Biaya Penggabungan Mahram Haji Jadi Sorotan, Kemenag Siap Revisi Regulasi

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Senin , 30 Sep 2024 - 22:29

DPR Bacakan Hasil Pansus Angket Haji, Kementerian Agama Berikan Tanggapan Positif-Foto: freepik-

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Sidang Paripurna DPR ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024), menjadi saksi pembacaan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji.

Ketua Pansus, Nusron Wahid, menyampaikan lima rekomendasi penting terkait penyelenggaraan ibadah haji yang mendapat tanggapan positif dari Kementerian Agama (Kemenag).

Salah satu rekomendasi utama dari Pansus adalah revisi Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Juru Bicara Kemenag, Sunanto, yang akrab disapa Cak Nanto, menjelaskan bahwa revisi ini diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perubahan situasi dan kebijakan terbaru di Arab Saudi, terutama terkait penetapan kuota dan tahapan penyelenggaraan haji.

"Sedari awal, Kementerian Agama sudah mengusulkan adanya revisi UU No 8 Tahun 2019 karena kami merasakan langsung tantangan yang muncul dari dinamika kebijakan di Arab Saudi," jelas Cak Nanto.

Dia mencontohkan, Arab Saudi kini mengumumkan kuota haji lebih awal menggunakan kalender hijriah, sementara Indonesia masih berpatokan pada kalender masehi.

Hal ini, menurutnya, memerlukan revisi regulasi agar proses persiapan dapat dilakukan lebih cepat.

Isu Biaya Penggabungan Mahram

Rekomendasi lainnya yang dibahas adalah mengenai biaya bagi jemaah yang tergabung dalam penggabungan mahram.

Saat ini, biaya yang dikenakan sama dengan jemaah yang menunggu antrean lebih lama, meski masa tunggu penggabungan mahram lebih singkat, yaitu lima tahun.

Hal ini, menurut Cak Nanto, perlu diperbaiki dalam regulasi yang baru agar lebih adil.

biaya penggabungan mahram haji jadi sorotan, kemenag siap revisi regulasi                            jakarta, sumateraekspres.id - sidang paripurna dpr ke-8 masa persidangan i tahun sidang 2024-2025 yang digelar di senayan, jakarta, senin (30/9/2024), menjadi saksi pembacaan hasil kerja panitia khusus (pansus) angket haji. 
ketua pansus, nusron wahid, menyampaikan lima rekomendasi penting terkait penyelenggaraan ibadah haji yang mendapat tanggapan positif dari kementerian agama (kemenag).
salah satu rekomendasi utama dari pansus adalah revisi undang-undang no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah serta uu no 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji.
juru bicara kemenag, sunanto, yang akrab disapa cak nanto, menjelaskan bahwa revisi ini diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perubahan situasi dan kebijakan terbaru di arab saudi, terutama terkait penetapan kuota dan tahapan penyelenggaraan haji.
baca juga: apapun latar belakangmu semua bisa berhaji, allah swt maha pemberi jalan
baca juga:indeks kepuasan haji 2024 tembus 88,20, apa rahasia di baliknya?
"sedari awal, kementerian agama sudah mengusulkan adanya revisi uu no 8 tahun 2019 karena kami merasakan langsung tantangan yang muncul dari dinamika kebijakan di arab saudi," jelas cak nanto.
dia mencontohkan, arab saudi kini mengumumkan kuota haji lebih awal menggunakan kalender hijriah, sementara indonesia masih berpatokan pada kalender masehi.
hal ini, menurutnya, memerlukan revisi regulasi agar proses persiapan dapat dilakukan lebih cepat.
isu biaya penggabungan mahram
rekomendasi lainnya yang dibahas adalah mengenai biaya bagi jemaah yang tergabung dalam penggabungan mahram.
baca juga:termasuk embarkasi palembang, asuransi jiwa jemaah haji reguler mulai dibayar, cek besarannya
baca juga:klaim proses layanan haji sesuai aturan, kemenag tegaskan tak ada ruang untuk penyimpangan
saat ini, biaya yang dikenakan sama dengan jemaah yang menunggu antrean lebih lama, meski masa tunggu penggabungan mahram lebih singkat, yaitu lima tahun.
hal ini, menurut cak nanto, perlu diperbaiki dalam regulasi yang baru agar lebih adil.
"kemenag terus berupaya untuk melakukan harmonisasi regulasi demi mengakomodir kebutuhan yang berkembang," lanjutnya.
kuota haji dan transparansi sistem
dalam rekomendasi kedua, pansus menyoroti pentingnya sistem yang lebih transparan dalam penetapan kuota haji, terutama kuota tambahan.
pansus juga menekankan perlunya keterbukaan informasi kepada publik terkait pengalokasian kuota.
baca juga:subsidi biaya haji idealnya 30 persen, perhitungkan nilai manfaat sustainable
baca juga:kemenag klarifikasi pernyataan pemanggilan menteri agama oleh pansus hak angket haji
cak nanto menyatakan bahwa sistem penetapan kuota saat ini sudah diatur dalam uu no 8 tahun 2019, dan setiap tahun kuota tambahan diumumkan secara terbuka melalui kanal resmi kemenag.
ia juga menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, indonesia beberapa kali menerima kuota tambahan, dengan alokasi yang berbeda-beda setiap tahunnya.
pada 2024, misalnya, indonesia mendapat tambahan kuota sebesar 20.000, yang dibagi rata untuk haji reguler dan haji khusus.
"kemenag terus memperbaiki prosedur dan mekanisme pengisian kuota serta memastikan transparansi dalam penyampaian informasi kepada publik," tegasnya.
pengawasan haji khusus dan peran negara
rekomendasi ketiga dari pansus meminta agar peran negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan haji khusus diperkuat.
kemenag menyambut baik rekomendasi ini dan menyatakan bahwa pihaknya sudah membentuk satuan tugas (satgas) untuk pengawasan umrah, yang ke depan dapat diperluas untuk pengawasan haji khusus.
pansus juga merekomendasikan penguatan lembaga pengawasan internal, seperti inspektorat jenderal kemenag dan bpkp, serta melibatkan pengawas eksternal seperti badan pemeriksa keuangan (bpk) dan aparat penegak hukum jika diperlukan.
kemenag sendiri, menurut cak nanto, sudah melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah haji,
termasuk dpr, dpd, bpk, serta kementerian dan lembaga lain. bahkan dalam kontrak layanan akomodasi di arab saudi, ada klausul yang memungkinkan keterlibatan aparat penegak hukum untuk menangani dugaan tindak pidana korupsi.
rekomendasi kelima menyarankan agar presiden lebih selektif dalam menunjuk menteri agama yang kompeten dan mampu mengelola penyelenggaraan haji.
terkait hal ini, cak nanto menegaskan bahwa penunjukan menteri agama merupakan hak prerogatif presiden, tetapi ia juga menekankan bahwa kemenag di bawah kepemimpinan gus men (yaqut cholil qoumas) telah mencatat berbagai prestasi.
"kemenag dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan dalam pelayanan ibadah haji," ungkapnya.
cak nanto menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan gus men, berbagai program kemenag seperti revitalisasi kantor urusan agama (kua) dan sertifikasi tanah wakaf berhasil dilaksanakan dengan baik.
prestasi siswa madrasah dan perguruan tinggi keagamaan juga terus meningkat, salah satunya dengan keberhasilan madrasah aliyah negeri (man) 2 kota malang meraih peringkat pertama dalam olimpiade sains nasional 2024.
di bidang kehidupan keagamaan, kemenag terus berinovasi dengan menyediakan layanan keagamaan digital yang inklusif, termasuk al-quran braille dan alkitab bahasa isyarat.
hasil rekomendasi pansus angket haji yang disampaikan di dpr ini mendapat apresiasi dari kementerian agama. berbagai rekomendasi, mulai dari revisi regulasi hingga penguatan pengawasan, diharapkan dapat membawa perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di masa depan.
kementerian agama siap bekerja sama dalam mengimplementasikan rekomendasi tersebut demi peningkatan layanan bagi jemaah haji indonesia.