MTsN 1 dan MIN 1 Palembang Menang di Pengadilan Tinggi, Lahan Sekolah Dinyatakan Milik Negara

Reporter: Dudun |

Editor: Irwansyah |

Kamis , 14 Nov 2024 - 16:11

Kemenangan di Pengadilan Tinggi! MTsN 1 dan MIN 1 Palembang sah milik pemerintah, memastikan sekolah tetap berdiri kokoh untuk masa depan generasi penerus. Foto:Dudun/Sumateraekspres.id--

"Lahan ini adalah milik pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama, jadi jangan ragu untuk melanjutkan pendidikan anak-anak di sini.

Kami bangga karena sekolah ini menghasilkan siswa-siswi berprestasi, termasuk banyak tahfiz 30 juz," ungkapnya.

Di pihak sekolah, Kepala MTsN 1 Palembang, Deny Hendrik, S.Pdi., turut menyampaikan syukur atas keputusan ini.

“Kami semua lega dan bersyukur karena lahan sekolah ini milik pemerintah, sesuai sertifikat tahun 2011,” kata Deny, sambil menjelaskan bahwa MTsN 1 dan MIN 1 telah berdiri sejak tahun 1950.

Namun, pihak Yayasan Ksatria Bukit Siguntang berencana mengajukan kasasi atas putusan ini.

Kuasa hukum yayasan dari Kantor Hukum Dr. Syaifuddin Zahri, SH, MH, menyatakan akan mengonsultasikan langkah hukum berikutnya.

“Kami baru mengetahui keputusan ini dari e-court, dan akan segera mengajukan kasasi dalam waktu dekat,” kata Donni Efendi, SH, MH.

Dengan perkembangan ini, para wali murid diimbau untuk tetap percaya pada keamanan status lahan sekolah.

Sementara itu, pihak sekolah dan Kementerian Agama diharapkan terus menjaga kepastian hukum terkait aset-aset negara.

mtsn 1 dan min 1 palembang menang di pengadilan tinggi, lahan sekolah dinyatakan milik negara                            sumateraekspres.id - palembang, 14 november 2024 - setelah melalui proses hukum yang panjang,
madrasah tsanawiyah negeri (mtsn) 1 dan madrasah ibtidaiyah negeri (min) 1 palembang berhasil mempertahankan status kepemilikan lahan mereka sebagai milik negara.
pengadilan tinggi palembang pada 7 november lalu memutuskan untuk membatalkan putusan pengadilan negeri yang sebelumnya memenangkan yayasan ksatria bukit siguntang dalam sengketa kepemilikan lahan sekolah.
anwar sadat, sh, clma, kuasa hukum mtsn 1 dan min 1 palembang, didampingi deny setiabudi, sh, serta randi indra yangga, sh, mengucapkan rasa syukur atas putusan tersebut.
baca juga:timnas indonesia waspadai pemain-pemain kunci jepang di kualifikasi piala dunia 2026
baca juga:5 keuntungan eksklusif menjadi nasabah prioritas bri, akses privilege dan layanan premium
“ini adalah hasil dari doa dan perjuangan kita semua, termasuk dukungan dari para wali murid serta tahfiz alquran di mtsn 1 palembang.
pengadilan tinggi membatalkan putusan sebelumnya yang menyatakan tanah ini milik yayasan, sehingga saat ini lahan ini sah milik kementerian agama,” ujar anwar.
dalam putusan pengadilan tinggi, sertifikat lahan atas nama kementerian agama ri diperkuat sebagai bukti kepemilikan.
“lahan ini adalah milik pemerintah, bukan pihak yayasan. kami bersyukur karena hak negara terlindungi.
baca juga:keuntungan menjadi nasabah bri di kabupaten musi rawas
baca juga:promo bri hadirkan kesempatan hemat untuk menikmati bbq jepang di gyu-kaku
jika ada langkah hukum selanjutnya, seperti kasasi dari pihak yayasan, kami siap menghadapinya,” tambah anwar.
anwar juga menekankan bahwa pihaknya akan mengikuti proses hukum dengan tenang dan mengimbau wali murid serta para guru untuk tidak khawatir.
"lahan ini adalah milik pemerintah di bawah naungan kementerian agama, jadi jangan ragu untuk melanjutkan pendidikan anak-anak di sini.
kami bangga karena sekolah ini menghasilkan siswa-siswi berprestasi, termasuk banyak tahfiz 30 juz," ungkapnya.
baca juga:motor hilang dari dalam pagar, feren laporkan kejadian ke polisi
baca juga:bri perluas jaringan layanan, pilihan tepat untuk menabung
di pihak sekolah, kepala mtsn 1 palembang, deny hendrik, s.pdi., turut menyampaikan syukur atas keputusan ini.
“kami semua lega dan bersyukur karena lahan sekolah ini milik pemerintah, sesuai sertifikat tahun 2011,” kata deny, sambil menjelaskan bahwa mtsn 1 dan min 1 telah berdiri sejak tahun 1950.
namun, pihak yayasan ksatria bukit siguntang berencana mengajukan kasasi atas putusan ini.
kuasa hukum yayasan dari kantor hukum dr. syaifuddin zahri, sh, mh, menyatakan akan mengonsultasikan langkah hukum berikutnya.
baca juga:langkah nyata bri menuju ekonomi hijau: pembiayaan berkelanjutan capai rp764,8 triliun
baca juga:rakor pemantapan kesiapan pelaksanaan pemilukada oki: fokus pada kelancaran distribusi logistik
“kami baru mengetahui keputusan ini dari e-court, dan akan segera mengajukan kasasi dalam waktu dekat,” kata donni efendi, sh, mh.
dengan perkembangan ini, para wali murid diimbau untuk tetap percaya pada keamanan status lahan sekolah.
sementara itu, pihak sekolah dan kementerian agama diharapkan terus menjaga kepastian hukum terkait aset-aset negara.