Perempuan dalam Politik Harapan Besar untuk Menang di Pilkada

Reporter: Adi |

Editor: Irwansyah |

Selasa , 08 Oct 2024 - 17:17

Perempuan di politik: sebuah keharusan! Kandidat kepala daerah perempuan diyakini punya kans besar menang di pilkada 27 November. Temukan inspirasi dalam diskusi publik di UIN Raden Fatah. Foto:Adi/Sumateraekspres.id--

SUMATERAEKSPRES.ID - Dalam diskusi publik bertema "Menolak Diskriminasi Peran Politik Perempuan dalam Pilkada Palembang" yang diadakan oleh Dema FITK Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Elizabeth Kusrini, aktivis perempuan dari Jakarta, menekankan pentingnya kehadiran perempuan dalam kontestasi politik.

Menurutnya, calon kepala daerah perempuan memiliki potensi besar untuk memenangkan pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan pada 27 November mendatang.

Elizabeth menjelaskan bahwa partisipasi perempuan di pemilu legislatif dan pilkada bukan hanya sekadar keharusan, tetapi juga sangat krusial mengingat sensitivitas perempuan dalam menangani berbagai isu, termasuk yang menyangkut perempuan, anak, dan kelompok rentan.

"Keadilan gender dan kesetaraan antara perempuan dan lelaki masih jauh dari kata tercapai," ungkap Elizabeth saat ditemui awak media.

Ia mencatat, di DPRD Kota Palembang, dari total 50 kursi, hanya sembilan kursi yang diisi oleh perempuan, atau sekitar 12 persen.

Hal ini menunjukkan perlunya dukungan dari semua elemen masyarakat—termasuk pedagang, mahasiswa, dan media—untuk memberikan ruang bagi calon kepala daerah perempuan.

Elizabeth menambahkan, perempuan yang menjabat sebagai pemimpin harus bisa dikontrol oleh masyarakat, sekaligus memiliki kebebasan untuk merumuskan kebijakan yang menyelesaikan persoalan masyarakat.

"Kontrol masyarakat itu penting, tetapi inisiatif pemimpin perempuan dalam merumuskan kebijakan juga tidak kalah penting," tegasnya.

Menyinggung adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam kontestasi pilkada, Elizabeth mengingatkan bahwa Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan.

"Jika itu dianggap salah, harus dipertanyakan kembali. Nyatanya, stigma tersebut masih ada hingga kini," katanya.

perempuan dalam politik harapan besar untuk menang di pilkada                            sumateraekspres.id - dalam diskusi publik bertema "menolak diskriminasi peran politik perempuan dalam pilkada palembang" yang diadakan oleh dema fitk universitas islam negeri (uin) raden fatah, elizabeth kusrini, aktivis perempuan dari jakarta, menekankan pentingnya kehadiran perempuan dalam kontestasi politik.
menurutnya, calon kepala daerah perempuan memiliki potensi besar untuk memenangkan pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan pada 27 november mendatang.
elizabeth menjelaskan bahwa partisipasi perempuan di pemilu legislatif dan pilkada bukan hanya sekadar keharusan, tetapi juga sangat krusial mengingat sensitivitas perempuan dalam menangani berbagai isu, termasuk yang menyangkut perempuan, anak, dan kelompok rentan.
baca juga:karsono kehilangan rp10 juta akibat penipuan lewat whatsapp
baca juga:adu kambing dump truk di kayuagung diselesaikan secara kekeluargaan
"keadilan gender dan kesetaraan antara perempuan dan lelaki masih jauh dari kata tercapai," ungkap elizabeth saat ditemui awak media.
ia mencatat, di dprd kota palembang, dari total 50 kursi, hanya sembilan kursi yang diisi oleh perempuan, atau sekitar 12 persen.
hal ini menunjukkan perlunya dukungan dari semua elemen masyarakat—termasuk pedagang, mahasiswa, dan media—untuk memberikan ruang bagi calon kepala daerah perempuan.
elizabeth menambahkan, perempuan yang menjabat sebagai pemimpin harus bisa dikontrol oleh masyarakat, sekaligus memiliki kebebasan untuk merumuskan kebijakan yang menyelesaikan persoalan masyarakat.
baca juga:sehari menjadi raja dan ratu, sebanyak 81 pasangan palembang terima buku nikah resmi dalam nikah massal
baca juga:pemerintah serahkan klaim asuransi untuk jemaah haji, ini nilai dan prosesnya
"kontrol masyarakat itu penting, tetapi inisiatif pemimpin perempuan dalam merumuskan kebijakan juga tidak kalah penting," tegasnya.
menyinggung adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam kontestasi pilkada, elizabeth mengingatkan bahwa indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan.
"jika itu dianggap salah, harus dipertanyakan kembali. nyatanya, stigma tersebut masih ada hingga kini," katanya.
baca juga:tegaskan pedagang senkul harus aktif, upaya hidupkan sentra kuliner di prabumulih
baca juga:pegawai bpn kota palembang diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi
aktivis pro demokrasi, awaluddin sitorus se, yang juga mewakili generasi muda, menyatakan dukungannya terhadap calon kepala daerah perempuan.
menurutnya, perempuan memiliki hak politik yang sama dengan pria dan tidak ada aturan yang melarang perempuan menjadi pemimpin.
"kami mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar. semua orang berhak menjadi pemimpin, baik pria maupun perempuan," pungkasnya.