Divonis Ringan 1 Tahun Penjara, Mantan Ketum KONI Sumsel Hendri Zainuddin Masih Pikir-Pikir, Ini Kasusnya
![](https://sumateraekspres.bacakoran.co/upload/f059cc2ba98539b4527a5e6b550d5b89.jpg)
KONSULTASI: Terdakwa Hendri Zainuddin konsultasi dengan tim kuasa hukumnya, setelah divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta, atas kasus korupi pada tubuh KONI Sumsel. FOTO: TOMI KURNIAWAN/SUMEKS--
PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Mantan Ketua Umum (Ketum) KONI Sumsel Hendri Zainuddin (HZ), pikir-pikir meski divonis ringan 1 tahun penjara.
Terdakwa HZ terjerat kasus pencairan deposito, dana hibah, serta pengadaan barang dan jasa pada KONI Sumsel tahun anggaran 2021.
BACA JUGA:Mantan Ketum KONI Sumsel Dituntut 1,5 Tahun Penjara, Sudah Kembalikan Kerugian Negara Rp3,4 Miliar
BACA JUGA:Sidang Kasus Dana Hibah KONI Sumsel, Hendri Zainuddin Dituntut 1 Tahun 6 Bulan
Majelis hakim dipimpin Efiyanto SH MH. menilai terdakwa tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primair yang diajukan JPU Kejati Sumsel.
Namun karena penuntutan dilakukan secara subsidaritas, terdakwa HZ menurut majelis hakim terbukti secara sah san meyakinkan bersalah pada dakwaan subsider kesatu.
Dimana terdakwa telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri atau korporasi, sehingga merugikan negara.
"Mengadili, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hendri Zainuddin oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50 juta,” kata Hakim, membacakan amar putusannya, Selasa, 10 September 2024.
“Memerintahkan penuntut umum untuk mengembalikan kelebihan uang pengganti kepada terdakwa yang telah dititipkan sebesar Rp25 juta," tambah Hakim.
Hal yang memberatkan, bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sementara yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan telah mengembalikan kerugian negara.
Terkait kerugian negara sebesar Rp3,4 miliar, terdakwa HZ tidak dibebankan lagi karena sudah mengembalikan kerugian negara tersebut.
Namun dalam pertimbangan hukumnya, anggota majelis hakim Choiri, yang juga hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Palembang. mengatakan bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Tipikor bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan tindak pidana.
Setelah mendengarkan vonis itu, Hendri Zainuddin dan tim penasehat hukumnya menyatakan pikir-pikir. Begitupun JPU juga menyatakan pikir-pikir.