Optimisme BRI Terhadap Kebijakan Ekonomi di Era Pemerintahan Baru
Direktur Utama BRI, Sunarso-Foto: Bank BRI-
JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan ekonomi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Fokus utama pemerintahan ke-8 Indonesia ini adalah pada hilirisasi, pembangunan, dan penguatan sektor energi.
Hilirisasi yang dimaksud akan mencakup pengolahan bahan tambang mineral serta produk pertanian, seperti minyak kelapa sawit.
Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan kebijakan untuk mencapai swasembada pangan dan energi.
BACA JUGA:Dari Warung ke Bank: BRILink Bawa Layanan Perbankan Lebih Dekat Hingga ke Desa
BACA JUGA:Amankan Masa Depan Keluarga dengan Asuransi AMORA dari BRIlife, Solusi Perlindungan Jangka Panjang
Dalam konferensi pers terkait Kinerja Keuangan BRI Kuartal III Tahun 2024 di Jakarta pada 30 Oktober, Direktur Utama BRI, Sunarso, memaparkan dua kerangka analisis yang digunakan BRI.
Pertama, kerangka tujuan nasional, di mana BRI melakukan analisis rutin. Kedua, analisis peluang bisnis yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah.
"Berdasarkan analisis kami, jika Indonesia ingin keluar dari jebakan pendapatan menengah, pertumbuhan ekonomi kita, atau GDP, harus mencapai minimal 6%," jelas Sunarso. Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi pemerintah adalah 8%, menunjukkan keselarasan dalam upaya mencapai tujuan tersebut.
Menurut Sunarso, salah satu faktor kunci untuk mencapai pertumbuhan di atas 6% adalah pengembangan human capital. Ia menekankan pentingnya ketersediaan dan kualitas pangan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
BACA JUGA:BRI Peduli Pendidikan: Inisiatif untuk Meningkatkan Akses Pendidikan di Wilayah 3T
"Fokuslah pada swasembada pangan untuk mencapai kualitas human capital yang lebih baik," tambahnya.
Dalam konteks hilirisasi energi, Sunarso yakn hal ini akan berkontribusi pada perputaran ekonomi yang lebih baik. "Analisis internal kami menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dengan kajian pemerintah; semuanya sejalan dengan tujuan ekonomi nasional," ujarnya.