JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID – Pj Bupati H. Sandi Fahlepi gencar mensosialisasikan masalah illegal drilling di Kabupaten Muba. Ia berharap ada solusi nyata dari pemerintah pusat.

“Kerusakan lingkungan dampak dari illegal drilling serta keselamatan hidup baik para penambang di Muba dan masyarakat sekitar ke depan ini yang harus kita pikirkan dan diberikan solusi nyata,” ujar Sandi dalam rakor Pembahasan  Penanganan Illegal Drilling Migas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Rabu (28/8).

BACA JUGA:Sumur Minyak Ilegal Kembali Meledak di MUBA, Api Membakar Puluhan Meter

BACA JUGA:Bongkar Sumur Minyak Ilegal di Hulu, Gerebek Gudang BBM Ilegal di Hilir, Meski Mulai Disibukkan Karhutla

Menurut Sandi, dirinya akan selalu terbuka menerima banyak masukan dari berbagai pihak untuk memaksimalkan penanganan serta mencari solusi dampak dari illegal drilling.

Sandi Fahlepi juga menyampaikan rasa jika konsep Perpres telah berproses diajukan sebagai solusi selain dari penindakan hukum termasuk memikirkan aspek sosio kultur masyarakat yang perlu perlindungan dan penanganan bersama.

"Tata kelola sudah kami siapkan agar ke depan lingkungan di Muba lebih terjaga dan berkelanjutan kondusif, " ucap Sandi.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, mengaku sangat perihatin dengan kondisi saat ini dampak dari illegal drilling di Muba agar secepatnya dapat diselesaikan bersama dengan baik melalui forum ini.

BACA JUGA:Geledah 3 Rumah Diduga Bos Tambang Batu Bara Ilegal, Satgas PETI Amankan 3 Excavator Sembunyikan dalam Hutan

BACA JUGA:Menambah Daftar Dicopot Diduga Terkait Minyak Ilegal Terbakar, Kapolsek Sungai Lilin Baru 4 Bulan Menjabat

“Terutama persoalan lingkungan dan ancaman keselamatan jiwa para penambang yang kerap kali menimbulkan korban akan kita bahas lagi secara teknis nanti di lapangan duduk bersama dan kita akan memfasilitasi pembahasan selanjutnya secara berkelanjutan sesuai konsep Perpres sebagai bagian dari proses penyusunan regulasi disepakati bersama dan keberlanjutan setelah rapat ini ,” jelas Elen yang juga Pj Gubernur Sumsel. 

Hadir Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan dan Petrokimia, Herry Permana. Asisten Deputi Emigas  Kementerian BUMN, Abdi Mustakim. SKK Migas, PT. Pertamina EP, Polda Sumsel, kodam II Sriwijaya dan kementerian terkait lainnya. (yud/)