*Faskes Kian Optimal Layani Peserta

PALEMBANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC). Terhitung tahun 2023, sebanyak 1.717.271 jiwa penduduk Kota Palembang telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 1.721.392 jiwa atau sebesar 99,76 persen. Artinya hampir seluruh warga Palembang telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.

Wali Kota Palembang, H Harnojoyo, mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC tersebut. Ia mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Palembang yang telah bekerja keras sehingga masyarakat Palembang bisa terjamin ke dalam Program JKN.  “Dengan telah tercapainya UHC di Kota Palembang, maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal melayani. Kami akan terus memastikan seluruh penduduk Kota Palembang tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS,” ujarnya, kemarin (16/3).

Selain Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin juga sukses mencapai UHC. Terhitung 2023, 647.433 jiwa penduduk Muba telah terdaftar sebagai peserta Program JKN dari total jumlah penduduk 668.654 jiwa atau sebesar 96,83 persen. Demikian pula Kabupaten Ogan Ilir juga mencapai UHC 96,71 persen. Terhitung 2023, 415.023 jiwa penduduk Kabupaten Ogan Ilir telah terdaftar JKN dari total jumlah penduduk 429.156 jiwa.

Atas prestasi UHC, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin pun memberikan penghargaan kepada 22 provinsi, 334 kabupaten dan kota yang telah mendukung Program JKN-KIS sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya UHC di Indonesia. Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres juga mengapresiasi komitmen pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam Inpres No 1/2022, salah satu instruksi Presiden kepada gubernur dan bupati/wali kota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS Tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh pemda. Hingga 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90 persen.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan, BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada pemda agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Namun Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

“Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong kementerian dan pemda terkait dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” ujar Ghufron.

Ghufron juga menekankan, penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan andal yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan. (fad)