bukan penghalang untuk berkarya, beri akses bagi penyandang disabilitas
selain itu, sering terjadi konflik lahan yang masuk ke kawasan hutan dan bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan.
kepala dinas perkebunan kabupaten musi banyuasin, akhmad toyibir, s.stp., m.m., juga menyoroti masalah di sektor perkebunan.
salah satunya adalah tumpang tindih izin usaha perkebunan (iup), masih adanya iup yang belum memiliki hak guna usaha (hgu), dan luas lahan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
baca juga:asah skill bgk, berani tampil
baca juga:penghuni panti rehab narkoba ar-rahman heboh, seorang pasiennya ditemukan mengambang di kolam
tak hanya itu, banyak perusahaan perkebunan yang belum terdaftar dalam ispo (indonesian sustainable palm oil), serta rendahnya harga jual tandan buah segar (tbs) akibat kerusakan lahan.
dalam sesi terakhir, kepala kejaksaan negeri musi banyuasin, roy riady, s.h., m.h., menyampaikan pentingnya penanganan kasus-kasus hukum terkait pertanahan.
ia menyebutkan bahwa masalah seperti sengketa warisan, monopoli tanah oleh korporasi, serta tumpang tindih hak kepemilikan tanah menjadi isu utama yang perlu diatasi.
baca juga:pecah! musi run seri v 2024 tuai pujian, peserta: keren, rapi, dan menyenangkan
baca juga:lagi main di pondok bocah empat tahun disandera, pelakunya ditindak tegas polisi, begini ceritanya 
"kasus mafia tanah kini semakin marak. kejahatan ini melibatkan sekelompok orang yang secara ilegal menguasai tanah milik orang lain.
oleh karena itu, sinergi antar berbagai pihak sangat penting untuk memberantas kejahatan ini," tegas roy.
dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman bersama antara pihak pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menyelesaikan masalah pertanahan di kabupaten musi banyuasin.