Ketat, Arab Saudi Bakal Terapkan Aturan Baru pada Penyelenggaraan Haji 2025

Reporter: Englia |

Editor: Englia |

Senin , 02 Sep 2024 - 06:00

ATURAN BARU : Arab Saudi bakal menerapkan aturan baru penyelenggaraan Haji 2025. -Foto : IST-

Mengutip laman Independent Newspapers Limited, peraturan baru mengenai kantor haji asing atau internasional ini harus dipatuhi.

Mereka memiliki tanggung jawab atas jemaah dari negara masing-masing.

"Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa kantor harus memasukkan data jamaah ke dalam sistem elektronik sebelum kedatangan mereka dan memastikan bahwa jamaah tidak membawa materi politik atau terlibat dalam kegiatan yang mengganggu." tulis media Independent Newspaper Limited.

Di samping itu, kantor haji harus mencegah penggunaan akomodasi dan transportasi yang tidak sah.

Kementerian juga menekankan komitmennya untuk mencegah eksploitasi haji untuk agenda politik atau sektarian dan akan menindak tegas siapa pun juga yang melakukan pelanggaran.(lia)

ketat, arab saudi bakal terapkan aturan baru pada penyelenggaraan haji 2025                            sumateraekspres.id-arab saudi bakal menerapkan sejumlah aturan baru pada penyelenggaraan haji 2025 mendatang. 
kebijakan tersebut dinilai ketat, khususnya terkait imbauan kesehatan jemaah haji 2025.
mengutip leaders mina, kementerian haji dan umrah saudi bakal menerapkan imbauan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan para jemaah haji 2025. 
keputusan ini ditetapkan untuk mengantisipasi cuaca ekstrem selama musim haji.
berikut aturan baru saudi yang akan diterapkan pada penyelenggaraan haji 2025:
baca juga: evaluasi pelayanan haji agar lebih memuaskan, kemenag sumsel gelar jamarah
baca juga:praktek haji sebagai syiar agama 
1. jemaah risiko tinggi dilarang berpartisipasi
calon jemaah dengan risiko tinggi dilarang untuk berpartisipasi dalam ibadah haji 2025 mendatang. 
mereka yang berisiko tinggi ini adalah calon jemaah yang memiliki kondisi medis yang parah, seperti penyakit ginjal, jantung, paru-paru, hati dan kanker.
di samping itu, calon jemaah yang didiagnosa dengan demensia atau penyakit menular seperti tuberkulosis dan batuk rejan dilarang untuk berhaji. 
saudi juga melarang anak-anak di bawah usia 12 tahun dan wanita hamil untuk berhaji.
penting dipahami, aturan pelarangan jemaah risti ini dilakukan sebagai langkah mencerminkan komitmen arab saudi untuk memastikan kesejahteraan jemaah selama haji.
2. kewajiban vaksinasi bagi jemaah
jemaah haji tahun 2025 mendatang juga wajib melakukan vaksinasi sebagai salah satu aturan kesehatan. 
vaksinasi ini mencakup imunisasi meningitis, covid-19, influenza musiman, dan polio.
baca juga:arab saudi rilis program baru umrah langsung tanpa perantara, tertarik?
baca juga:operasional haji 1445 h berakhir, 45 jemaah indonesia masih dirawat di arab saudi, ini daftar namanya
3. larangan kegiatan berpolitik atau sektarian
aturan lainnya yang harus dipatuhi jemaah haji 2025 mendatang adalah larangan berpolitik. 
kementerian haji dan umrah arab saudi mengeluarkan peringatan keras bagi jemaah yang menyalahgunakan haji sebagai tujuan politik atau sektarian.
kementerian juga melarang segala sesuatu yang berpotensi dapat  mengganggu keamanan publik atau hukum serta ketertiban.
4. aturan baru bagi kantor haji asing
kantor haji asing diminta mematuhi kebijakan larangan berpolitik atau sektarian untuk menjaga  ketertiban umum serta keselamatan jemaah.
kementerian menetapkan pedoman ketat dalam pengoperasian kantor haji asing.
kantor-kantor tersebut harus memastikan jemaah haji mereka mematuhi peraturan dari saudi. 
kementerian juga menekankan pelanggaran sekecil apa pun dapat mengakibatkan deportasi staf kantor atau tindakan hukum lainnya.
baca juga:54 biro umrah diblacklist otoritas arab saudi buntut banyaknya haji ilegal yang meninggal
baca juga:petugas haji arab saudi prioritaskan tanazul bagi jemaah sakit
mengutip laman independent newspapers limited, peraturan baru mengenai kantor haji asing atau internasional ini harus dipatuhi. 
mereka memiliki tanggung jawab atas jemaah dari negara masing-masing.
"peraturan tersebut mengamanatkan bahwa kantor harus memasukkan data jamaah ke dalam sistem elektronik sebelum kedatangan mereka dan memastikan bahwa jamaah tidak membawa materi politik atau terlibat dalam kegiatan yang mengganggu." tulis media independent newspaper limited.
di samping itu, kantor haji harus mencegah penggunaan akomodasi dan transportasi yang tidak sah. 
kementerian juga menekankan komitmennya untuk mencegah eksploitasi haji untuk agenda politik atau sektarian dan akan menindak tegas siapa pun juga yang melakukan pelanggaran.(lia)