Miris, Rutan/Lapas Sumsel Over Kapasitas 122 Persen, Dampak Kebijakan Utamakan Pemenjaraan

Reporter: Neni |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 20 Nov 2024 - 21:47

Dr Muhammad Husni Thamrin MSi -foto: ist-

Lebih parah lagi, ada oknum petugas yang terlibat dalam penyelundupan narkoba ke dalam rutan atau lapas dengan menerima suap dari napi. Situasi ini diperburuk oleh jaringan narkoba yang terus beroperasi meskipun pelaku utamanya sedang di penjara. “Bahkan, beberapa pengendali jaringan narkoba besar diketahui menjalankan operasinya dari balik jeruji besi, menunjukkan bahwa hukuman penjara tidak menghentikan aktivitas mereka," cetusnya.

Minimnya teknologi pengamanan juga menjadi kendala. Rutan maupun lapas di Indonesia jarang dilengkapi dengan alat pemindai modern untuk mendeteksi barang selundupan. Sehingga, narkoba dan barang terlarang lainnya dapat dengan mudah masuk. "Tidak adanya program rehabilitasi yang memadai untuk pengguna narkoba di lapas membuat mereka tetap bergantung pada narkoba. Ketergantungan ini memicu perilaku mencari akses meskipun mereka berada di tempat yang seharusnya steril dari barang haram tersebut,” beber Husni.

Berbagai masalah ini membawa dampak yang serius. Kondisi over kapasitas penghuni menjadikan rutan dan lapas tidak lebih dari "sekolah kriminal". Napi bukannya direhabilitasi, tapi malah semakin terpapar pengaruh buruk. Ditambahkannya, peredaran narkoba yang terus berlangsung di dalam rutan atau lapas melemahkan wibawa sistem hukum. Memunculkan stigma bahwa penjara bukan tempat yang aman dari tindak kriminal.

"Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan reformasi menyeluruh. Kebijakan hukum harus lebih menekankan pada penggunaan hukuman alternatif untuk pelaku tindak pidana ringan, termasuk rehabilitasi bagi pengguna narkoba,"sambung dia.

Sistem peradilan juga perlu dipercepat agar tahanan sementara tidak mendominasi penghuni rutan atau lapas. Selain itu, pengelolaan lapas harus diperkuat dengan peningkatan jumlah petugas, penerapan teknologi pengawasan modern, serta pemberantasan korupsi di internal lapas.

"Program rehabilitasi dan pembinaan juga harus diperluas untuk memastikan bahwa napi mendapatkan kesempatan untuk berubah dan tidak kembali terjerat dalam lingkaran kriminalitas," terang Husni.

Semua persoalan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga memerlukan dukungan masyarakat dan reformasi budaya hukum. "Tanpa perubahan besar, rutan dan lapas akan terus menjadi tempat yang penuh tekanan, tidak manusiawi, dan gagal menjalankan fungsinya sebagai tempat rehabilitasi bagi mereka yang telah melakukan kesalahan," tandasnya.

miris, rutan/lapas sumsel over kapasitas 122 persen, dampak kebijakan utamakan pemenjaraan                            husni thamrin: tak lebih dari ‘sekolah kriminal’, bukan rehabilitasi
sumateraekspres.id - berdasarkan data dari laman https://sdppublik.ditjenpas.go.id/#, terungkap jelas kalau telah terjadi over kapasitas pada hampir semua rutan dan lapas di sumsel. rata-rata kelebihan kapasitasnya mencapai 122 persen lebih.
diketahui, jumlah tahanan dewasa laki-laki rabu (20/11) pukul 18.30 wib berjumlah 2.360 orang dan yang perempuan 118 orang. total 2.500 orang. sedangkan tahanan anak laki-laki 20 orang dan perempuan 2 orang. total 22 orang.
ada pun untuk narapidana (napi) dewasa laki-laki berjumlah 12.571 orang dan perempuan 587 orang, total 13.158 orang. sementara napi anak laki-laki 105 orang dan perempuan 1 orang. total 106 orang. jika dijumlahkan, tahanan dan napi se-sumsel sebanyak 15.764 orang.
jumlah ini jauh lebih banyak dari daya tampung di semua rutan dan lapas yang ada di 17 kabupaten/kota se-sumsel. kapasitas yang ada hanya untuk menampung 7.088 orang. dengan kata lain, terjadi over kapasitas mencapai 122 persen lebih.
pengamat kebijakan publik dan sosial sumsel, dr muhammad husni thamrin msi mengatakan, over kapasitas di lapas atau rutan mencerminkan berbagai persoalan yang cukup komplek. menurutnya, kondisi itu bukan hanya tentang fisik bangunan yang terbatas dan tak jarang kurang memadai. tapi mencakup persoalan kebijakan, pengawasan, dan integritas dalam pengelolaan rutan maupun lapas.
baca juga:perekrutan tenaga kerja hingga berdayakan pengusaha lokal, paslon sampaikan program unggulan
baca juga:sumsel urutan ke-2 kredit macet pinjol
"kelebihan penghuni di lapas banyak dipicu oleh kebijakan hukum yang terlalu mengutamakan pemenjaraan sebagai bentuk hukuman, bahkan untuk pelanggaran ringan,"terangnya. lanjut husni, kasus-kasus seperti pencurian kecil atau pelanggaran narkoba oleh pengguna sering kali berakhir dengan vonis penjara. 
padahal sebenarnya pelaku lebih membutuhkan rehabilitasi atau bentuk hukuman alternatif seperti kerja sosial. "pilihan pemenjaraan ini semakin memperparah jumlah penghuni lapas, terutama karena banyak penghuni rutan atau lapas yang masih berstatus tahanan sementara. lambatnya proses peradilan juga turut memperpanjang waktu mereka mendekam di penjara, sehingga membuat rutan atau lapas penuh sesak,"terangnya. 
di sisi lain, infrastruktur lapas yang terbatas menjadi persoalan serius. banyak rutan atau lapas yang dibangun puluhan tahun lalu. tidak mengalami pengembangan kapasitas. sementara jumlah tahanan dan napi terus bertambah setiap tahun. "pemerintah tampaknya belum memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan pembaruan infrastruktur ini, sehingga lapas sering kali dihuni hingga berkali-kali lipat dari kapasitas normalnya,” bebernya. 
kondisi semacam ini tidak hanya menimbulkan masalah fisik, seperti ruang gerak yang sempit dan kurangnya fasilitas kesehatan. tapi juga menciptakan tekanan psikologis bagi para narapidana, yang berujung pada meningkatnya potensi konflik atau pelanggaran.
baca juga:mengapa tupperware alami kebangkrutan? ini 4 penyebab utamanya!
baca juga:kematian irrohmin di rutan pakjo, terkuak karena kekerasan, bukan sakit
“peredaran narkoba di dalam rutan atau lapas, bahkan sampai adanya pesta narkoba, menunjukkan bahwa sistem pengawasan di rutan atau lapas masih sangat lemah. hal ini sering kali disebabkan oleh jumlah petugas lapas yang tidak sebanding dengan jumlah tahanan atau napi, sehingga pengawasan menjadi tidak maksimal,” imbuh husni. 
lebih parah lagi, ada oknum petugas yang terlibat dalam penyelundupan narkoba ke dalam rutan atau lapas dengan menerima suap dari napi. situasi ini diperburuk oleh jaringan narkoba yang terus beroperasi meskipun pelaku utamanya sedang di penjara. “bahkan, beberapa pengendali jaringan narkoba besar diketahui menjalankan operasinya dari balik jeruji besi, menunjukkan bahwa hukuman penjara tidak menghentikan aktivitas mereka," cetusnya.
minimnya teknologi pengamanan juga menjadi kendala. rutan maupun lapas di indonesia jarang dilengkapi dengan alat pemindai modern untuk mendeteksi barang selundupan. sehingga, narkoba dan barang terlarang lainnya dapat dengan mudah masuk. "tidak adanya program rehabilitasi yang memadai untuk pengguna narkoba di lapas membuat mereka tetap bergantung pada narkoba. ketergantungan ini memicu perilaku mencari akses meskipun mereka berada di tempat yang seharusnya steril dari barang haram tersebut,” beber husni. 
berbagai masalah ini membawa dampak yang serius. kondisi over kapasitas penghuni menjadikan rutan dan lapas tidak lebih dari "sekolah kriminal". napi bukannya direhabilitasi, tapi malah semakin terpapar pengaruh buruk. ditambahkannya, peredaran narkoba yang terus berlangsung di dalam rutan atau lapas melemahkan wibawa sistem hukum. memunculkan stigma bahwa penjara bukan tempat yang aman dari tindak kriminal. 
baca juga:begini rilis karutan palembang david rosehan terkait tahanan tewas, klarifikasi bantah pungli jual beli kamar 
baca juga:sempat diam dan pasrah, keluarga akhirnya lapor polisi, curiga kematian yogi tahanan rutan palembang
"untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan reformasi menyeluruh. kebijakan hukum harus lebih menekankan pada penggunaan hukuman alternatif untuk pelaku tindak pidana ringan, termasuk rehabilitasi bagi pengguna narkoba,"sambung dia. 
sistem peradilan juga perlu dipercepat agar tahanan sementara tidak mendominasi penghuni rutan atau lapas. selain itu, pengelolaan lapas harus diperkuat dengan peningkatan jumlah petugas, penerapan teknologi pengawasan modern, serta pemberantasan korupsi di internal lapas. 
"program rehabilitasi dan pembinaan juga harus diperluas untuk memastikan bahwa napi mendapatkan kesempatan untuk berubah dan tidak kembali terjerat dalam lingkaran kriminalitas," terang husni. 
semua persoalan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga memerlukan dukungan masyarakat dan reformasi budaya hukum. "tanpa perubahan besar, rutan dan lapas akan terus menjadi tempat yang penuh tekanan, tidak manusiawi, dan gagal menjalankan fungsinya sebagai tempat rehabilitasi bagi mereka yang telah melakukan kesalahan," tandasnya.