Minta Maaf BPIP Klarifikasi Isu Hijab Paskibraka 2024 dalam Pengukuhan di Ibu Kota Nusantara

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Rabu , 14 Aug 2024 - 23:30

Minta Maaf BPIP Klarifikasi Isu Hijab Paskibraka 2024 dalam Pengukuhan di Ibu Kota Nusantara-Foto: BPIP-

6. Kebijakan Seragam untuk Keseragaman

Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, menjelaskan bahwa kebijakan seragam tanpa hijab dalam prosesi pengukuhan didasari oleh prinsip keseragaman yang selaras dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Paskibraka sebagai simbol persatuan dinilai lebih kuat dengan penampilan seragam, sebuah nilai yang diusung dari konsep persatuan yang digagas pendiri bangsa, Ir. Soekarno.

Menurut Yudi, keputusan melepas hijab selama prosesi pengukuhan dilakukan secara sukarela, dan setiap anggota yang bersedia menandatangani kesepakatan ini memberikan persetujuan resmi di atas materai. “Pelepasan hijab hanya dilakukan pada saat prosesi pengukuhan dan pengibaran bendera dalam upacara kenegaraan, sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip keseragaman,” ungkap Yudi dalam pernyataan persnya.

Respons Publik dan Klarifikasi BPIP

Isu ini sempat memicu perdebatan publik, khususnya terkait hak beragama. Beberapa pihak menyatakan bahwa aturan ini seharusnya tidak bertentangan dengan keyakinan individu. Klarifikasi dari BPIP diharapkan dapat meredakan kekhawatiran masyarakat dan menegaskan komitmen BPIP untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kebebasan beragama dalam setiap kegiatannya.

minta maaf bpip klarifikasi isu hijab paskibraka 2024 dalam pengukuhan di ibu kota nusantara                            sumateraekspres.id - badan pembinaan ideologi pancasila (bpip) baru-baru ini mengeluarkan pernyataan resmi untuk menanggapi kontroversi terkait anggota pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) tingkat pusat 2024 yang tidak mengenakan hijab saat prosesi pengukuhan pada 13 agustus 2024.
berikut ini beberapa poin utama dalam pernyataan tersebut, termasuk permintaan maaf dan klarifikasi dari bpip atas insiden tersebut.
1. permintaan maaf dan evaluasi
bpip menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas ketidaknyamanan yang muncul terkait pemberitaan ini. bpip juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur yang ada guna memastikan peristiwa serupa tidak terjadi lagi.
baca juga:permohonan maaf bpip atas kontroversi lepas hijab paskibraka putri 2024
baca juga:gandeng pemkab klaten, bpip perkuat pembinaan ideologi pancasila
2. penegasan tidak ada pelarangan hijab
dalam pernyataannya, bpip dengan tegas menepis adanya larangan mengenakan hijab bagi anggota paskibraka di semua tingkat—pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. bpip menegaskan, kebebasan beragama adalah prinsip yang dipegang teguh di seluruh lembaga negara, termasuk dalam kegiatan paskibraka.
3. aturan sikap tampang paskibraka
bpip mengacu pada surat edaran deputi pendidikan dan pelatihan bpip nomor 1 tahun 2024, yang mengatur tampilan seragam dan sikap tampang bagi anggota paskibraka. ketentuan ini dibuat untuk menjaga keseragaman tampilan dalam menjalankan tugas upacara kenegaraan, tanpa mengabaikan kebebasan individu dalam beragama.
4. fasilitasi ibadah untuk anggota paskibraka
bpip menyatakan bahwa selama masa pelatihan dan pendidikan di cibubur dan ibu kota nusantara (ikn), para calon anggota paskibraka diberikan kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. bpip juga menyebutkan adanya dukungan penuh bagi para calon paskibraka dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya.
5. menghormati kemerdekaan dengan menjaga kekhidmatan
menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ri yang pertama di ibu kota nusantara, bpip mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menghormati dan menjaga kekhidmatan peringatan hari bersejarah ini. upacara di ikn diharapkan menjadi simbol persatuan bangsa di lokasi ibu kota baru.
6. kebijakan seragam untuk keseragaman
kepala bpip, yudian wahyudi, menjelaskan bahwa kebijakan seragam tanpa hijab dalam prosesi pengukuhan didasari oleh prinsip keseragaman yang selaras dengan semangat bhinneka tunggal ika. paskibraka sebagai simbol persatuan dinilai lebih kuat dengan penampilan seragam, sebuah nilai yang diusung dari konsep persatuan yang digagas pendiri bangsa, ir. soekarno.
menurut yudi, keputusan melepas hijab selama prosesi pengukuhan dilakukan secara sukarela, dan setiap anggota yang bersedia menandatangani kesepakatan ini memberikan persetujuan resmi di atas materai. “pelepasan hijab hanya dilakukan pada saat prosesi pengukuhan dan pengibaran bendera dalam upacara kenegaraan, sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip keseragaman,” ungkap yudi dalam pernyataan persnya.
respons publik dan klarifikasi bpip
isu ini sempat memicu perdebatan publik, khususnya terkait hak beragama. beberapa pihak menyatakan bahwa aturan ini seharusnya tidak bertentangan dengan keyakinan individu. klarifikasi dari bpip diharapkan dapat meredakan kekhawatiran masyarakat dan menegaskan komitmen bpip untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kebebasan beragama dalam setiap kegiatannya.