Hoaks sebagai Alat Black Campaign, Melanggar Hukum dan Mencederai Prinsip Demokrasi yang Sehat

Reporter: neni dudun |

Editor: Edi Sumeks |

Minggu , 17 Nov 2024 - 19:48

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Berbagai dinamika politik mulai mencuat, dalam kontek semakin mendekati pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November 2024. Laporan mulai masuk ke Bawaslu. Terkait black campaign, negative campaign, hoaks, dan lainnya yang dilakukan melalui media sosial menyangkut Pilkada 2024. Kasus ini pun menjadi menjadi perhatian utama.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Ahmad Naafi SH MKn menekankan pihaknya memantau intensif potensi black campaign dan hoax di Sumsel jelang pelaksaan Pilkada. “Kami selalu mengingatkan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi informasi yang tidak benar atau sengaja dimanipulasi untuk tujuan tertentu,” tuturnya, kemarin.

Sebagai contoh, Bawaslu Sumsel menemukan satu kasus black campaign melibatkan sebuah video yang tersebar di platform media sosial TikTok. Hal ini berpotensi mendiskreditkan salah satu calon yang akan bertarung dalam Pilkada mendatang. Kendati, lanjut Naafi, kasus ini bukan laporan atau pengaduan masyarakat, melainkan temuan pengawasan internal Bawaslu.

Menurutnya, temuan itu tak hanya terbatas pada calon gubernur, juga menyasar calon bupati dan walikota. Namun, pihak Bawaslu masih terus melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah ada pelanggaran hukum yang terjadi. “Kami menelusuri temuan tersebut untuk memastikan apakah ada pelanggaran yang memenuhi syarat formil dan materil,” tuturnya.

Jika ditemukan adanya subjek yang jelas, seperti siapa yang menyebar informasi, serta bukti-bukti yang mendukung niat jahat atau tujuan mendiskreditkan itu, kasus ini bisa diregistrasi sebagai temuan. Ia menjelaskan pengolahan temuan melalui prosedur yang jelas.

Pertama ada bukti yang cukup tentang siapa pelaku yang melakukan tindakan tersebut, kemudian apakah tindakan itu memiliki tujuan mencemarkan nama baik atau menurunkan elektabilitas calon tertentu. Selain itu, peristiwa yang terjadi juga harus dapat dibuktikan, baik secara fisik maupun digital seperti video atau rekaman yang tersebar.

Menyoal informasi yang beredar mengenai black campaign calon Joncik Muhammad, Naafi menyebut hal itu masih tahap awal pemeriksaan. Hingga saat ini, Bawaslu Sumsel belum menerima laporan resmi terkait masalah ini. Namun, informasi itu akan menjadi bahan awal untuk ditelusuri lebih lanjut, guna mencari tahu siapa yang membuat dan menyebarkannya. Jika ditemukan bukti yang kuat, kasus ini dapat berkembang menjadi temuan yang kemudian dilaporkan dan diproses lebih lanjut.

Dalam rangka meminimalisir dampak buruk black campaign dan hoax, Bawaslu mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Naafi berharap masyarakat selalu mengutamakan kebenaran dan tak mudah terprovokasi oleh konten-konten yang merugikan pihak lain.

"Pemilu dan Pilkada adalah ajang kompetisi yang sehat. Kami mengajak masyarakat berpartisipasi dengan cara yang positif, teliti dan mengikuti aturan berlaku. Jika mendapatkan informasi yang meragukan, jangan mudah mempercayainya atau menyebarkannya tanpa verifikasi yang jelas," ujar Naafi.

hoaks sebagai alat black campaign, melanggar hukum dan mencederai prinsip demokrasi yang sehat                            palembang, sumateraekspres.id - berbagai dinamika politik mulai mencuat, dalam kontek semakin mendekati pelaksanaan pilkada serentak 27 november 2024. laporan mulai masuk ke bawaslu. terkait black campaign, negative campaign, hoaks, dan lainnya yang dilakukan melalui media sosial menyangkut pilkada 2024. kasus ini pun menjadi menjadi perhatian utama. 
koordinator divisi penanganan pelanggaran, data dan informasi bawaslu provinsi sumatera selatan (sumsel), ahmad naafi sh mkn menekankan pihaknya memantau intensif potensi black campaign dan hoax di sumsel jelang pelaksaan pilkada. “kami selalu mengingatkan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi informasi yang tidak benar atau sengaja dimanipulasi untuk tujuan tertentu,” tuturnya, kemarin.  
sebagai contoh, bawaslu sumsel menemukan satu kasus black campaign melibatkan sebuah video yang tersebar di platform media sosial tiktok. hal ini berpotensi mendiskreditkan salah satu calon yang akan bertarung dalam pilkada mendatang. kendati, lanjut naafi, kasus ini bukan laporan atau pengaduan masyarakat, melainkan temuan pengawasan internal bawaslu.
menurutnya, temuan itu tak hanya terbatas pada calon gubernur, juga menyasar calon bupati dan walikota. namun, pihak bawaslu masih terus melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah ada pelanggaran hukum yang terjadi. “kami menelusuri temuan tersebut untuk memastikan apakah ada pelanggaran yang memenuhi syarat formil dan materil,” tuturnya. 
 
baca juga:bawaslu empat lawang siap tindak pelanggaran hukum pilkada 2024 lewat penguatan gakkumdu
baca juga:hasil survei lkpi:  lucianty-syaparuddin memimpin signifikan, menang pilkada muba 2024 hampir pasti terwujud
jika ditemukan adanya subjek yang jelas, seperti siapa yang menyebar informasi, serta bukti-bukti yang mendukung niat jahat atau tujuan mendiskreditkan itu, kasus ini bisa diregistrasi sebagai temuan. ia menjelaskan pengolahan temuan melalui prosedur yang jelas.
pertama ada bukti yang cukup tentang siapa pelaku yang melakukan tindakan tersebut, kemudian apakah tindakan itu memiliki tujuan mencemarkan nama baik atau menurunkan elektabilitas calon tertentu. selain itu, peristiwa yang terjadi juga harus dapat dibuktikan, baik secara fisik maupun digital seperti video atau rekaman yang tersebar. 
menyoal informasi yang beredar mengenai black campaign calon joncik muhammad, naafi menyebut hal itu masih tahap awal pemeriksaan. hingga saat ini, bawaslu sumsel belum menerima laporan resmi terkait masalah ini. namun, informasi itu akan menjadi bahan awal untuk ditelusuri lebih lanjut, guna mencari tahu siapa yang membuat dan menyebarkannya. jika ditemukan bukti yang kuat, kasus ini dapat berkembang menjadi temuan yang kemudian dilaporkan dan diproses lebih lanjut.
dalam rangka meminimalisir dampak buruk black campaign dan hoax, bawaslu mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. naafi berharap masyarakat selalu mengutamakan kebenaran dan tak mudah terprovokasi oleh konten-konten yang merugikan pihak lain.
baca juga:ribuan jamaah thoriqoh naqsyabandiyah doakan indonesia emas: ajak pilih pemimpin berhati luhur di pilkada
baca juga:sumsel kekurangan 39.015 lembar surat suara pilkada serentak, ketua kpu sumsel jamin segera dipenuhi
"pemilu dan pilkada adalah ajang kompetisi yang sehat. kami mengajak masyarakat berpartisipasi dengan cara yang positif, teliti dan mengikuti aturan berlaku. jika mendapatkan informasi yang meragukan, jangan mudah mempercayainya atau menyebarkannya tanpa verifikasi yang jelas," ujar naafi.
selain itu, naafi mengingatkan pasangan calon selalu mematuhi jadwal kampanye yang telah ditetapkan komisi pemilihan umum (kpu) dan menghindari segala bentuk kampanye yang dilarang. menurutnya, kampanye yang melanggar aturan seperti menghina calon lain atau menghasut masyarakat, bisa dikenakan sanksi yang tegas. “kami minta seluruh calon kepala daerah, baik tingkat gubernur, bupati, maupun walikota menjaga integritas dan menjalankan kampanye yang bermartabat," tegas naafi.
pengamat sosial sumatera selatan, dr muhammad husni thamrin msi, mengatakan black campaign atau kampanye hitam, adalah upaya menyebarkan informasi palsu atau fitnah. bertujuan untuk menjatuhkan reputasi kandidat atau lawan.  "kampanye ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip demokrasi yang sehat,” terang husni thamrin, kepada sumatera ekspres, sabtu (16/11/2024).  
berbeda dengan black campaign, sementara negative campaign menurutnya sebenarnya sah selama didasarkan pada fakta yang valid. “meski seringkali digunakan secara selektif, untuk mengungkap kelemahan atau kegagalan kandidat tertentu,” ulasnya. per definisi, sambung husni thamrin, negative campaign adalah kampanye yang mengkritik kebijakan, program, atau rekam jejak lawan politik dengan menggunakan data atau fakta yang valid. “meskipun sifatnya menyerang,” katanya. 
baca juga:rapimnas penyelenggara pemilu, samakan persepsi menciptakan kepercayaan publik terhadap pilkada serentak 2024
baca juga:raja dangdut serukan pilih lucianty-syaparuddin, menang pilkada muba hadirkan soneta group
sementara itu, hoaks telah menjadi alat destruktif di tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. "hoaks adalah informasi yang tidak benar, direkayasa, atau sengaja dipalsukan untuk menyesatkan masyarakat," cetusnya. 
hoaks sering dimanfaatkan sebagai alat dalam black campaign. informasi palsu yang disebarkan melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat instan, dapat memengaruhi opini publik secara signifikan. terutama di kalangan masyarakat yang minim literasi digital. 
"penyebaran hoaks ini kerap didukung oleh buzzer. yaitu individu atau kelompok yang secara terorganisir, mempromosikan narasi tertentu. baik untuk mendukung kandidat tertentu, maupun menyerang lawan," jelasnya.
dr muhammad husni thamrin, menilai setidaknya ada beberapa penyebab dari maraknya fenomena black campaign, negative campaign, dan hoaks. pertama, polarisasi politik. “masyarakat yang terpecah dalam kelompok politik yang saling berseberangan, menciptakan ruang bagi black campaign dan negative campaign untuk berkembang,” katanya. 
kedua, kemajuan teknologi dan media sosial. “media sosial mempercepat penyebaran informasi, termasuk informasi palsu atau hoaks karena kurangnya mekanisme verifikasi di tingkat pengguna,” sebutnya. ketiga, kurangnya literasi digital. “di mana sebagian masyarakat mudah percaya pada suatu informasi tanpa memeriksa fakta, sehingga menjadi sasaran empuk hoaks,” imbuhnya.
baca juga:raja dangdut rhoma irama serukan dukung hj lucianty-syaparuddin di pilkada muba
baca juga:ingatkan penggunaan dana hibah pilkada
keempat, persaingan politik yang ketat. “ketika persaingan politik semakin sengit, pihak-pihak tertentu mungkin mengambil langkah ekstrem, termasuk menggunakan kampanye hitam,” sampainya. "kemudian, kelemahan penegakan hukum. nah, ketidakmampuan atau lambannya penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam dan penyebar hoaks, seringkali memperburuk situasi," tandasnya. 
terpisah, penjabat (pj) gubernur sumsel elen setiadi sh mse, mengajak mengingatkan masyarakat bijak mencerna dalam menyikapi isu pilkada serentak 2024. “sehingga tidak termakan berita hoks,” katanya, kamis (14/11).
apabila masyarakat mendapatkan berita hoaks, dia meminta tidak cepat meneruskan informasi yang didapat. tanpa melakukan kroscek terlebih dahulu akan kebenarannya. “proses verifikasi informasi ini dibutuhkan, agar pilkada berlangsung aman dan damai,” imbuh elen. “masyarakat harus bijak untuk mencegah hoaks. jangan teruskan atau kirim kepada orang lain,  jika belum dapat dipastikan keabsahannya,” pesannya
elen juga meminta seluruh pihak untuk mengantipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi. karena sumsel dipetakan sebagai salah satu daerah yang diindikasikan rawan. “namun dengan koordinasi bupati/wali kota, semua kerawanan itu bisa dikendalikan dengan aman,” ulasnya.
baca juga:pilkada muratara 2024 pengamanan ditingkatkan dengan personel gabungan
baca juga:raja dangdut rhoma irama serukan dukungan untuk hj lucianty-syaparuddin di pilkada muba
kesiapan penanganan soal kerawanan, sambung elen, pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dan forkopimda yang ada. “tanggal 18 november, kami akan ada deklarasi damai polda sumsel dan forkopimnda sumsel,” ungkapnya.
dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024, di sentul,kabupaten bogor, jawa barat, beberapa waktu, kapolri jenderal pol listyo sigit prabowo, menyoroti maraknya penyebaran hoaks dan misinformasi di media sosial selama tahapan pilkada 2024.
disebutnya, hoaks menjadi ancaman tertinggi yang berpotensi mengganggu jalannya pilkada 2024. hoaks harus menjadi poin penting yang harus diantisipasi, sebab tidak semua masyarakat bisa membedakan informasi yang benar dan yang bohong. “karen saat ini kalau kita ikuti, ada 33 miliar interaksi media sosial yang mana 38 persen isinya positif, 23 persen netral, dan 29 persen negatif,” ujar kapolri.
berita hoaks akan menimbulkan reaksi. mulai hanya sekadar dibaca, kemudian dibagikan ke orang lain. berita hokas juga bisa menimbulkan aksi di lapangan. karena itu kapolri meminta forkopimda siap mengatasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan selama penyelenggaraan pilkada 2024, termasuk mengantisipasi penyebaran berita hoaks.
sementara itu, penata kebijakan kapolri madya (pkkm) polda sumsel kombes pol sigit adiwuryanto sik mh, menegaskan komitmen polri khususnya polda sumsel, untuk bersikap netral di pilkada serentak 2024. tidak memberi dukungan kepada salah satu calon, fasilitas, arahan atau tanggapan yang dapat mempengaruhi pemilih. 
bagi personel yang terlibat politik praktis, akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. akan berurusan dengan bidpropam polda sumsel “operasi mantap praja (omp) musi 2024 sendiri telah dimulai sejak 24 agustus 2024, memastikan kelancaran pemilihan,” ungkapnya.
sigit mengimbau seluruh personel polda sumsel untuk menciptakan cooling system. “dengan menyebarkan informasi yang akurat tentang keamanan dan ketertiban kepada masyarakat,” imbaunya. 
hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran hoaks, isu sara, dan propaganda yang dapat mengganggu ketenteraman dan kerukunan antarumat beragama. pesta demokrasi juga harus tetap menjadi momen silaturahmi dan persaudaraan. “mari kita jaga ketenteraman dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas kebenarannya,” ajaknya.