CATAT! KUR Tak Termasuk Kredit UMKM yang Bisa Diputihkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Selasa , 12 Nov 2024 - 17:45

CATAT! KUR Tak Termasuk Kredit UMKM yang Bisa Diputihkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024-Foto: Freepik-

Sunarsip menambahkan bahwa risiko KUR sudah ditanggung pemerintah melalui skema penjaminan, sehingga nasabah relatif tidak menanggung risiko.

Namun, ia mengusulkan agar status bank penyalur KUR diperjelas. Dalam kasus KUR yang macet, debitur tetap perlu dipulihkan agar tercipta kesetaraan dengan debitur non-KUR.

Hal ini bertujuan agar debitur dan bank penyalur dapat melanjutkan kerja sama di masa depan, meskipun bank akan tetap selektif dalam menyalurkan pembiayaan kepada debitur KUR yang pernah berstatus macet.

Selain itu, Sunarsip menggarisbawahi bahwa dengan dikecualikannya KUR dari pemutihan, perhatian perlu diberikan pada posisi lembaga penjamin kredit UMKM, yang sebagian besar merupakan BUMN.

Menurutnya, ketentuan ini membuat beban penjaminan mereka tidak berkurang, sehingga kapasitas penjaminan perusahaan-perusahaan tersebut perlu ditingkatkan.

Langkah yang bisa diambil adalah memperkuat rasio kemampuan penjaminan dan meningkatkan permodalan perusahaan penjaminan.

Sunarsip berpendapat bahwa jika kapasitas mereka diperkuat, maka beban penjaminan bisa diringankan.

Selain itu, langkah ini juga akan membantu memperbesar skala dan kapasitas penjaminan untuk kredit UMKM, khususnya untuk KUR.

catat! kur tak termasuk kredit umkm yang bisa diputihkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024                            jakarta, sumateraekspres.id – kredit usaha rakyat (kur) dikecualikan dari program penghapusan atau pemutihan utang untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) sesuai peraturan pemerintah (pp) nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada umkm.
aturan ini menguraikan bahwa kur, yang merupakan program pembiayaan dengan pola penjaminan, tidak memenuhi kriteria pemutihan.
dalam pp tersebut, ada tiga kriteria khusus untuk kredit umkm yang dapat dihapus atau diputihkan, sebagaimana tertuang pada pasal 6 ayat (1).
pertama, pemutihan berlaku bagi kredit umkm yang merupakan program pemerintah dengan sumber dana dari bank atau lembaga keuangan non-bank bumn, yang masa programnya sudah berakhir saat pp ini diberlakukan.
baca juga:keuntungan menjadi nasabah bri bagi warga muratara
baca juga:tarik tunai tanpa kartu di atm? kini bisa lewat aplikasi brimo
kedua, pemutihan dapat diterapkan pada kredit umkm di luar program pemerintah yang didanai oleh bank atau lembaga keuangan non-bank bumn terkait.
ketiga, pemutihan mencakup kredit umkm yang terdampak oleh bencana alam seperti gempa, likuefaksi, atau bencana alam lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau instansi berwenang.
meskipun demikian, pasal 6 ayat (2) butir c secara tegas menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan umkm yang dapat diputihkan tidak mencakup kredit atau pembiayaan yang memiliki penjaminan atau asuransi.
kur sendiri adalah program pemerintah yang bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi umkm melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan yang melibatkan dua bumn, yakni askrindo dan jamkrindo.
baca juga:bri gelar treasury banking summit, perkuat kolaborasi untuk kemajuan perbankan nasional
baca juga:bri kustodian luncurkan layanan multi-share class untuk memperluas pilihan investasi
pengamat perbankan sekaligus chief economist the indonesia economic intelligence (iei), sunarsip, menyebutkan bahwa ketentuan kur tidak termasuk dalam lingkup kredit macet yang bisa diputihkan adalah langkah yang tepat.
menurutnya, pemutihan kredit umkm yang macet harus dibatasi agar tidak menciptakan moral hazard, baik bagi debitur maupun bank penyalur.
sunarsip menambahkan bahwa risiko kur sudah ditanggung pemerintah melalui skema penjaminan, sehingga nasabah relatif tidak menanggung risiko.
namun, ia mengusulkan agar status bank penyalur kur diperjelas. dalam kasus kur yang macet, debitur tetap perlu dipulihkan agar tercipta kesetaraan dengan debitur non-kur.
hal ini bertujuan agar debitur dan bank penyalur dapat melanjutkan kerja sama di masa depan, meskipun bank akan tetap selektif dalam menyalurkan pembiayaan kepada debitur kur yang pernah berstatus macet.
baca juga:top up voucher game pakai brimo jadi lebih cuan, ada cashback real-time!
baca juga:promo kpr bri bunga 2,75% hingga akhir tahun: kesempatan emas untuk miliki rumah impian
selain itu, sunarsip menggarisbawahi bahwa dengan dikecualikannya kur dari pemutihan, perhatian perlu diberikan pada posisi lembaga penjamin kredit umkm, yang sebagian besar merupakan bumn.
menurutnya, ketentuan ini membuat beban penjaminan mereka tidak berkurang, sehingga kapasitas penjaminan perusahaan-perusahaan tersebut perlu ditingkatkan.
langkah yang bisa diambil adalah memperkuat rasio kemampuan penjaminan dan meningkatkan permodalan perusahaan penjaminan.
sunarsip berpendapat bahwa jika kapasitas mereka diperkuat, maka beban penjaminan bisa diringankan.
selain itu, langkah ini juga akan membantu memperbesar skala dan kapasitas penjaminan untuk kredit umkm, khususnya untuk kur.