Nah Loh! Tarif PPN Naik, Ini Dampaknya untuk Anda yang Bangun Rumah Sendiri

Reporter: Yudhi Ariandi |

Editor: Novis |

Senin , 16 Sep 2024 - 10:37

Membangun rumah sendiri? Siap-siap kena PPN 12% mulai 2025! Simak aturan lengkapnya di sini. Foto: freepik--

Besarannya dihitung dengan mengalikan 20 persen dari tarif PPN yang berlaku dengan dasar pengenaan pajak, yaitu nilai bangunan.

Saat tarif PPN masih sebesar 11 persen, besaran PPN yang dikenakan untuk kegiatan membangun rumah sendiri adalah 2,2 persen.

Setelah tarif PPN naik menjadi 12 persen pada 2025, besaran PPN yang dikenakan akan meningkat menjadi 2,4 persen.

Selain itu, dalam Pasal 2 Ayat (4) PMK tersebut, pemerintah menetapkan beberapa kriteria bangunan yang dapat dikenakan PPN.

Bangunan yang dimaksud harus memiliki konstruksi utama dari bahan seperti kayu, beton, pasangan batu bata, atau baja, serta diperuntukkan untuk tempat tinggal atau kegiatan usaha.

Luas bangunan yang dibangun juga harus memenuhi syarat minimal 200 meter persegi.

Adapun kegiatan membangun rumah sendiri dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus dalam satu waktu.

Jika dilakukan secara bertahap, jangka waktu antara setiap tahap tidak boleh lebih dari dua tahun.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor konstruksi, sekaligus memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan masyarakat tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Meskipun kenaikan tarif PPN ini dapat memberikan dampak pada biaya pembangunan, pemerintah menekankan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

nah loh! tarif ppn naik, ini dampaknya untuk anda yang bangun rumah sendiri                            sumateraekspres.id -pemerintah indonesia melalui undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (uu hpp) telah menetapkan kebijakan untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (ppn). 
berdasarkan uu tersebut, tarif ppn yang saat ini sebesar 11 persen akan naik menjadi 12 persen mulai 1 januari 2025.
kebijakan ini sebelumnya telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) uu hpp, yang menyebutkan bahwa tarif ppn sebesar 11 persen mulai berlaku pada 1 april 2022.
adapun kenaikan menjadi 12 persen, sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut, akan diberlakukan paling lambat pada awal 2025. 
baca juga:prakiraan cuaca palembang: cerah berawan hingga 24 september 2024, simak penjelasan bmkg!
baca juga:mengenal karakteristik kucing dan ras dengan harga fantastis, mana favoritmu?
hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pendapatan negara melalui pajak dan menyeimbangkan beban pajak masyarakat secara bertahap.
salah satu sektor yang terdampak dari kenaikan tarif ppn ini adalah kegiatan membangun rumah sendiri. 
ketentuan terkait ppn atas kegiatan ini telah diatur dalam peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 61/pmk.30/2022, yang mengatur pajak pertambahan nilai bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun rumah sendiri. 
berdasarkan pasal 2 ayat (2) pmk tersebut, kegiatan membangun sendiri adalah pembangunan bangunan baru atau perluasan bangunan lama yang dilakukan bukan dalam konteks usaha atau pekerjaan, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
dalam aturan tersebut, besaran ppn yang harus dibayarkan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai bangunan yang dibangun. 
baca juga:kemenangan1-0 arsenal atas tottenham jadi modal kuat hadapi atlanta di liga champions, mantap!
baca juga:dukungan enos - yudha jilid ii terus berdatangan 
pasal 3 ayat (1) pmk nomor 61/pmk.30/2022 menyebutkan bahwa ppn untuk kegiatan membangun sendiri dipungut dan disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukannya. 
besarannya dihitung dengan mengalikan 20 persen dari tarif ppn yang berlaku dengan dasar pengenaan pajak, yaitu nilai bangunan.
saat tarif ppn masih sebesar 11 persen, besaran ppn yang dikenakan untuk kegiatan membangun rumah sendiri adalah 2,2 persen. 
setelah tarif ppn naik menjadi 12 persen pada 2025, besaran ppn yang dikenakan akan meningkat menjadi 2,4 persen.
selain itu, dalam pasal 2 ayat (4) pmk tersebut, pemerintah menetapkan beberapa kriteria bangunan yang dapat dikenakan ppn. 
baca juga:erick thohir akan tentukan nasib wasit eko agus pasca insiden pon xxi aceh-sumut 2024, ini penegasannya!
baca juga:meneladani rasulullah: makna dan kisah di balik perayaan maulid nabi muhammad saw
bangunan yang dimaksud harus memiliki konstruksi utama dari bahan seperti kayu, beton, pasangan batu bata, atau baja, serta diperuntukkan untuk tempat tinggal atau kegiatan usaha.
luas bangunan yang dibangun juga harus memenuhi syarat minimal 200 meter persegi.
adapun kegiatan membangun rumah sendiri dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus dalam satu waktu.
jika dilakukan secara bertahap, jangka waktu antara setiap tahap tidak boleh lebih dari dua tahun.
dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor konstruksi, sekaligus memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan masyarakat tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 
meskipun kenaikan tarif ppn ini dapat memberikan dampak pada biaya pembangunan, pemerintah menekankan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.