Banding dalam Hukum Pidana, Berikut Syarat dan Mekanismenya

Reporter: Tommy |

Editor: Irwansyah |

Jumat , 20 Sep 2024 - 14:34

Banding adalah langkah hukum untuk meminta pengadilan tinggi meninjau kembali putusan yang dianggap tidak adil. Ingat, ajukan permohonan dalam 7 hari setelah putusan! Lindungi hakmu dengan memahami prosesnya! Foto:Freepik/Sumateraekspres.id--

Bagi pembanding yang kurang memahami hukum, petugas PTSP dapat mengarahkan mereka untuk meminta bantuan advokat piket yang tersedia.

Setelah itu, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding sebelum masa inzage berakhir, juga dengan menyertakan soft copy.

Memori dan kontra memori banding yang diajukan terlambat tetap dapat disampaikan ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri setempat.

Pembanding juga memiliki hak untuk mencabut permohonan banding selama belum ada putusan dari pengadilan tinggi.

Pencabutan harus dilakukan dengan surat resmi dan, jika diwakili kuasa hukum, melampirkan persetujuan tertulis dari terdakwa.

Akta pencabutan kemudian disiapkan oleh petugas Meja II dan dikirimkan ke pengadilan tinggi, dengan pemberitahuan putusan banding kepada pihak-pihak terkait dilakukan oleh jurusita.

banding dalam hukum pidana, berikut syarat dan mekanismenya                            sumateraekspres.id - banding merupakan salah satu upaya hukum penting dalam sistem peradilan pidana di indonesia. melalui banding, terpidana atau jaksa penuntut umum dapat meminta pengadilan yang lebih tinggi untuk meninjau ulang putusan pengadilan negeri yang dianggap tidak adil atau mengandung kesalahan.
tujuan dari banding adalah untuk memastikan keadilan, terutama jika terdapat kesalahan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim.
untuk mengajukan banding, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. permohonan banding harus disampaikan dalam bentuk akta dan diajukan dalam waktu 7 hari setelah putusan diucapkan.
baca juga:kerjasama kemen pppa dan lpka: memperkuat perlindungan anak berhadapan dengan hukum
baca juga:kapolres banyuasin minta proses hukum kasus desa taja indah diserahkan ke polres
jika permohonan diajukan melebihi tenggat waktu, hal itu tetap dapat diterima dengan syarat disertai surat keterangan dari panitera.
jika pemohon diwakili oleh kuasa hukum, surat kuasa khusus dan dokumen pendukung lainnya seperti fotokopi berita acara sumpah dan kartu advokat juga harus dilengkapi.
mekanisme pengajuan banding dimulai dengan penuntut umum atau terdakwa (atau kuasanya) yang mengajukan pernyataan banding kepada petugas ptsp dalam waktu 7 hari kalender setelah putusan diumumkan.
jika hari ke-7 jatuh pada hari libur, tenggat waktu dihitung dari hari kerja pertama setelah libur.
baca juga:cemburu buta, mahasiswa terancam hukuman setelah aniaya mantan pacar
baca juga:nikah siri sah dalam islam, tapi tak diakui hukum negara. berikut penjelasannya
jika pembanding tidak hadir secara langsung, hal tersebut dicatat oleh petugas meja ii dan harus dilampirkan dalam berkas perkara.
petugas meja ii kemudian membuat akta pernyataan banding yang ditandatangani oleh panitera, dan menyerahkan salinan akta kepada pembanding. proses ini harus mengikuti standar operasional prosedur (sop) yang telah ditetapkan.
pembanding berhak mengajukan memori banding dalam waktu 2 hari kerja setelah menyatakan banding, disertai dengan soft copy memori tersebut.
bagi pembanding yang kurang memahami hukum, petugas ptsp dapat mengarahkan mereka untuk meminta bantuan advokat piket yang tersedia.
setelah itu, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding sebelum masa inzage berakhir, juga dengan menyertakan soft copy.
baca juga:hukum suami memberi uang kepada orang tua dan keluarganya tanpa sepengetahuan istri dalam hukum islam
baca juga:apakah istri boleh mengambil uang dari dompet suami tanpa izin? simak penjelasan hukumnya
memori dan kontra memori banding yang diajukan terlambat tetap dapat disampaikan ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri setempat.
pembanding juga memiliki hak untuk mencabut permohonan banding selama belum ada putusan dari pengadilan tinggi.
pencabutan harus dilakukan dengan surat resmi dan, jika diwakili kuasa hukum, melampirkan persetujuan tertulis dari terdakwa.
baca juga:penyidikan sesuai koridor hukum, kombes sunarto: polri pelaksana uu yang dibuat dpr dan disahkan pemerintah
baca juga:kasus di palembang bakal jadi pematik revisi uu sppa, sahroni: harus ada jeratan hukum yang setimpal
akta pencabutan kemudian disiapkan oleh petugas meja ii dan dikirimkan ke pengadilan tinggi, dengan pemberitahuan putusan banding kepada pihak-pihak terkait dilakukan oleh jurusita.