Gaji Guru PNS dan PPPK di Muratara, Perbedaan yang Perlu Diperhatikan

Reporter: Izul |

Editor: Irwansyah |

Jumat , 15 Nov 2024 - 14:43

Perbedaan gaji dan tunjangan antara guru PNS dan PPPK di Muratara semakin mencolok. Meski tugas sama, kesejahteraan guru masih jadi perdebatan. Foto:Izul.Sumateraekspres.id--

SUMATERAEKSPRES.ID - Perbedaan gaji antara guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) semakin menjadi perhatian utama bagi tenaga pendidik.

Meski keduanya memiliki peran yang sama dalam dunia pendidikan, yaitu mendidik dan membimbing generasi muda, perbedaan mencolok antara kedua kategori ini terlihat jelas dalam struktur gaji dan tunjangan yang diterima.

Guru PNS di Muratara menerima gaji berdasarkan golongan dan masa kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019.

Selain gaji pokok, mereka juga mendapatkan berbagai tunjangan seperti tunjangan kinerja, tunjangan profesi (bagi yang bersertifikat), tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.

Dengan berbagai tunjangan ini, gaji seorang guru PNS bisa mencapai jumlah yang cukup besar, terutama di daerah strategis.

Di sisi lain, guru PPPK yang diangkat oleh pemerintah pusat menerima gaji pokok yang setara dengan PNS pada golongan yang sama. Namun, perbedaan utama terletak pada tunjangan dan jaminan pensiun.

Guru PPPK di Muratara tidak menerima tunjangan pensiun dan tunjangan kinerja yang diberikan kepada PNS.

Meskipun demikian, mereka sudah mulai mendapatkan tunjangan profesi jika telah mengikuti sertifikasi.

Meski pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, banyak guru PPPK di Muratara yang berharap ada langkah konkret untuk mengurangi kesenjangan.

gaji guru pns dan pppk di muratara, perbedaan yang perlu diperhatikan                            sumateraekspres.id - perbedaan gaji antara guru pegawai negeri sipil (pns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) di kabupaten musi rawas utara (muratara) semakin menjadi perhatian utama bagi tenaga pendidik.
meski keduanya memiliki peran yang sama dalam dunia pendidikan, yaitu mendidik dan membimbing generasi muda, perbedaan mencolok antara kedua kategori ini terlihat jelas dalam struktur gaji dan tunjangan yang diterima.
guru pns di muratara menerima gaji berdasarkan golongan dan masa kerja yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019.
baca juga:belitung, destinasi eksotis untuk liburan sekolah
baca juga:perempuan muda sumsel ukir prestasi di kancah nasional, jadi inspirasi generasi muda
selain gaji pokok, mereka juga mendapatkan berbagai tunjangan seperti tunjangan kinerja, tunjangan profesi (bagi yang bersertifikat), tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.
dengan berbagai tunjangan ini, gaji seorang guru pns bisa mencapai jumlah yang cukup besar, terutama di daerah strategis.
di sisi lain, guru pppk yang diangkat oleh pemerintah pusat menerima gaji pokok yang setara dengan pns pada golongan yang sama. namun, perbedaan utama terletak pada tunjangan dan jaminan pensiun.
baca juga:viral! pria bertato mengaku mantan brimob, serang polantas di palembang, begini nasibnya sekarang!
baca juga:banyuasin terima bantuan keuangan khusus rp 21 miliar, fokus pembangunan jalan dan infrastruktur
guru pppk di muratara tidak menerima tunjangan pensiun dan tunjangan kinerja yang diberikan kepada pns.
meskipun demikian, mereka sudah mulai mendapatkan tunjangan profesi jika telah mengikuti sertifikasi.
meski pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, banyak guru pppk di muratara yang berharap ada langkah konkret untuk mengurangi kesenjangan.
baca juga:info cuaca sumsel 16 november 2024: hujan lebat, petir, dan angin kencang sepanjang hari, selalu waspada!
baca juga:bupati dan bawaslu lahat peringatkan asn: netralitas pilkada harga mati, ada sanksi pidana
mereka menginginkan adanya kesetaraan dalam hal tunjangan kinerja serta jaminan sosial seperti tunjangan pensiun, agar tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok antara pns dan pppk.
pemerintah kabupaten muratara sendiri mengakui pentingnya kesejahteraan guru dan berjanji untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak guru, baik pns maupun pppk, dipenuhi dengan adil, terutama terkait dengan tunjangan dan jaminan kesejahteraan lainnya.
baca juga:yudisium ppg tahap 1, 2 dan 3 dilakukan serentak? catat waktunya
baca juga:mengungkap sejarah dan kondisi terkini gunung anak krakatau: potensi bahaya yang terus mengintai
di tengah tantangan pendidikan di daerah yang masih kekurangan infrastruktur dan akses, kesejahteraan guru—baik pns maupun pppk—merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan di muratara.
para guru pppk juga berharap agar tersedia lebih banyak fasilitas pelatihan dan pengembangan diri.
mengingat letak muratara yang terpencil, pelatihan berbasis teknologi sangat diperlukan agar guru-guru dapat mengikuti perkembangan metode pembelajaran yang semakin maju.