Memahami Restorative Justice, Berikut Syarat dan Ketentuan di Indonesia

Reporter: Tommy |

Editor: Irwansyah |

Minggu , 08 Sep 2024 - 15:09

"Restorative Justice (RJ) adalah metode penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada kesepakatan dan pemulihan. Meskipun telah diterapkan oleh Mahkamah Agung, pelaksanaannya di sistem peradilan Indonesia masih memerlukan perbaikan."--

7. Penyusunan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus.

8. Penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan.

9. Pencatatan dalam buku register B-19 sebagai perkara RJ.

Melalui penerapan syarat-syarat ini, RJ bertujuan untuk memastikan keputusan hukum yang adil dan seimbang bagi korban dan pelaku, dengan mengutamakan pemulihan dan keadilan.

memahami restorative justice, berikut syarat dan ketentuan di indonesia                            sumateraekspres.id - restorative justice (rj) atau keadilan restoratif semakin dikenal sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana di indonesia.
menurut hukum online, rj merupakan instrumen pemulihan yang menitikberatkan pada dialog dan mediasi antara pelaku, korban, keluarga, serta pihak-pihak terkait.
konsep ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang adil bagi semua pihak, sekaligus mengembalikan keadaan sosial seperti semula.
mahkamah agung telah mulai menerapkan kebijakan rj dalam penyelesaian perkara, namun belum optimal dalam sistem peradilan pidana indonesia.
rj menekankan pemidanaan yang difokuskan pada pemulihan, bukan hukuman semata.
baca juga:momen haru di rapat terakhir dprd oki periode 2019-2024 ditutup dengan foto bersama
baca juga: yuk simak! berikut lima mobil paling laris di indonesia tahun 2024,
beberapa tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui rj meliputi kasus dengan ancaman pidana ringan (kurang dari tiga bulan penjara) dan denda maksimal rp 2,5 juta, seperti diatur dalam kuhp pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482. selain itu, rj juga dapat diterapkan dalam perkara yang melibatkan anak, perempuan, atau pengguna narkotika.
beberapa prinsip dasar rj adalah pemulihan kerugian korban melalui ganti rugi, kerja sosial, atau perdamaian. hukum yang diterapkan harus seimbang dan adil, tanpa keberpihakan kepada salah satu pihak, dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan sosial.
baca juga:kebakaran lahan nyaris jilat pemukiman warga di sekayu
baca juga:sungai rupit kembali renggut korban. dua bocah tenggelam, satu tewas
peraturan jaksa agung nomor 15 tahun 2020 mengatur syarat-syarat pelaksanaan rj, antara lain:
1.    tindak pidana pertama kali dilakukan oleh pelaku.
2.    kerugian di bawah rp 2,5 juta.
3.    kesepakatan antara pelaku dan korban.
4.    tindak pidana dengan ancaman pidana denda atau penjara maksimal lima tahun.
5.    pengembalian barang kepada korban.
6.    ganti rugi kepada korban.
7.    pembayaran biaya dan perbaikan kerusakan akibat tindak pidana.
baca juga:mobil terlaris sepanjang masa: deretan kendaraan paling populer di dunia
baca juga:sungai baung, pusat industri dan pembangunan di air sugihan, ada pt oki pulp and paper mills disini
penyelesaian melalui rj tidak berlaku untuk tindak pidana yang melibatkan keamanan negara, martabat presiden/wakil presiden, serta kasus narkotika atau yang dilakukan oleh korporasi.
proses penerapan rj melibatkan beberapa langkah, termasuk:
1.    penandatanganan permohonan perdamaian oleh kedua belah pihak di atas materai.
2.    penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara.
3.    pengajuan permohonan kepada atasan penyidik untuk persetujuan.
4.    penetapan waktu pelaksanaan perjanjian perdamaian.
5.    pelaksanaan konferensi untuk menghasilkan kesepakatan.
6.    pembuatan nota dinas dan pelaksanaan gelar perkara khusus.
7.    penyusunan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus.
8.    penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan.
9.    pencatatan dalam buku register b-19 sebagai perkara rj.
baca juga:tata cara azan dan iqomah untuk bayi baru lahir, cek panduan lengkapnya
baca juga:mudah, begini cara bikin tampilan whatsapp kamu jadi lebih menarik
melalui penerapan syarat-syarat ini, rj bertujuan untuk memastikan keputusan hukum yang adil dan seimbang bagi korban dan pelaku, dengan mengutamakan pemulihan dan keadilan.