Tiga Tersangka Korupsi RSUD Rupit Dilimpanhkan ke Kejari

Reporter: Izul |

Editor: Irwansyah |

Selasa , 24 Sep 2024 - 16:08

Tiga tersangka kasus korupsi dana BLUD RSUD Rupit resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Lubuklinggau untuk proses hukum selanjutnya. Foto:Izul/Sumateraekspres.id--

Wenharnol menambahkan bahwa barang bukti yang diterima mencakup dokumen administrasi dan alat bukti lainnya.

Ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan, sebelum kemudian dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Palembang.

“Alat bukti yang kami terima sudah lengkap. Sampai saat ini, ketiga tersangka bersikap kooperatif dan tidak ada upaya untuk prapradilan,” tegasnya.

Proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi ini memang memerlukan waktu lebih lama dibandingkan kasus tangkap tangan (OTT), di mana bukti dapat langsung ditunjukkan.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Huruf b Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan alternatif Pasal 3 Jo. Pasal 18 Huruf b Ayat (2) dan (3) dari undang-undang yang sama.

tiga tersangka korupsi rsud rupit dilimpanhkan  ke kejari                            muratara, sumateraekspres.id – tindakan tegas terhadap pelaku korupsi di kabupaten muratara terus berlanjut.
kapolres muratara, akbp koko arianto wardhani, mengonfirmasi bahwa tiga tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi dana blud rsud rupit telah resmi dilimpahkan ke kejaksaan negeri (kejari) lubuklinggau. 
pernyataan ini disampaikan oleh kasat reskrim, akp sopian hadi, pada selasa (24/9).
“kami telah menyerahkan berkas dan ketiga tersangka kepada kejaksaan lubuklinggau. selanjutnya, keputusan ada di pihak kejaksaan apakah masih ada berkas yang perlu dilengkapi,” jelasnya.
baca juga:anggota propam polres banyuasin jalani tes urine mendadak, hasilnya memuaskan
baca juga: prakiraan cuaca sumatera selatan rabu, 25 september 2024, hampir semua daerah berpotensi hujan petir
proses penyidikan kasus ini, menurut akp sopian hadi, memakan waktu yang cukup lama. hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk melengkapi berbagai alat bukti yang dapat mendukung tuduhan pelanggaran hukum terhadap tersangka.
kasus ini merujuk pada dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada pengelolaan anggaran blud rsud rupit untuk tahun anggaran 2018.
ketiga tersangka dalam kasus ini adalah dian winati, bendahara rsud rupit; dr. jeri afrimando, pimpinan rsud rupit; dan dr. herlina, pejabat teknis pelayanan blud rsud rupit, yang menjabat selama periode januari hingga juli 2018.
“kerugian negara akibat kasus ini mencapai lebih dari satu miliar rupiah. kami telah menyerahkan ketiga tersangka pada senin (23/9),” tambahnya.
baca juga:rekomendasi lokasi mancing di baturaja untuk hilangkan suntuk
baca juga:pemusnahan narkob berupa sabu 300 gram dicampur prostex dan dibuang ke kloset toilet
sementara itu, kepala kejaksaan negeri lubuklinggau, anita asrida, melalui kasi intel, wenharnol, mengonfirmasi pelimpahan tersebut.
“kami sudah menerima tiga tersangka dari polres muratara dan telah melakukan tahap dua penyerahan barang bukti serta tersangka. semua berkas sudah kami periksa dan dinyatakan lengkap,” ujarnya.
wenharnol menambahkan bahwa barang bukti yang diterima mencakup dokumen administrasi dan alat bukti lainnya.
ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan, sebelum kemudian dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) di palembang.
“alat bukti yang kami terima sudah lengkap. sampai saat ini, ketiga tersangka bersikap kooperatif dan tidak ada upaya untuk prapradilan,” tegasnya.
baca juga:dipicu dendam lama, ketua ormas dihakimi mantan rekan bisnis
baca juga:sidak ke pasar kayuagung. harga sembako stabil, inflasi di oki tercatat 1,9 persen
proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi ini memang memerlukan waktu lebih lama dibandingkan kasus tangkap tangan (ott), di mana bukti dapat langsung ditunjukkan.
ketiga tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 huruf b ayat (2) dan (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001, serta pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana, dengan alternatif pasal 3 jo. pasal 18 huruf b ayat (2) dan (3) dari undang-undang yang sama.