Isu Mutasi, Imbau Tunggu Pemerintahan Baru

Reporter: Agustina |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 28 Nov 2024 - 21:50

Chairul S Matdiah-foto: ist-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Isu bakal ada mutasi pejabat dan pegawai besar-besaran di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) kembali mengemuka usai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Informasinya, setidaknya ada 118 pejabat eselon 2 dan 3 bakal dimutasi.

Rinciannya, eselon 2 ada 20 orang dan eselon 3 ada 98 orang, sedangkan eselon 4 tidak diketahui secara pasti angkanya. Atas isu ini, anggota Komisi 1 DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah menilai mutasi atau rolling, jika dilakukan dapat memicu kegaduhan, apalagi pasca Pilkada dimana hasil quickcount sudah terlihat siapa nanti Gubernur Sumsel terpilih.

"Sebaiknya tunggu saja kepala daerah terpilih dilantik. Karena sekarang tidak ada urgensi lagi, Pilkada sudah selesai. Ini juga berpotensi menimbulkan kegaduhan," sampainya di Ruang Komisi 1, Kamis (28/11). Kabar mutasi mengundang spekulasi ini berkaitan dengan dinamika politik menjelang Pilkada.

Menanggapi hal ini, Matdiah menilai isu tersebut perlu segera diluruskan agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan pegawai pemerintahan. Ia mengingatkan meskipun DPRD tak memiliki kewenangan menghalangi kebijakan mutasi. Pihaknya tetap dapat memberikan masukan ke PJ Gubernur agar kebijakan dilakukan secara bijaksana. "Saya akan memberikan masukan ini secara langsung jika ada kesempatan bertemu dengan PJ Gubernur, baik dalam rapat paripurna atau pertemuan lainnya," tambahnya.

Matdiah juga menegaskan perombakan atau mutasi pejabat pada masa transisi pemerintahan seharusnya tidak dipengaruhi kepentingan politik tertentu, melainkan untuk memperkuat kinerja pemerintahan daerah. "Kalau ada perombakan bisa saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan, tetapi ini sifatnya dinamis.

Sebagai DPR kita perlu himbau dan memberikan masukan," tukasnya. Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sumsel, Ismail Fahmi mengaku tak tahu informasi tersebut. "Mutasi apa, Tidak tau saya," ujarnya.

isu mutasi, imbau tunggu pemerintahan baru                            palembang, sumateraekspres.id - isu bakal ada mutasi pejabat dan pegawai besar-besaran di lingkungan pemerintahan provinsi (pemprov) sumatera selatan (sumsel) kembali mengemuka usai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). informasinya, setidaknya ada 118 pejabat eselon 2 dan 3 bakal dimutasi.
rinciannya, eselon 2 ada 20 orang dan eselon 3 ada 98 orang, sedangkan eselon 4 tidak diketahui secara pasti angkanya. atas isu ini, anggota komisi 1 dprd sumsel, chairul s matdiah menilai mutasi atau rolling, jika dilakukan dapat memicu kegaduhan, apalagi pasca pilkada dimana hasil quickcount sudah terlihat siapa nanti gubernur sumsel terpilih.
"sebaiknya tunggu saja kepala daerah terpilih dilantik. karena sekarang tidak ada urgensi lagi, pilkada sudah selesai. ini juga berpotensi menimbulkan kegaduhan," sampainya di ruang komisi 1, kamis (28/11). kabar mutasi mengundang spekulasi ini berkaitan dengan dinamika politik menjelang pilkada. 
menanggapi hal ini, matdiah menilai isu tersebut perlu segera diluruskan agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan pegawai pemerintahan. ia mengingatkan meskipun dprd tak memiliki kewenangan menghalangi kebijakan mutasi. pihaknya tetap dapat memberikan masukan ke pj gubernur agar kebijakan dilakukan secara bijaksana. "saya akan memberikan masukan ini secara langsung jika ada kesempatan bertemu dengan pj gubernur, baik dalam rapat paripurna atau pertemuan lainnya," tambahnya. 
baca juga:isu mutasi 118 pejabat pemprov sumsel usai pilkada, anggota dprd imbau tunggu pemerintahan baru
baca juga:mutasi sipir, 15 napi ke nusakambangan,dewan sumsel sebut momen bersih-bersih
matdiah juga menegaskan perombakan atau mutasi pejabat pada masa transisi pemerintahan seharusnya tidak dipengaruhi kepentingan politik tertentu, melainkan untuk memperkuat kinerja pemerintahan daerah. "kalau ada perombakan bisa saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan, tetapi ini sifatnya dinamis.
sebagai dpr kita perlu himbau dan memberikan masukan," tukasnya. terpisah, kepala badan kepegawaian daerah pemprov sumsel, ismail fahmi mengaku tak tahu informasi tersebut. "mutasi apa, tidak tau saya," ujarnya.

Tag

Share