Ini Kriteria Petani, Nelayan, hingga UMKM yang Utang Kredit Macetnya Dapat Penghapusan dari Presiden Prabowo

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 06 Nov 2024 - 22:07

Kriteria selanjutnya, piutangnya sudah jatuh tempo dan pelaku UMKM tersebut tidak mampu bayar lagi, dengan rentang waktu kredit 10 tahun. “Besaran utang yang dihapuskan, untuk per orangan maksimal Rp300 juta, dan badan usaha maksimal Rp500 juta,” urai Maman.

Maman kembali menegaskan, artinya tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Secara keseluruhan, dia memperkirakan ada 1 juta UMKM yang dihapuskan utangnya. Untuk anggaran penghapusan utang itu, diperkirakannya mencapai Rp10 triliun.

Meski begitu, Maman menekankan dana ini tidak melalui APBN. Tapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan. "PP ini dibuat agar pihak bank memiliki ruang payung hukum untuk bisa menghapus,” terangnya.

Dimana sebetulnya, itu sudah terdaftar dalam penghapusbukuan di bank masing-masing. “Itu yang mau coba kita buktikan. Supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM itu, mereka bisa sehat lagi. Bisa mengajukan kembali proses piutang, supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya," harapnya.

PP 47/2024 Jadi Acuan Perbankan

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mirza Adityaswara, menjelaskan PP 47/2024 memang dibutuhkan sebagai turunan dari UU P2SK. Dengan begitu, himpunan bank milik negara (himbara) bisa melakukan hapus tagih.

Ada kepastian hukum kepada bank-bank BUMN, untuk melakukan hapus tagih kredit para pelaku UMKM. “Selama ini memang bank swasta itu melakukan hapus buku dan kemudian bisa melakukan hapus tagih, jadi itu ada urutannya,” terang Mirza.

Karena menurutnya, bank swasta bisa lakukan hal itu dengan fleksibel. “Tapi kalau bank BUMN itu bisa melakukan hapus buku, tapi mereka takut melakukan hapus tagih. Karena masih ada kebimbangan apakah hapus tagih itu, kemudian bisa dianggap merugikan keuangan negara," tegasnya.

Meskipun begitu, Mirza menyatakan bahwa untuk menjaga moral hazard, kredit yang dapat dihapus tagih adalah yang berjumlah kecil saja. Peminjamnya petani dan nelayan. "Berarti kan kecil-kecil bahkan mungkin pinjaman mikro, ya. Tentu ini untuk menjaga moral hazard,” tukasnya.

ini kriteria petani, nelayan, hingga umkm yang utang kredit macetnya dapat penghapusan dari presiden prabowo                            sumsel, sumateraekspres.id - terobosan presiden prabowo subianto tentang penghapusan utang macet umkm, mendapat apresiasi berbagai pihak. peraturan pemerintah (pp) nomor 47 tahun 2024 itu menjadi acuan perbankan melakukan hapus tagih, tidak menjadikannya sebagai kerugian negara.
sementara bagi debitur yang sudah merasa tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar pinjamannya, ini seolah menjadi nafas baru. sebut saja sari (bukan nama sebenarnya), yang meminjam kredit usaha ringan (kur) pada salah satu bank bumn pada 2019 lalu. 
"saya pinjam kur mikro rp20 juta. waktu itu untuk mengembangkan usaha warung makan dan katering kecil-kecilan," tutur sari, yang sebelumnya pelaku usaha kecil mikro, kecil dan menengah (umkm) di kota palembang.
namun usaha tidak selalu berjalan lancar. menyebabkan pembayaran pinjaman kur-nya menjadi mandek atau gagal bayar. "pembayaran kur saya sudah jalan separuh, waktu itu tenornya 3 tahun dengan nilai angsuran tidak sampai rp1 juta setiap bulannya," ucapnya, rabu (6/11/2024).
kemudian terjadilah pandemi covid-19. menyebabkan gangguan sosial dan ekonomi yang parah di seluruh dunia, resesi global. ”perekonomian bertambah sulit. jadi, sisa pembayaran masih menjadi tunggakan hingga sekarang,” tuturnya.
baca juga:beri pendampingan agar umkm naik kelas 
baca juga:indeks bisnis umkm bri: ekspansi bisnis umkm melambat pada triwulan iii 2024, penguatan daya beli diperlukan
sebenarnya, dia berkeinginan membayar sisa utangnya itu dengan cara dicicil. “karena punya utang ini menjadi beban moral, tapi takut cek ke bank. nilainya sudah besar, karena bunga terus berjalan," keluhnya.
agunannya saat meminjam kur pada 2019 itu, menjaminkan bpkb sepeda motor atas namanya. hingga saat ini, surat kendaraan itu masih ditahan pihak bank bumn tersebut. “motornya tidak ditarik, karena saya sudah pindah. tidak lagi di palembang,” ucapnya.
tempat usahanya pindah, dia juga berganti nomor telepon. sehingga pihak bank tidak dapat menghubunginya lagi. adanya kebijakan penghapusan utang umkm yang peraturannya baru ditandatangani presiden prabowo subianto, selasa (5/11/2024), menjadi angin segar baginya. 
"bersyukur sekali kalau memang bisa dihapuskan pemerintah. karena, lega tidak lagi punya beban moral. lalu, tidak takut lagi kalau ada pihak bank yang datang atau menarik kendaraan bermotor yang diagunkan itu,” ucapnya kepada sumatera ekspres.
meski begitu, dirinya masih menunggu dulu aturan program ini seperti apa. apakah penghapusan utang sepenuhnya, atau hanya pemutihan bunganya saja tapi pokok utang masih harus diselesaikan. 
baca juga:3 kali menjadi debitur kur bri, modal usaha umkm di kayuagung makin terjangkau 
baca juga:kredit umkm bri capai rp1.105,70 triliun pada triwulan iii 2024, dorong ekonomi kerakyatan di seluruh indonesi
"kalau sudah jelas, tentu akan saya urus ke bank. karena masih simpan surat perjanjian peminjam kur, bahwa surat pelunasan terakhir baru dapat untuk mengambil bpkb yang dijadikan jaminan," pungkasnya.
ketua umum asosiasi pengusaha kue dan kuliner (aspenku) sumsel, yus elisa atau bunda rayya, mengatakan peraturan presiden (pp) terbaru ini tentu akan sangat membantu pelaku umkm yang terlilit masalah utang kredit atau kur.  "ini akan sangat membantu,” singkatnya.
joko, petani di kabupaten banyuasin, menyebut sejak pandemi covid-19 hingga sekarang, banyak petani yang gagal bayar cicilan bank. jika memang kebijakan penghapusan utang bagi petani ini terealisasi, tentu akan sangat membantu mereka.
"itu (utang) pengaruhnya menjadi beban pikiran, menurunkan semangat dalam meningkatkan hasil pertanian," keluhnya. petani lainnya di banyuasin, haris rifa'i, menyambut baik adanya keputusan penghapusan utang bagi petani yang pailit.
namun menurut hematnya, tentu ini harus ada pendampingan ke nasabahnya langsung. jangan sampai kebijakan ini dimanfaatkan oleh oknum. sebab kebanyakan nasabah petani ini, dalam proses pinjamannya adalah tanggung bersama dan ada koordinatornya.
baca juga:bri peduli dukung umkm dengan pelatihan dan sertifikasi halal untuk tingkatkan daya saing di pasar
baca juga:bri: solusi permodalan umkm dengan kredit usaha rakyat, mudahkan pelaku usaha kembangkan bisnisnya
"spekulan yang terlalu tinggi, pencairan rp100 juta. income pendapatan hasil pertanian tidak mencukupi dan jatuh tempo. pada akhirnya sawah sebagai agunan tersita," cetusnya membeberkan soal kaitan pinjaman modal dan hasil pertanian.
sehingga tidak sedikit dari nama nasabah yang diajukan pinjaman menjadi korban, ketika koordinator menghilang dan tidak bertanggung jawab.  "di kecamatan muara telang telah ada beberapa petani/nasabah yang jadi korban dari koordinator,” ungkapnya.
sementara pekebun kelapa sawit di kecamatan peninjauan, kabupaten oku, rudi, menyebut petani sawit maupun karet di kabupaten oku tentu akan menyambut baik apa yang diprogramkan presiden prabowo subianto, tersebut.
“kami berharap, program tersebut dapat segera terwujud. para petani akan sangat terbantu, dan akan sangat berterima kasih,” tuturnya. apalagi harga kelapa sawit dan karet sebelumnya sempat anjlok. meski saat ini harga sudah mulai membaik dan harga juga stabil. 
“alhamdulillah kalau saya tidak sampai mengalami gagal bayar di bank. namun, karena kondisi dan faktor produksi buah yang menurun karena dampak kemarau, memang mengalami keterlambatan dalam proses pembayaran angsuran di bank,” bebernya.
baca juga:bri berkolaborasi dengan mitra strategis, dorong umkm naik kelas dan tembus pasar global lewat smestatalk
baca juga:bri umkm expo(rt) 2025: kesempatan emas bagi umkm masuk pasar global dan meningkatkan daya saing
kepala dinas koperasi dan ukm kabupaten oku timur hasbullah, mengatakan dengan dihapusnya utang kredit macet, maka akan memulai kembali lembaran baru bagi dunia umkm dalam hal pembiayaan. 
namun pihaknya belum mendapatkan surat apapun terkait kebijakan tersebut. "belum ada teknis apapun. kami masih menunggu, apa-apa saja uutang yang dihapus. apakah termasuk kud (koperasi unit desa)," katanya. 
sebab menurutnya, sektor pembiayaan yang dinaungi dinas koperasi dan  umkm. adalah pembiayaan yang ada di koperasi.  "memang pinjaman koperasi  juga macet, kalau jumlah harus dicek lagi di buku lama," katanya. 
hasbullah menambahkan, dari 200 lebih koperasi di kabupaten oku timur, tinggal ada 88 koperasi masih aktif dalam melalukan pembiayaan terhadap anggotanya. "kalau utang koperasi juga dihapuskan, tentu juga bagus. bisa memulai baru,” harapnya.
di kabupaten oku, petani kelapa sawit di desa sp4 tanjung  makmur, teguh, mengaku sudah mendengar soal pp no 47/2024 yang ditandatangi presiden prabowo subianto pada selasa (5/11/2024). dia mengetahuinya dari media sosial.
baca juga:bantu branding produl umkm jasmine suger 
baca juga:mengenal kupedes bri: solusi kredit terjangkau untuk umkm pedesaan
tentu dia menyambut baik. sebab dia sendiri memiliki utang lebih kurang rp200 juta. sebab, cukup besar biaya perawatan kebun sawit setiap bulannya. “senang juga ya kalau nanti diputihkan. tapi saya belum tahu syarat dan prosedurnya, pemutihan seperti apanya,” katanya.
pj bupati oki ir asmar wijaya, menyebut keputusan tersebut menujukkan presiden prabowo subianto memiliki perhatian dan kepedulian kepada petani selaku produsen pangan. “kita berharap dengan program ini, petani akan lebih produktif dan bergairah dalam bertani,” ucapnya.
tidak berlaku bagi semua umkm 
untuk diketahui, presiden prabowo subianto menandatangi peraturan pemerintah (pp) nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan kredit piutang macet kepada umkm di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan, pada selasa (5/11/2024).
kebijakan ini mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak. terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh indonesia. dia berharap, penghapusan utang macet dapat membantu para petani, nelayan, hingga umkm lain dalam meneruskan usaha-usahanya. 
“tentang hal-hal yang teknis, persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti kementerian maupun lembaga terkait," kata prabowo, di istana negara, jakarta. 
menteri umkm maman abdurrahman, kemudian menjelaskan bahwa penghapusan utang kredit macet itu tidak berlaku untuk semua umkm. kebijakan itu hanya menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu.
dalam beleid itu, ada 3 bidang pelaku umkm yang dapat menerimanya. yakni, bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. lalu, bidang perikanan dan kelautan. serta, pelaku umkm, seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lain-lain.
“kriteria penerima manfaat ini juga masyarakat yang terdampak bencana. seperti gempa bumi, bencana alam, covid-19,” terang maman. kemudian, nasabah tersebut nasabah dari bank himbara (himpunan bank milik negara).
kriteria selanjutnya, piutangnya sudah jatuh tempo dan pelaku umkm tersebut tidak mampu bayar lagi, dengan rentang waktu kredit 10 tahun. “besaran utang yang dihapuskan, untuk per orangan maksimal rp300 juta, dan badan usaha maksimal rp500 juta,” urai maman.
maman kembali menegaskan, artinya tidak semua pelaku umkm mendapatkan keringanan tersebut. secara keseluruhan, dia memperkirakan ada 1 juta umkm yang dihapuskan utangnya. untuk anggaran penghapusan utang itu, diperkirakannya mencapai rp10 triliun.
meski begitu, maman menekankan dana ini tidak melalui apbn. tapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan. "pp ini dibuat agar pihak bank memiliki ruang payung hukum untuk bisa menghapus,” terangnya. 
dimana sebetulnya, itu sudah terdaftar dalam penghapusbukuan di bank masing-masing. “itu yang mau coba kita buktikan. supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku umkm itu, mereka bisa sehat lagi. bisa mengajukan kembali proses piutang, supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya," harapnya.
pp 47/2024 jadi acuan perbankan
wakil ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk), mirza adityaswara, menjelaskan pp 47/2024 memang dibutuhkan sebagai turunan dari uu p2sk. dengan begitu, himpunan bank milik negara (himbara) bisa melakukan hapus tagih.
ada kepastian hukum kepada bank-bank bumn, untuk melakukan hapus tagih kredit para pelaku umkm. “selama ini memang bank swasta itu melakukan hapus buku dan kemudian bisa melakukan hapus tagih, jadi itu ada urutannya,” terang mirza.
karena menurutnya, bank swasta bisa lakukan hal itu dengan fleksibel. “tapi kalau bank bumn itu bisa melakukan hapus buku, tapi mereka takut melakukan hapus tagih. karena masih ada kebimbangan apakah hapus tagih itu, kemudian bisa dianggap merugikan keuangan negara," tegasnya.
meskipun begitu, mirza menyatakan bahwa untuk menjaga moral hazard, kredit yang dapat dihapus tagih adalah yang berjumlah kecil saja. peminjamnya petani dan nelayan. "berarti kan kecil-kecil bahkan mungkin pinjaman mikro, ya. tentu ini untuk menjaga moral hazard,” tukasnya.