Catat Lokasinya! KPU Gelar 8 PSU di Sumatera Selatan, Jalankan Rekomendasi Bawaslu
--
Kedua, ada warga beranggapan memilih bisa digantikan orang lain. ”Contoh ini undangan untuk orang tua, anak yang hadir. Nah ini masalah teknis di KPPS. Untuk semalam ‘kan ada laporan dari salah satu paslon, itu apakah sudah sampai ke KPU," beber Syawaluddin.
Dalam hal PSU nanti, pemilih atau masyarakat yang mempunyai hak pilih akan melakukan pencoblosan ulang. Bebas sesuai pilihannya. “Kami dari KPU Kota Palembang, menyiapkan logistik dan administrasi persiapan untuk pelaksanaan PSU,” tegas Syawaluddin.
Update hingga Sabtu (30/11/2024), rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK di 18 kecamatan se-Kota Palembang, sebagian untuk pilgub Sumsel sudah selesai. “Bahkan beberapa kecamatan, sudah selesai rekapitulasi pilgub dan pilwako. Alhamdulillah lancar, kondisif. Kami memantau terus,” ujarnya.
Namun dalam rekapilutasi pengitungan suara kemarin, tidak hadir saksi dari paslon pilwako Palembang nomor urut 01 Fitriati Agustinda-Nandriani. "Setiap saksi pemantau pemilu, mempunyai hak untuk mencari informasi tentang rekapitulasi di tingkat kecamatan. Karena itu resmi kami undang. Hadir atau tidak, tidak masalah,” cetusnya.
“Yang jelas, tingkat PPK lagi terus dalam proses pelaksanaan penghitungan. Makanya kami masih memantau terus kami, berkoordinasi dengan rekan-rekan PPK," tambah Syawaluddin, didampingi Komisioner KPU Kota Palembang Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, Sri Maryati.
Lanjut Syawaluddin, namun untuk berapa partisipasi masyarakat Kota Palembang yang menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak 2024 kemarin, pihaknya belum mendapatkan data akurat. “Masih menunggu hasil rekapitulasi di kecamatan, juga hasil akhir rekapitulasi di tingkat kota,” jelasnya.
Namun bila dibandingkan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 14 Februari 2024 lalu, Syawaluddin memprediksi sepertinya partisipasi masyarakat menurun pada pilkada serentak 27 November 2024.
“Informasi dari teman-teman di KPPS seperti itu, banyak masyarakat tidak memilih. Bahkan ada yang hampir separuh dari DPT pada KPPS-nya. Penyebabnya juga belum tahu, faktornya seperti apa,” pungkasnya. (iol/air)