MURATARA, SUMATERAEKSPRES.ID – Pemerintah Kabupaten Muratara berkomitmen  menjaga stabilitas daerah melalui Program "KITA AMAN" (Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Terwujud, Musi Rawas Utara Aman). 

Program ini diluncurkan sebagai bagian dari penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Tibum Tranmas).

Asisten I Pemda Muratara, H Alfirmnsyah Karim, Senin (30/9) sekitar pukul 16.25 WIB, mengungkapkan. Program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

Dia menyampaikan, rencana aksi perubahan terkait program ini sudah disampaikan kepada pimpinan daerah. Salah satu langkah inovatif yang telah diambil adalah pembentukan Tim Efektif, yang bertugas menggerakkan dan mengawasi pelaksanaan program, serta menjamin sinergi antara berbagai pemangku kepentingan.

BACA JUGA:Sejarah Konflik Panjang Hizbullah dan Israel: Dari Invasi 1982 hingga Perang 2006 

BACA JUGA:Gabara Desak Aparat Tidak Terlibat dalam Konflik Tapal Batas Muratara-Muba

"Persiapan eksekusi program telah dimulai dengan digelarnya rapat yang dipimpin oleh Asisten Tata Pemerintah. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, membahas secara mendalam tahapan pelaksanaan dan strategi operasional Program "KITA AMAN" katanya.

Dari forum itu menghasilkan berbagai masukan berharga yang akan menjadi landasan kebijakan awal program. Untuk memperkuat komitmen bersama, pemerintah daerah juga menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan melibatkan perwakilan dari Polres, TNI, dan tokoh masyarakat.

"Dalam forum ini, berbagai tantangan di lapangan diidentifikasi, dan solusi kolaboratif dirumuskan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan," ujar H Alfirmnsyah Karim.

Dia mengatakan, salah satu langkah konkret yang telah direalisasikan, seperti pelatihan lintas sektoral antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan TNI. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesiapan fisik dan mental personel, tetapi juga memperkuat koordinasi antara kedua lembaga dalam menghadapi potensi gangguan keamanan di lapangan. 

"Diharapkan, pelatihan ini akan menjadi fondasi kuat bagi keberhasilan implementasi Program "KITA AMAN" harapnya.

BACA JUGA:Ketidaknetralan ASN Berpotensi Konflik

BACA JUGA: FGD BPPH MPW dan MPR RI Dukung Pilkada 2024 Tanpa Konflik

Selain itu, pemerintah daerah telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati yang mengatur penerapan SPM, serta MoU lintas sektoral dan surat penyediaan anggaran untuk memastikan kelangsungan program.