Bawaslu Empat Lawang Siap Tindak Pelanggaran Hukum Pilkada 2024 Lewat Penguatan Gakkumdu

Reporter: Hendro |

Editor: Novis |

Sabtu , 16 Nov 2024 - 14:49

Bawaslu Empat Lawang tingkatkan kesiapan Gakkumdu dengan penguatan SDM demi Pilkada 2024 yang adil. Foto: istimewa--

Acara ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang pelatihan, tetapi juga simbol komitmen bersama antara Bawaslu, Kejaksaan, dan Polres Empat Lawang untuk menciptakan Pilkada yang bebas pelanggaran, adil, dan damai.

Dengan langkah strategis ini, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang memastikan diri siap menghadapi tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum selama Pilkada 2024.

Keyakinan besar bahwa demokrasi di Kabupaten Empat Lawang akan terjaga berkat kerja sama yang solid dari seluruh pihak terkait.

Masyarakat kini menantikan proses Pilkada yang aman, transparan, dan berintegritas, sebagai wujud kepercayaan terhadap institusi pengawas dan penegak hukum.

bawaslu empat lawang siap tindak pelanggaran hukum pilkada 2024 lewat penguatan gakkumdu                            sumateraekspres.id - dalam upaya memastikan pemilihan serentak 2024 di kabupaten empat lawang berjalan lancar tanpa pelanggaran, badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) empat lawang mengambil langkah proaktif dengan menyelenggarakan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (sdm) bagi anggota kelompok kerja penegakan hukum terpadu (gakkumdu).  
bertempat di aula rm bintang, tebing tinggi, acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk kejaksaan negeri dan polres empat lawang.
agenda ini menjadi bukti nyata kolaborasi untuk memastikan integritas dan keadilan dalam setiap tahapan pilkada 2024.  
 baca juga:dukung astacita presiden prabowo, tim gabungan gerebek kampung narkoba di empat lawang, ini hasilnya 
baca juga:bawaslu empat lawang berikan jaminan perlindungan kerja bagi petugas pemilu  
ketua bawaslu empat lawang, rodi karnain, menekankan pentingnya kegiatan ini dalam memperkuat pemahaman personel gakkumdu.  
“kami ingin memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki persepsi yang sama dalam menangani pelanggaran pemilu. kegiatan ini juga dirancang untuk membantu personel gakkumdu mengidentifikasi dan mengkaji potensi pelanggaran hukum selama proses pilkada,” ujar rodi.  
rodi juga menegaskan bahwa sentra gakkumdu akan menjadi garda terdepan dalam menangani kasus pelanggaran hukum, sementara bawaslu tetap fokus pada pengawasan secara keseluruhan.  
kepala kejaksaan negeri empat lawang, eryana ganda nugraha, menyoroti pentingnya penguasaan hukum oleh para pengawas pemilu.  
baca juga:akhiri penantian 17 tahun, gi pln empat lawang beroperasi 16 november 2024
baca juga:gardu induk pln empat lawang siap beroperasi 16 november 2024, warga sambut kabar gembira
“integritas pemilu hanya bisa terwujud jika aturan dan tahapan pilkada dipahami dengan baik. dengan begitu, keadilan dapat ditegakkan terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan,” jelas eryana.  
sementara itu, waka polres empat lawang, kompol liswan nurhapis, memastikan kesiapan polres untuk mendukung keamanan selama proses pilkada.  
“kami berkomitmen untuk menciptakan suasana pilkada yang aman dan kondusif. harapan kami, bawaslu dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa khawatir,” ujar liswan.  
acara ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang pelatihan, tetapi juga simbol komitmen bersama antara bawaslu, kejaksaan, dan polres empat lawang untuk menciptakan pilkada yang bebas pelanggaran, adil, dan damai.  
baca juga:kpu empat lawang gelar penyampaian visi dan misi calon bupati dan wakil bupati
baca juga:kunjungan dwp empat lawang ke panti asuhan muhammadiyah: semangat berbagi di hari spesial
dengan langkah strategis ini, bawaslu kabupaten empat lawang memastikan diri siap menghadapi tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum selama pilkada 2024.
keyakinan besar bahwa demokrasi di kabupaten empat lawang akan terjaga berkat kerja sama yang solid dari seluruh pihak terkait.  
masyarakat kini menantikan proses pilkada yang aman, transparan, dan berintegritas, sebagai wujud kepercayaan terhadap institusi pengawas dan penegak hukum.