Indah Mujyaer Kritik Upaya 'Membegal' MK, Soroti Kualitas Pemimpin Muda

Reporter: Ardila |

Editor: Alfery |

Minggu , 25 Aug 2024 - 12:01

Indah Rizky Ariani atau Indah Mujyaer, selebgram. -Foto: Dok. Pribadi-

Indah juga menyoroti bahwa peraturan yang berkaitan dengan Pemilu dan Pilkada sudah jelas disengketakan di Mahkamah Konstitusi, terutama dalam pengaturan mengenai batasan usia calon pemimpin daerah.

Namun, aturan main mengenai Pilkada adalah produk peraturan yang harus dibuat dan dilaksanakan oleh KPU sebagai lembaga resmi pemerintah dalam menyelenggarakan pemilihan umum, baik nasional maupun daerah.

"Bijak jika kita semua menunggu proses dan kerja KPU dalam menerjemahkan putusan MK tersebut. Bijak juga jika para akademisi, politisi, dan rakyat memberikan pendapat yang damai, tertib, dan beretika sesuai dengan aturan berbangsa dan bernegara," katanya.

Indah menegaskan bahwa apapun keputusan mengenai produk Pilkada yang akan dijalankan, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang mewakili suara mereka.

Pemimpin yang bijaksana harus menjalankan amanat undang-undang untuk menjamin kehidupan bangsa yang sejahtera dan bermartabat.

Terkait usia, menurutnya, seorang kepala daerah harus memiliki kecerdasan, kematangan pengalaman, dan keseimbangan emosional dalam pengambilan keputusan yang bijak.

Oleh karena itu, usia 30 tahun dianggap masih terlalu muda untuk menjadi kepala daerah.

"Namun, hal ini bukan poin utama dalam pembahasan ini. Saya lebih tertarik pada keputusan MK Nomor 60/PUU-XXXII/2024 yang tidak hanya mencegah aksi borong dukungan terhadap pasangan calon tertentu hingga berpotensi melahirkan paslon tunggal, tetapi juga memberi kesempatan kepada pemilih untuk menentukan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah sesuai hati nurani," katanya.

Indah menambahkan bahwa semakin banyak pasangan calon pada Pilkada 2024, pemilih akan makin selektif, ketimbang disuguhi pilihan antara kotak kosong versus paslon tunggal. Keputusan MK Nomor 60/PUU-XXXII/2024 ini juga memberikan nafas baru bagi kehidupan demokrasi semua partai politik, meski tidak memperoleh kursi di DPRD.

Menurutnya, hakikat politik seharusnya berorientasi pada masyarakat, bukan sekadar urusan merebut dan mempertahankan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Politik adalah usaha untuk mengelola dan menata sistem pemerintahan demi mewujudkan kepentingan atau cita-cita suatu negara.

"Melihat situasi yang terjadi di Indonesia belakangan ini, politik sering disalahgunakan oleh para elit, sehingga tujuan berpolitik menjadi tidak jelas atau jauh dari kepentingan rakyat banyak," ujarnya.

indah mujyaer kritik upaya 'membegal' mk, soroti kualitas pemimpin muda                            sumateraekspres.id - demo besar-besaran menolak revisi undang-undang (ruu) pemilihan kepala daerah (pilkada) berlangsung di berbagai titik di indonesia, termasuk di palembang yang digelar di dprd provinsi sumatera selatan.
menurut indah rizky ariani se, mm, seorang selebgram, indonesia adalah negara demokrasi.
menyuarakan pendapat merupakan hak semua warga negara. oleh karena itu, demonstrasi yang sedang marak dilakukan saat ini sah-sah saja dalam rangka mengawal keputusan mahkamah konstitusi (mk) agar dapat dipedomani dan diimplementasikan.
"kita harus menghormati semua keputusan lembaga negara. yang paling penting adalah jangan sampai dalam mengawal demokrasi terjadi aksi anarkis seperti merusak fasilitas umum, apalagi bentrok dengan aparat yang menjalankan tugas di lapangan," kata indah pada minggu (25/8)
baca juga:5 kampus yang mahasiswanya paling sering demo, ada ui, ugm hingga unsri, mana nomor 1?
baca juga:deklarasi hdcu, herman deru tanggapi putusan mk, simak pernyataannya
indah yang dikenal dengan sebutan indah mujyaer menambahkan, terkait tuntutan aksi, para demonstran pada dasarnya menuntut ketegasan dpr ri mengenai peraturan pilkada.
menurutnya, hal ini merupakan wujud hak bersuara dan berpendapat yang dilindungi uud 1945, pasal 28, yaitu "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang."
"adalah wajar ketika rakyat bereaksi terhadap kebijakan yang terjadi secara mendadak dan dianggap dipaksakan. meskipun poin ini tidak hanya merujuk pada satu pihak, melainkan banyak calon kandidat kepala daerah yang mungkin diuntungkan dalam keputusan dpr ini," jelas indah.
sebagai seorang influencer yang sering membagikan konten edukasi, motivasi, dan konten positif yang selaras dengan ajakan kebaikan, indah menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berpihak pada kubu manapun.
baca juga:10 jurusan kuliah di indonesia yang mahasiswanya sering melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi
baca juga:kpu ri tegaskan ikuti putusan mk meski perubahan pkpu ditolak dpr
bahkan, ia tidak pernah mau menyuarakan apapun yang berkaitan dengan politik. namun, kali ini, upaya "membegal" mk dianggap sebagai tindakan yang terlalu memaksa dan mengerikan untuk masa depan bangsa.
"seolah-olah penguasa bisa berbuat apa saja demi mencapai apa yang mereka inginkan. para penguasa yang selama ini menggunakan instrumen hukum bisa saja melancarkan kepentingan kelompok tertentu. kita sudah mendapatkan keputusan mk yang seharusnya dihormati dan dipatuhi. kenapa masih berusaha untuk di 'begal' secara darurat? seolah-olah tata negara berusaha dihancurkan," ungkapnya.
indah juga menyoroti bahwa peraturan yang berkaitan dengan pemilu dan pilkada sudah jelas disengketakan di mahkamah konstitusi, terutama dalam pengaturan mengenai batasan usia calon pemimpin daerah.
namun, aturan main mengenai pilkada adalah produk peraturan yang harus dibuat dan dilaksanakan oleh kpu sebagai lembaga resmi pemerintah dalam menyelenggarakan pemilihan umum, baik nasional maupun daerah.
baca juga:rekapitulasi hasil dprd oki tunggu keputusan mk, ketua kpu imbau kedua pihak bersabar
baca juga:perkecil potensi kotak kosong, ambang batas suara turun, banyak parpol bisa usung sendiri paslon kepala daerah
"bijak jika kita semua menunggu proses dan kerja kpu dalam menerjemahkan putusan mk tersebut. bijak juga jika para akademisi, politisi, dan rakyat memberikan pendapat yang damai, tertib, dan beretika sesuai dengan aturan berbangsa dan bernegara," katanya.
indah menegaskan bahwa apapun keputusan mengenai produk pilkada yang akan dijalankan, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang mewakili suara mereka.
pemimpin yang bijaksana harus menjalankan amanat undang-undang untuk menjamin kehidupan bangsa yang sejahtera dan bermartabat.
terkait usia, menurutnya, seorang kepala daerah harus memiliki kecerdasan, kematangan pengalaman, dan keseimbangan emosional dalam pengambilan keputusan yang bijak.
oleh karena itu, usia 30 tahun dianggap masih terlalu muda untuk menjadi kepala daerah.
"namun, hal ini bukan poin utama dalam pembahasan ini. saya lebih tertarik pada keputusan mk nomor 60/puu-xxxii/2024 yang tidak hanya mencegah aksi borong dukungan terhadap pasangan calon tertentu hingga berpotensi melahirkan paslon tunggal, tetapi juga memberi kesempatan kepada pemilih untuk menentukan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah sesuai hati nurani," katanya.
indah menambahkan bahwa semakin banyak pasangan calon pada pilkada 2024, pemilih akan makin selektif, ketimbang disuguhi pilihan antara kotak kosong versus paslon tunggal. keputusan mk nomor 60/puu-xxxii/2024 ini juga memberikan nafas baru bagi kehidupan demokrasi semua partai politik, meski tidak memperoleh kursi di dprd.
menurutnya, hakikat politik seharusnya berorientasi pada masyarakat, bukan sekadar urusan merebut dan mempertahankan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
politik adalah usaha untuk mengelola dan menata sistem pemerintahan demi mewujudkan kepentingan atau cita-cita suatu negara.
"melihat situasi yang terjadi di indonesia belakangan ini, politik sering disalahgunakan oleh para elit, sehingga tujuan berpolitik menjadi tidak jelas atau jauh dari kepentingan rakyat banyak," ujarnya.
baca juga:bukan cuma enak, 5 mie ayam legendaris di jakarta ini juga jadi favorit selebriti
baca juga:inilah tahapan akreditasi perguruan tinggi oleh ban pt
akibatnya, politik tidak lagi dirancang untuk melahirkan kebaikan bersama, tetapi menjadi batu loncatan untuk mencapai kepentingan pribadi atau kelompok.
pada titik inilah, makna politik menjadi terdistorsi. meningkatnya jumlah petinggi partai politik atau pejabat politik yang terlibat atau tertangkap korupsi menunjukkan bahwa kepentingan rakyat semakin tidak terwakili.
"kita semua perlu melakukan evaluasi dan introspeksi agar dapat mengembalikan tujuan dan hakikat politik untuk kebaikan dan kepentingan rakyat banyak," katanya.
ia berharap pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan akuntabel, serta bebas dari kepentingan-kepentingan kelompok yang tidak berpihak kepada masyarakat banyak, dapat terwujud.
pemerintah yang terbentuk harus mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan masyarakat luas, tanpa tendensi kepentingan kelompok tertentu.
"pemerintah yang lahir karena proses politik, maka politik pemerintahan menjadi hal yang tidak terpisahkan. pada akhirnya, harapan kita semua adalah agar politisi diisi oleh orang-orang baik yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara," tutupnya.