Menguatnya Pragmatisme Politik

Reporter: Irvan Bahri |

Editor: Widi Sumeks |

Rabu , 02 Oct 2024 - 21:45

MahendraKusuma, SH, MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang)-FOTO: IST-

SUMATERAEKSPRES.ID - Dalam politik, partai merupakan epicentrum demokrasi. Agenda-agenda kenegaraan “dikendalikan” oleh partai politik. Partai politik merupakan agen utama bagi jalannya demokrasi dan sistem pemerintahan, karena kandidat presiden dan wakil presiden, kandidat anggota DPR dan DPRD, dan kandidat kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota beserta wakilnya) berasal dari rahim partai politik.

Zarkasih Nur mengatakan, bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, di mana partai politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekrutmen politik maka dimungkinkan terjadinya rotasi dan mobilitas politik.

Hal senada diungkapkan oleh Almond dan Powel, bahwa partai politik mempunyai peran dalam menyeleksi orang-orang berbakat atau pilihan dalam rangka untuk mengisi posisi tertentu, serta memberikan semangat terhadap mereka dalam kinerja serta tuntutan partai yang ada.

Beberapa waktu lagi akan diadakan pemilihan kepala daerah serentak. Ada hal yang menarik dalam kontestasi pilkada kali ini, yaitu meningkatnya jumlah calon tunggal pada pilkada 2024 di beberapa daerah.

Meningkatnya jumlah calon tunggal tersebut disinyalir akibat ketatnya regulasi pilkada, mahalnya biaya politik dan lemahnya kaderisasi parpol sehingga parpol mendukung calon di luar kadernya sendiri.

Proses rekrutmen politik bagi kader partai yang akan ditempatkan dalam jabatan dalam pemerintahan merupakan fungsi strategis partai yang ingin besar. Namun alih-alih hingga saat ini masih dijumpai partai politik yang belum siap memberikan pendewasaan politik dan tetap melakukan cara pragmatis, dimana partai masih memilih calon yang kuat secara finansial untuk maju dalam konstelasi politik dengan mengabaikan pengalaman dan kemampuan mereka (Adies Kadir, 2018).

Padahal, politik seyogianya berbicara soal visi, misi, dan gagasan calon yang akan dimajukan. Calon harus memiliki gagasan yang baik dan bernas dalam memajukan daerah.

Dalam pilkada, partai-partai politik acapkali mengabaikan kadernya yang mempunyai pengalaman di daerah. Mereka lebih tertarik merekrut aktor-aktor lain secara sporadis, terutama orang-orang populer, orang-orang kaya, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Bagi elite parpol di tingkat pusat, seorang calon kepala daerah selain harus siap secara integritas dan kapasitas, juga tak kalah pentingnya adalah isi tas (kemampuan finasial). Yang disebut terakhir ini terkadang lebih menentukan.

Tentu saja, kondisi ini justru mereduksi atau menjadi defisit dalam demokrasi di tanah air. Terdapat kecenderungan parpol mengalkulasi peluang menang dalam mengusung kandidat di pilkada.

menguatnya pragmatisme politik                            sumateraekspres.id - dalam politik, partai merupakan epicentrum demokrasi. agenda-agenda kenegaraan “dikendalikan” oleh partai politik. partai politik merupakan agen utama bagi jalannya demokrasi dan sistem pemerintahan, karena kandidat presiden dan wakil presiden, kandidat anggota dpr dan dprd, dan kandidat kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota beserta wakilnya) berasal dari rahim partai politik.
zarkasih nur mengatakan, bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, di mana partai politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. dengan adanya rekrutmen politik maka dimungkinkan terjadinya rotasi dan mobilitas politik.
hal senada diungkapkan oleh almond dan powel, bahwa partai politik mempunyai peran dalam menyeleksi orang-orang berbakat atau pilihan dalam rangka untuk mengisi posisi tertentu, serta memberikan semangat terhadap mereka dalam kinerja serta tuntutan partai yang ada.
beberapa waktu lagi akan diadakan pemilihan kepala daerah serentak. ada hal yang menarik dalam kontestasi pilkada kali ini, yaitu meningkatnya jumlah calon tunggal pada pilkada 2024 di beberapa daerah.
baca juga:statistik berkualitas untuk lubuk linggau naik kelas
baca juga:urgensi kepemimpinan daerah dalam mengatasi kerusakan infrastruktur di tangga buntung, palembang
meningkatnya jumlah calon tunggal tersebut disinyalir akibat ketatnya regulasi pilkada, mahalnya biaya politik dan lemahnya kaderisasi parpol sehingga parpol mendukung calon di luar kadernya sendiri.
proses rekrutmen politik bagi kader partai yang akan ditempatkan dalam jabatan dalam pemerintahan merupakan fungsi strategis partai yang ingin besar. namun alih-alih hingga saat ini masih dijumpai partai politik yang belum siap memberikan pendewasaan politik dan tetap melakukan cara pragmatis, dimana partai masih memilih calon yang kuat secara finansial untuk maju dalam konstelasi politik dengan mengabaikan pengalaman dan kemampuan mereka (adies kadir, 2018).
padahal, politik seyogianya berbicara soal visi, misi, dan gagasan calon yang akan dimajukan. calon harus memiliki gagasan yang baik dan bernas dalam memajukan daerah.
dalam pilkada, partai-partai politik acapkali mengabaikan kadernya yang mempunyai pengalaman di daerah. mereka lebih tertarik merekrut aktor-aktor lain secara sporadis, terutama orang-orang populer, orang-orang kaya, dan tokoh-tokoh masyarakat.
baca juga:guru sejahtera, indonesia berdaya
baca juga:pemimpin adil adalah golongan pertama yang mendapat perlindungan
bagi elite parpol di tingkat pusat, seorang calon kepala daerah selain harus siap secara integritas dan  kapasitas, juga tak kalah pentingnya adalah isi tas (kemampuan finasial). yang disebut terakhir ini terkadang lebih menentukan.  
tentu saja, kondisi ini justru mereduksi atau menjadi defisit dalam demokrasi di tanah air. terdapat kecenderungan parpol mengalkulasi peluang menang dalam mengusung kandidat di pilkada.
jika ada salah satu pasangan yang punya elektabilitas tinggi ditambah punya finansial, biasanya parpol akan ramai-ramai memberikan dukungan, ketimbang mengusung kadernya sendiri yang kemungkinan besar kalah.
jika partai politik menginginkan kadernya memiliki elektabilitas tinggi, bisa populer, diminati pemilih, dan berkualitas, maka seharusnya partai politik menyiapkan kadernya sebaik-baiknya. kader partai politik harus diproses dalam sebuah “sekolah politik” bernama partai politik untuk berkembang dan memenuhi kualifikasi pimpinan yang dibutuhkan bangsa.
tapi partai politik terkadang kuran berkomitmen dalam fungsinya ini, karena proses rekrutmen tidak dilakukan secara teratur, sistematis, dan konsisten. partai politik enggan “mempersiapkan”  dan “mencetak” kadernya, namun lebih suka merekrut figur yang sudah “jadi” di luar partainya. 
baca juga:sumber energi yang terabaikan atau bom waktu lingkungan?
baca juga:fungsikan dermaga sri menanti
di negara kita belum diatur secara khusus terkait perekrutan dan kaderisasi politik ini karena semua berpulang pada kebijakan ad/art tiap parpol. proses rekrutmen umumnya terjadi saat menjelang pemilu, terutama terkait dengan kebutuhan parpol memenuhi nama-nama bakal calon anggota legislatif yang diajukan di pemilu.
mahadam labolo dan teguh ilham mengajukan hipotesis bahwa “kemalasan” partai untuk “bersusah payah” dalam mengembangkan sistem rekrutmen dan pola kaderisasi yang handal dikarenakan terbenturnya partai dalam hal finansial. dapat dipahami bahwa saat ini partai politik cenderung sulit untuk mengumpulkan dana yang berasal dari iuran anggotanya.
akibatnya fungsi partai politik telah berubah dari organisasi politik yang berperan dalam melakukan rekrutmen politik untuk kemudian mengkader para calon politisi yang handal berubah menjadi agen penyedia “tiket” bagi orang-orang berduit untuk dapat menjadi para pejabat publik dalam waktu singkat.
munculnya para politisi instant ini di satu sisi bisa mengembangkan demokrasi, karena banyak rakyat yang ingin berpartisipasi memberi kontribusi membangun bangsanya. namun disisi lain menjadi persoalan kalau antusiasme begitu besar itu berbanding terbalik dengan rendahnya tingkat calon kepala daerah.
fungsi rekrutmen partai politik dalam pemilihan kepala daerah tak dilakukan dan sekadar menjadi seruan teori dan moral karena tidak terimplementasi dengan baik dan hanya bersifat pragmatis. terbukti beberapa partai politik memberikan dukungan kepada pasangan calon kepala daerah di menit-menit terakhir masa pendaftaran. padahal calon pemilih juga berhak mengetahui calon yang didukung partai politik sebelumnya.
masyarakat tentunya butuh waktu untuk menilai seberapa baik pasangan-pasangan calon kepala daerah yang akan berkontestasi sebelum dipilih saat pemungutan suara. tentu saja, ini bisa juga dikaitkan dengan fungsi partai politik yang lain, yaitu pendidikan politik untuk masyarakat, konversi dan agregasi kepentingan masyarakat. partai politik seharusnya perlu mendengar aspirasi kepentingan masyarakat terhadap calon kepala daerah di wilayahnya.
biaya politik yang semakin mahal menjadikan partai politik dikuasai oleh orang kaya atau tokoh yang didukung pemilik modal kuat. para kepala daerah yang dihasilkan dari proses politik berbiaya mahal mudah tergoda melakukan perburuan rente untuk kepentingan politik. hal ini akan mempengaruhi kualitas keputusan politik yang diambil. akibatnya, banyak keputusan politik yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. para kepala daerah yang memperoleh jabatan melalui pilihan rakyat, tidak merasa memiliki tanggung jawab moral membela kepentingan rakyat karena mereka menang pemilu dengan membeli suara (vote buying).
partai-partai, terlebih partai gurem seharusnya tak perlu gamang untuk mengusung kadernya sendiri dalam kontestasi pilkada, banyak pembelajaran yang bisa dijadikan cermin dalam proses membangun demokrasi kedepan. pertama, dalam demokrasi, uang tidak selamanya menjadi penentu kemenangan, tetapi kecerdasan memafaatkan setiap peluang yang ada. secara finansial, barack obama kurang didukung dana pribadi dibanding hilary clinton, mantan ibu negara amerika serikat, begitu pula dibandingdengan john mccain yang didukung presiden berkuasa, tapi ia tetap memenangkan pemilihan presiden amerika serikat. kedua, dalam demokrasi, senioritas, pengalaman, pengaruh structural tidak bisa diandalkan mempengaruhi publik, tetapi kecerdasan menawarkan ide-ide pembaharuan untuk kesejahteraan rakyat. ketiga, fakta tidak terbantahkan kalau ternyata pemanfaatan teknologi informasi mampu member kontribusi besar dalam proses perebutan kekuasaan. penggunaan media sosial di indonesia sekarang yang berkembang sangat pesat harus dimanfaatkan untuk membangun bangsa dan daerahnya. dunia facebook dan twitter bisa dijadikan sebagai sarana untuk menciptakan komunitas pendukung lintas suku, daerah, agama, dan bahasa. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Sumatera Ekspres 3 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan

https://sumateraekspres.bacakoran.co/

Menguatnya Pragmatisme Politik