Kritik Tajam Terhadap Program Bantuan Rp25 Juta per KK: Ancaman Defisit APBD Muba yang Mengkhawatirkan

Reporter: Dudun |

Editor: Novis |

Sabtu , 02 Nov 2024 - 09:31

Program Rp25 juta per KK dari Toha Tohet tuai kritik, pengamat sebut APBD Muba bisa defisit. Foto: istimewa--

SUMATERAEKSPRES.ID— Program bantuan senilai Rp 25 juta untuk setiap Kepala Keluarga (KK) yang diusulkan oleh Calon Bupati Musi Banyuasin (Muba) nomor urut 02, Toha Tohet, menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.

Pengamat Politik Sumatera Selatan, Bagindo Togar, menyebutkan bahwa program tersebut sangat ambisius dan berpotensi besar mengakibatkan defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Muba.

“Dengan asumsi jumlah KK di Muba mencapai minimal 100 ribu, maka total anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program ini hampir mencapai Rp2,5 triliun. Ini jauh lebih besar daripada APBD Muba yang hanya Rp4,2 triliun. Ini jelas merupakan langkah yang ugal-ugalan dan tidak realistis,” terang Bagindo, pagi ini (2/11/2024).

Bagindo melanjutkan bahwa jika program ini diteruskan, Pemkab Muba akan mengalami defisit yang signifikan, yang pada gilirannya akan mengganggu pelaksanaan program-program strategis lainnya.

“Ini menunjukkan bahwa kandidat tidak memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen anggaran dan cenderung menggunakan populisme untuk meraih kekuasaan,” tambahnya.

Dalam debat publik yang berlangsung pada Kamis malam, kualitas pendidikan dan pemahaman masing-masing kandidat terlihat jelas.

Bagindo menilai masyarakat dapat menilai sendiri, dan ia menyoroti bahwa salah satu pasangan calon tampak kurang memahami istilah dan persepsi yang berkaitan dengan demokrasi dan gender.

Momen krusial dalam debat tersebut terlihat ketika Toha Tohet tampak kesulitan menjawab beberapa pertanyaan, bahkan meminta wakilnya, Rohman, untuk menjelaskan mengenai infrastruktur jalan.

Namun, saat pertanyaan terkait peningkatan kualitas demokrasi lokal disampaikan oleh panelis Rudi Kurniawan, Toha menunjukkan kepercayaan diri dengan mengusulkan gagasan “kontrol publik” yang melibatkan kunjungan rutin ke rumah warga.

“Kami akan melakukan kontrol publik, dengan mengunjungi rumah-rumah warga setidaknya satu kali dalam sebulan,” jelas Toha.

kritik tajam terhadap program bantuan rp25 juta per kk: ancaman defisit apbd muba yang mengkhawatirkan                            sumateraekspres.id— program bantuan senilai rp 25 juta untuk setiap kepala keluarga (kk) yang diusulkan oleh calon bupati musi banyuasin (muba) nomor urut 02, toha tohet, menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
pengamat politik sumatera selatan, bagindo togar, menyebutkan bahwa program tersebut sangat ambisius dan berpotensi besar mengakibatkan defisit pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) muba.
“dengan asumsi jumlah kk di muba mencapai minimal 100 ribu, maka total anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program ini hampir mencapai rp2,5 triliun. ini jauh lebih besar daripada apbd muba yang hanya rp4,2 triliun. ini jelas merupakan langkah yang ugal-ugalan dan tidak realistis,” terang bagindo, pagi ini (2/11/2024).
bagindo melanjutkan bahwa jika program ini diteruskan, pemkab muba akan mengalami defisit yang signifikan, yang pada gilirannya akan mengganggu pelaksanaan program-program strategis lainnya.
baca juga:debat publik pilkada muba, lucy tawarkan solusi masalah muba, toha janjikan infrastruktur mulus
baca juga: jelang hari pencoblosan, elemen masyarakat semakin solid dukung lucianty-syaparuddin di pilkada muba 2024
“ini menunjukkan bahwa kandidat tidak memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen anggaran dan cenderung menggunakan populisme untuk meraih kekuasaan,” tambahnya.
dalam debat publik yang berlangsung pada kamis malam, kualitas pendidikan dan pemahaman masing-masing kandidat terlihat jelas.
bagindo menilai masyarakat dapat menilai sendiri, dan ia menyoroti bahwa salah satu pasangan calon tampak kurang memahami istilah dan persepsi yang berkaitan dengan demokrasi dan gender.
momen krusial dalam debat tersebut terlihat ketika toha tohet tampak kesulitan menjawab beberapa pertanyaan, bahkan meminta wakilnya, rohman, untuk menjelaskan mengenai infrastruktur jalan.
namun, saat pertanyaan terkait peningkatan kualitas demokrasi lokal disampaikan oleh panelis rudi kurniawan, toha menunjukkan kepercayaan diri dengan mengusulkan gagasan “kontrol publik” yang melibatkan kunjungan rutin ke rumah warga.
“kami akan melakukan kontrol publik, dengan mengunjungi rumah-rumah warga setidaknya satu kali dalam sebulan,” jelas toha.
baca juga:lucianty unggul tipis di survei pilkada muba, hdcu mendominasi suara
baca juga:kajari pantau distribusi logistik pilkada muba
meskipun niatnya mungkin baik, rencana tersebut justru menuai kritik. banyak yang beranggapan bahwa pendekatan ini dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat.
“jika kontrol publik yang dimaksudkan berujung pada intervensi terhadap hak-hak masyarakat, maka ini bisa berbahaya bagi dinamika demokrasi di muba,” tambah bagindo.
alih-alih memperkuat hubungan dengan masyarakat, rencana ini dianggap berpotensi menciptakan berbagai praktik anti-demokrasi.
dalam sebuah sistem demokrasi yang sehat, kebebasan berpendapat dan ruang publik yang terbuka adalah fondasi yang tak tergantikan untuk pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“jika toha tohet benar-benar berniat melakukan kontrol publik, maka ia sebenarnya tidak memahami apa yang dimaksud dengan demokrasi dan artikulasi yang tepat. lebih parah lagi, jika ia tidak berniat menyampaikan hal tersebut, ini menunjukkan ketidakpahaman terhadap pertanyaan yang diajukan panelis,” tegas bagindo.
baca juga:pdi perjuangan mantap dukung hj lucianty-h syaparuddin di pilkada muba 2024, ini penegasannya!
baca juga:lucianty-syaparuddin dapat dukungan resmi dari partai perindo untuk pilkada muba
menariknya, dalam debat publik pertama ini, toha tohet sendiri mengakui bahwa pasangan calon nomor urut 01, ir. hj. lucyanti se dan dr. h. syafruddin sh mh, lebih unggul dalam hal pengalaman dan kualitas pendidikan.
“kami memang belum sepadan,” katanya, menegaskan pentingnya pengalaman dalam bidang pemerintahan.
debat ini tidak hanya menjadi ajang untuk memperlihatkan visi dan misi masing-masing pasangan calon, tetapi juga mencerminkan tantangan dan harapan masyarakat muba ke depan.
apakah program-program ambisius yang diusulkan dapat direalisasikan tanpa mengorbankan keberlanjutan pembangunan daerah, menjadi pertanyaan penting yang harus dijawab oleh para calon pemimpin ini.