Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP) Sumsel Resmi Diluncurkan, Dorong Demokrasi Sehat Menuju Pilkada 2024

Reporter: Dudun |

Editor: Novis |

Selasa , 05 Nov 2024 - 12:20

Peluncuran PSKP Sumsel menjadi tonggak baru demi politik yang lebih sehat dan demokratis di Pilkada 2024. Foto: istimewa--

SUMATERAEKSPRES.ID – Bertempat di aula Universitas Terbuka Palembang, lembaga baru yang bernama Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP) Sumatera Selatan resmi diluncurkan.

Kehadiran PSKP di Sumatera Selatan ini digagas untuk menjadi pemicu perubahan positif dalam demokrasi dan kesejahteraan publik, sekaligus menjawab keresahan masyarakat akan kondisi politik yang cenderung manipulatif, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Dalam sambutannya, Dr. Meita Istianda menyampaikan bahwa PSKP terbentuk dari kegelisahan terhadap praktik-praktik politik yang semakin jauh dari nilai-nilai demokratis.

Ia menyoroti tren pencitraan politisi di media sosial yang sering kali hanya ilusi, bertolak belakang dengan tindakan nyata di lapangan.

“Politisi sekarang semakin lihai membentuk citra diri di media sosial, tetapi di balik layar, banyak yang justru terjebak dalam praktik manipulatif. Hal ini makin memperparah persepsi publik terhadap politik kita,” ungkapnya.

Acara peluncuran ini juga menghadirkan diskusi publik bertema "Dinamika Politik Lokal Menuju 27 November 2024", yang diikuti oleh tiga akademisi terkemuka: Dr. Zulfikri Suleman (Universitas Sriwijaya), Dr. Phil. Panji Anugrah Permana, dan Dr. Meita Istianda sendiri.

Diskusi ini mengangkat tantangan serta permasalahan politik lokal, seperti korupsi, politik uang, dan rendahnya kompetensi calon pemimpin daerah.

Dr. Zulfikri Suleman menekankan bahwa kekuasaan memiliki dua sisi, yaitu membawa kebaikan atau justru menciptakan kerusakan.

“Kekuasaan bisa bermanfaat bagi rakyat, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan segelintir orang. Ketika wajah buruk kekuasaan lebih dominan, publik akan semakin apatis terhadap politik,” ujarnya, menggambarkan realita yang sering terjadi dalam politik daerah.

Di sisi lain, Dr. Panji Anugrah Permana mengkritik standar kompetensi yang semakin longgar bagi calon pemimpin.

BACA JUGA:Gandeng Wartawan Kawal Pilkada

pusat studi kebijakan dan politik (pskp) sumsel resmi diluncurkan, dorong demokrasi sehat menuju pilkada 2024                            sumateraekspres.id – bertempat di aula universitas terbuka palembang, lembaga baru yang bernama pusat studi kebijakan dan politik (pskp) sumatera selatan resmi diluncurkan.
kehadiran pskp di sumatera selatan ini digagas untuk menjadi pemicu perubahan positif dalam demokrasi dan kesejahteraan publik, sekaligus menjawab keresahan masyarakat akan kondisi politik yang cenderung manipulatif, terutama menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
dalam sambutannya, dr. meita istianda menyampaikan bahwa pskp terbentuk dari kegelisahan terhadap praktik-praktik politik yang semakin jauh dari nilai-nilai demokratis.
ia menyoroti tren pencitraan politisi di media sosial yang sering kali hanya ilusi, bertolak belakang dengan tindakan nyata di lapangan.
baca juga:koalisi ojol palembang dukung pilkada damai
baca juga:asn dan kepala desa deklarasi bersama netralitas pilkada 2024 di musi banyuasin
“politisi sekarang semakin lihai membentuk citra diri di media sosial, tetapi di balik layar, banyak yang justru terjebak dalam praktik manipulatif. hal ini makin memperparah persepsi publik terhadap politik kita,” ungkapnya.
acara peluncuran ini juga menghadirkan diskusi publik bertema "dinamika politik lokal menuju 27 november 2024", yang diikuti oleh tiga akademisi terkemuka: dr. zulfikri suleman (universitas sriwijaya), dr. phil. panji anugrah permana, dan dr. meita istianda sendiri.
diskusi ini mengangkat tantangan serta permasalahan politik lokal, seperti korupsi, politik uang, dan rendahnya kompetensi calon pemimpin daerah.
dr. zulfikri suleman menekankan bahwa kekuasaan memiliki dua sisi, yaitu membawa kebaikan atau justru menciptakan kerusakan.
“kekuasaan bisa bermanfaat bagi rakyat, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan segelintir orang. ketika wajah buruk kekuasaan lebih dominan, publik akan semakin apatis terhadap politik,” ujarnya, menggambarkan realita yang sering terjadi dalam politik daerah.
di sisi lain, dr. panji anugrah permana mengkritik standar kompetensi yang semakin longgar bagi calon pemimpin.
baca juga:gandeng wartawan kawal pilkada
baca juga:ayo memilih, jangan golput! kpu ajak masyarakat berpartisipasi aktif di pilkada sumatera selatan
menurutnya, meskipun politik di indonesia semakin terbuka sejak era reformasi, kualitas para pemimpin tak jauh lebih baik dibandingkan masa orde baru.
“pada era orde baru, calon pemimpin daerah harus memenuhi standar tertentu. kini, dengan politik yang semakin terbuka, banyak kandidat yang minim kapasitas memadai namun tetap maju mencalonkan diri,” jelasnya.
acara ini dimulai dengan simbolis potong tumpeng oleh dr. phil. panji anugrah permana sebagai tanda dimulainya pskp di sumsel.
hadirnya pskp juga menjadi titik harapan baru bagi mereka yang ingin melihat perubahan positif dalam sistem politik di indonesia. dr. ade indra chaniago,
direktur eksekutif pskp, menegaskan bahwa lembaga ini berkomitmen menyajikan kajian berbasis akademik dan memberikan rekomendasi konstruktif yang dapat diimplementasikan.
“pskp hadir untuk menjawab tantangan politik seperti korupsi, politik uang, dan praktik politik dinasti yang mengancam integritas demokrasi kita,” tutur ade indra penuh semangat.
baca juga:polres lahat tingkatkan pengamanan proses pelipatan surat suara untuk pilkada lahat dan sumatera selatan
baca juga:bawaslu palembang dan bpjs ketenagakerjaan jalin kerjasama untuk lindungi pengawas pilkada 2024
dihadiri oleh para akademisi, politisi, dan masyarakat, acara peluncuran pskp ini menjadi awal dari perjalanan panjang lembaga tersebut untuk mendorong demokrasi yang sehat dan mencegah praktik-praktik yang merugikan publik.
dengan berbagai kajian yang mendalam serta rekomendasi yang obyektif, pskp diharapkan menjadi motor perubahan menuju politik yang lebih baik di sumatera selatan.