https://sumateraekspres.bacakoran.co/

Tancap Gas, Bagikan Makan Siang Bergizi, Polda Sumsel, Polres, dan Polsek Sambangi Sekolah Dasar

MAKAN BERGIZI GRATIS : Biro SDM Polda Sumsel, membagikan 170 paket makan siang bergizi gratis kepada pelajar SD Negeri 145 Palembang, di Jl Waringin Laut, Gandus, Palembang, Jumat (25/10). -foto: alfery/sumeks-

Polsek Sungai Lilin juga bagikan makan siang bergizi. Sasarannya, para siswi siswi SD Negeri 2 Teluk Kemang, Kelurahan Sungai Lilin Jaya. Kapolsek Sungai Lilin, Iptu Jon Kanedi SH MSi dan jajaran membagikan puluhan kotak nasi kepada para siswa di sekolah tersebut.

Katanya, Polsek Sungai Lilin sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat, merasa penting untuk ikut berkontribusi dalam mendukung program presiden.   

"Semoga saja apa yang kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi para siswa, dan mereka bisa belajar dengan lebih baik lagi," tukasnya.

Kepala Sekolah SD Negeri 2 Teluk Kemang, Dwi Gali Prastiawan SPd, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Polsek Sungai Lilin.  "Kami sangat berterima kasih kepada Pak Kapolsek dan jajaran. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami dan tentunya mendukung kesehatan serta semangat belajar mereka," pungkasnya. 

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana memastikan, makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada 2 Januari 2025. Ini masuk salah satu poin dalam program quick win. Setidaknya dalam APBN sebesar Rp 71 triliun sudah disetujui untuk menjalankan program ini.

Dadan menambahkan, program ini akan menyasar 82,9 juta anak sebagai penerima selama lima tahun ke depan. Badan Gizi Nasional membutuhkan anggaran Rp 1,2 triliun per hari. Ia menyebut, 85 persen dari anggaran itu akan digunakan untuk membeli produk pertanian dan bahan baku makanan setiap harinya. Setelah menjadi makanan yang siap disajikan, makanan ini akan dikirim ke anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui setiap harinya.

"Karena kami masak setiap hari, kemudian kami deliver ke anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui untuk dimakan setiap hari. Jadi kami akan spending dalam jumlah uang yang sangat besar ketika program ini sudah berjalan secara penuh," jelas Dadan.

Diungkapnya, dengan anggaran Rp71 triliun itu, minimal ada 5.000 satuan pelayanan yang berjalan. Khusus sekolah, target yang akan merasakan program bergizi gratis adalah anak PAUD sampai SMA, santri, dan sekolah keagamaan lainnya.

Berdasarkan hasil percontohan, satu satuan pelayanan melayani 3.000 anak. Setelah program berjalan penuh yang ditargetkan pada 2027, akan ada kurang lebih 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang menjalankan program ini.

"Nantinya, ada kurang lebih 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah mulai dari PAUD sampai SMA, termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya," tuturnya.

Program makan bergizi gratis ini akan menghabiskan sekitar Rp400 triliun per tahun. Secara terperinci, 75 persen dari Rp1,2 triliun anggaran per hari atau sekitar Rp800 miliar akan digunakan untuk intervensi makan gratis untuk anak-anak sekolah. Lalu, 85 persen dari Rp800 miliar tersebut untuk membeli bahan baku makan bergizi gratis sehingga uangnya akan langsung beredar ke masyarakat. 

Asumsinya, jika melayani 3.000 anak sekolah, dibutuhkan setidak 200 kilogram (kg) beras, 350 kg ayam, 3.000 butir telur, 350 kg sayur, dan 6.000 liter susu per harinya. Belum lagi diperlukan sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Dadan menyatakan program MBG membutuhkan dana dan sumber daya yang besar. "3 juta anak dulu di Januari, naik 6 juta di April. Nanti di Juli baru 15 juta anak," bebernya. 

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (disdik) Kota Palembang, Adrianus Amri mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima edaran dan petunjuk resmi mengenai program makan siang bergizi gratis program Presiden Prabowo dan Wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. 

"Belum ada petunjuk teknis mengenai ini, atapun edarannya. Tapi berdasarkan informasi, itu tidak lewat Disdik, dalam hal ini

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Tapi satker khusus yang ditunjuk," ujarnya. 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan