Dana Desa Dipakai Buat Biaya Pendidikan Anak hingga Beli Tanah, Ini Pengakuan Oknum Kades Tanjung Medang

Reporter: Gite |

Editor: Dede Sumeks |

Selasa , 15 Oct 2024 - 20:28

DANA DESA: Kapolres Muara Enim AKBP Jhoni Eka Putra SH SIK MM merilis kasus dugaan korupsi penyelewengan Dana Desa Tanjung Medang kurun waktu tahun 2015-2022 yang merugikan negara senilai Rp485 juta, kemarin (15/10). Foto : Gite/sumeks--

Ditambahkan pula oleh Kasatreskrim Polres Muara Enim, AKP Darmanson dalam kasus ini sudah ada sebanyak 23 orang saksi yang dimintai keterangan.

"Kami masih melakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus ini. Tergantung hasil penyidikan,” ungkap Darmanson, kemarin (15/10).

Menurutnya, bukan hanya korupsi pengadaan barang dan jasa dan juga pajaknya yang sudah diambil dan tidak disetor tapi juga ada gaji perangkat yang tidak dibayarkan.

"Tersangka sudah ditahan dan tinggal melengkapi berkas untuk bisa masuk ke persidangan," tukasnya.

Tersangka dijerat dengan sangkaan dalam primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP. Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP.

Dengan ancaman pidana penjara paling singkat selama empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda minimal Rp200 juta.

Sementara itu, tersangka Sodikin mengaku dirinya menyesal karena tergiur untk menggunakan uang dari DD tersebut untuk keperluan pribadi dan keluarganya.

“Saya menyesal dan siap bertanggung jawab. “Betul, Pak. Saya menyesal telah memakai Dana Desa buat keperluan pribadi, termasuk buat biaya pendidikan anak saya,” aku tersangka Sodikin, kemarin (15/10). (way/kms)

dana desa dipakai buat biaya pendidikan anak hingga beli tanah, ini pengakuan oknum kades tanjung medang                             muara enim, sumateraekspres.id - praktik penyelewengan dana desa (dd) yang sejatinya digelontorkan untuk lebih mensejahterakan masyarakat di pedesaan kembali lagi terjadi.
kali ini, penyelewengan penggunaan dd ini dilakukan oleh sodikin (48), oknum kepala desa (kades) tanjung medang, kecamatan kelekar, kabupaten muara enim.   
baca juga:polres muara enim tangkap kades tanjung medang, korupsi dana desa rp485 juta sejak 2015, ini kata kapolres!
baca juga:antisipasi risiko penyimpangan dana desa, inspektorat oki perkuat mitigasi dan pengawasan
tak main-main, total dd yang diselewengkan oleh oknum kades sejak tahun 2015 silam ini jumlahnya mencapai hingga rp485.758.618 yang di antaranya dibelikan properti seperti tanah, kendaraan bermotor, hingga untuk membiayai pendidikan anaknya.
ini terungkap dalam konferensi pers ungkap kasus penyelewengan dd oleh polres muara enim yang digelar di halaman mapolres muara enim dipimpin kapolres muara enim akbp jhoni eka putra sh sik msi dan wakapolres muara enim kompol roy aprian tambunan sp sik, kemarin (15/10).
“tersangka kita amankan setelah dalam dua kali pemanggilan mangkir dari panggilan penyidik, yang setelah dilakukan pemeriksaan langsung ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa tanjung medang, kecamatan kelekar, muara enim,” sebut kapolres muara enim, akbp jhoni eka putra, kemarin (15/10).
menurut jhoni, tindak penyelewenangan dd ini mulai dilakukan oleh tersangka selama rentang waktu tahun 2015 hingga tahun 2018 di saat masa jabatan pertama dan pada tahun 2020 hingga tahun 2022 pada masa jabatan kedua.
dengan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka dalam hal pengelolaan dd tersangka tidak pernah sama sekali melibatkan pelaksana pengelolaan keuangan desa, baik kepala seksi (kasi), kepala urusan (kaur) keuangan atau bendahara desa dan sekretaris desa (sekdes) selaku koordinator pelaksana pengelolaan dd.
“dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa untuk keperluan belanja barang/ jasa, belanja modal yang telah dianggarkan dalam apbdes, ada yang dilaksanakan sebagian oleh tersangka dan ada yang tidak dibagikan serta yang sama sekali tidak dilaksanakan," ungkap perwira menengah (pamen) polri jebolan akademi kepolisian (akpol) tahun 2004 ini.
selain itu, bentuk penyimpangan lain yang dilakukan oleh tersangka anggaran pajak yang telah dianggarkan telah dipungut, tapi tak disetorkan ke kantor pajak oleh tersangka. uangnya justru dipergunakannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
di antaranya ada yang dibelikan sebidang tanah di desa tanjung medang di tahun 2017 dengan harga rp20 juta, lalu dibelikan satu unit sepeda motor yamaha nmax tahun 2022 dengan harga rp32 juta. 
tak hanya itu, dari pengakuan tersangka, terungkap pula jika dd itu ada yang dipakai untuk membiayai pendidikan anaknya serta untuk kebutuhan pribadi lainnya.
dari hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara ditemukan indikasi kerugian negara sebesar rp485.758.618," sebut mantan kasubdit gakkum ditlantas polda metro jaya ini yang turut didampingi oleh kasatreskrim polres muara enim, akp darmanson sh mh ini.
ditambahkan pula oleh kasatreskrim polres muara enim, akp darmanson dalam kasus ini sudah ada sebanyak 23 orang saksi yang dimintai keterangan.
"kami masih melakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus ini. tergantung hasil penyidikan,” ungkap darmanson, kemarin (15/10).
menurutnya, bukan hanya korupsi pengadaan barang dan jasa dan juga pajaknya yang sudah diambil dan tidak disetor tapi juga ada gaji perangkat yang tidak dibayarkan.
"tersangka sudah ditahan dan tinggal melengkapi berkas untuk bisa masuk ke persidangan," tukasnya.
tersangka dijerat dengan sangkaan dalam primer pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) uu ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan uu ri no 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 kuhp. subsider pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf (b) undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan uu ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan uu ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 kuhp. 
dengan ancaman pidana penjara paling singkat selama empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda minimal rp200 juta. 
baca juga:berkas dugaan tipikor dana desa lengkap
baca juga:meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa di kabupaten lahat
sementara itu, tersangka sodikin mengaku dirinya menyesal karena tergiur untk menggunakan uang dari dd tersebut untuk keperluan pribadi dan keluarganya.
“saya menyesal dan siap bertanggung jawab. “betul, pak. saya menyesal telah memakai dana desa buat keperluan pribadi, termasuk buat biaya pendidikan anak saya,” aku tersangka sodikin, kemarin (15/10). (way/kms)