Sanksi Tegas Menanti ASN yang Terlibat Judi Daring, Ini Aturan Barunya

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Selasa , 24 Sep 2024 - 22:40

Fenomena Judi Daring di Kalangan ASN Kian Meresahkan, Pemerintah Ambil Langkah Tegas-Foto: Freepik-

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Perjudian daring kini semakin marak dan mengkhawatirkan, tidak hanya menyasar masyarakat umum, namun juga menyeret Aparatur Sipil Negara (ASN) ke dalam jeratnya.

Untuk mengatasi dampak negatif dari perjudian daring di kalangan ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengambil langkah tegas dengan menerbitkan Surat Edaran terkait pencegahan dan penanganan aktivitas ilegal ini di lingkungan pemerintahan.

Dalam keterangannya, Menteri Anas menegaskan bahwa perjudian daring adalah pelanggaran hukum berat yang berpotensi menimbulkan berbagai dampak buruk.

"Perjudian daring tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga gangguan sosial, psikologis, serta bisa memicu perilaku kriminal lainnya," ungkap Anas.

Ia menambahkan bahwa ASN yang terlibat akan dikenakan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

Larangan ini secara resmi tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 5/2024, yang ditandatangani pada 24 September 2024.

Melalui surat ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mencegah dan menangani maraknya perjudian daring di lingkungan instansi pemerintah.

Perjudian Daring Capai Rp600 Triliun, Pemerintah Waspada

Aktivitas judi daring telah mencapai level yang mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), total transaksi perjudian daring pada kuartal pertama tahun 2024 mencapai angka fantastis Rp600 triliun.

Angka ini mencerminkan betapa besar skala permasalahan yang dihadapi, dan menjadi alasan utama pemerintah untuk segera bertindak.

sanksi tegas menanti asn yang terlibat judi daring, ini aturan barunya                            jakarta, sumateraekspres.id - perjudian daring kini semakin marak dan mengkhawatirkan, tidak hanya menyasar masyarakat umum, namun juga menyeret aparatur sipil negara (asn) ke dalam jeratnya.
untuk mengatasi dampak negatif dari perjudian daring di kalangan asn, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb), abdullah azwar anas, mengambil langkah tegas dengan menerbitkan surat edaran terkait pencegahan dan penanganan aktivitas ilegal ini di lingkungan pemerintahan.
dalam keterangannya, menteri anas menegaskan bahwa perjudian daring adalah pelanggaran hukum berat yang berpotensi menimbulkan berbagai dampak buruk.
"perjudian daring tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga gangguan sosial, psikologis, serta bisa memicu perilaku kriminal lainnya," ungkap anas.
baca juga:kemenkominfo tegaskan bahaya judi online: sobat cyber indonesia ungkap rahasia algoritma yang bikin rugi 
baca juga:polsek simpang martapura polres oku selatan minta warga hindari remix dan judi online
ia menambahkan bahwa asn yang terlibat akan dikenakan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
larangan ini secara resmi tertuang dalam surat edaran menteri panrb no. 5/2024, yang ditandatangani pada 24 september 2024.
melalui surat ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mencegah dan menangani maraknya perjudian daring di lingkungan instansi pemerintah.
perjudian daring capai rp600 triliun, pemerintah waspada
aktivitas judi daring telah mencapai level yang mengkhawatirkan. berdasarkan laporan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk), total transaksi perjudian daring pada kuartal pertama tahun 2024 mencapai angka fantastis rp600 triliun.
baca juga:bolehkah istri menggugat cerai karena suami kecanduan judi online? berikut penjelasannya
baca juga:influencer didenda rp1,25 miliar, pidana penjara 16 bulan, terbukti promosikan judi online
angka ini mencerminkan betapa besar skala permasalahan yang dihadapi, dan menjadi alasan utama pemerintah untuk segera bertindak.
sebagai bentuk pencegahan, menteri anas meminta seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk aktif melakukan kampanye dan kegiatan edukasi kepada asn dan non-asn terkait dampak buruk dari perjudian daring.
"pejabat pembina kepegawaian (ppk) dan atasan langsung harus memantau pegawainya dan mendeteksi indikasi keterlibatan dalam judi daring," tegasnya. jika ditemukan indikasi tersebut, langkah pertama yang dapat diambil adalah teguran atau peringatan kepada pegawai terkait.
sanksi berat menanti asn yang terlibat perjudian daring
sanksi disiplin bagi asn yang terlibat perjudian daring akan disesuaikan dengan tingkat dampak yang ditimbulkan. jika keterlibatan asn tersebut berdampak negatif bagi unit kerja atau instansi, sanksi mulai dari ringan hingga sedang dapat dijatuhkan.
namun, jika pelanggaran ini merugikan negara atau instansi pemerintahan, sanksi disiplin berat akan dikenakan.
menteri anas juga menegaskan, asn yang menjadi tersangka dalam tindak pidana perjudian daring akan langsung diperiksa dalam proses disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"penanganan lanjutan akan dilakukan setelah adanya putusan inkracht dari pengadilan," jelasnya. asn yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa kasus ini, menurut ketentuan, akan diberhentikan sementara sesuai pasal 53 ayat (2) uu no. 20/2023 tentang asn.
surat edaran ini juga berlaku bagi pegawai non-asn. pegawai non-asn yang terbukti terlibat dalam perjudian daring akan dikenakan penilaian negatif dalam evaluasi kinerja, bahkan pemutusan hubungan kerja (phk) dapat menjadi opsi yang dipertimbangkan oleh pejabat berwenang.
lebih lanjut, menteri anas menekankan bahwa pimpinan instansi pemerintah harus rutin memantau dan mengevaluasi upaya pencegahan perjudian daring di lingkungan kerja mereka.
laporan mengenai langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka penanganan ini juga diwajibkan untuk disampaikan kepada menteri panrb melalui kepala badan kepegawaian negara (bkn).