Daftar Pilkada Pakai Putusan MK, Pendemo Robohkan Pagar, DPR Batal Sahkan RUU Pilkada

Reporter: Kemas A Rivai |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 22 Aug 2024 - 22:37

DEMO : Ribuan mahasiswa memadati halaman DPRD Sumsel, kemarin (22/8). Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana DP RI yang akanb mengesahkan RUU Pilkada -foto: evan/sumeks-

JAKARTA , SUMATERAEKSPRES.ID–Upaya ngotot para wakil rakyat di DPR RI yang ngebet mengesahkan RUU Pilkada kemarin (22/8) akhirnya tak bisa terlaksana. Meski sudah diperpanjang 30 menit, tapi jumlah anggota dewan yang hadir hanya 89 orang. Lalu ada 87 orang yang izin.

Pengesahan tidak bisa dilakukan karena kehadiran anggota dewan tidak kuorum. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan dewan batal mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU.

"Pengesahan revisi UU Pilkada yang direncanakan hari ini (22 Agustus) batal dilaksanakan. Oleh karenanya pada pendaftaran pilkada 27-29 Agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan Judicial Review MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora," jelas Sufmi.

Meski menegaskan kalau pendaftaran paslon kapala dan wakil kepala daerah gumakan ketentuan yang diatur dalam putusan MK terbaru, namun pengesahan atak akan dilakukan. Hanya saja, waktunya disepakati kemudian dan itu sudah tidak lagi sempat dilakukan sebelum masa pendaftaran pilkada.

Pembatalan itu dilakukan di tengah gelombang protes besar dari rakyat Indonesia. Demo besar berlangsung di sejumlah kota serempak digelar, kemarin. Tak terkecuali di Sumatera Selatan (Sumsel).

Di DPR RI, pendemo meluapkan kekesalan mereka atas dagelan politik dan hukum selama ini dengan merobohkan pagar. Aparat kepolisian yang berjaga tak kuasa mencegah. Demonstrasi juga diwarnai dengan aksi pembakaran ban hingga banner. Lemparan botol juga masih terus dilakukan ke arah dalam DPR.

Demo ini juga menjadi bagian dari gerakan 'peringatan darurat Indonesia' yang viral di media sosial setelah manuver Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan mengabaikan putusan MK.

Diketahui, Selasa (20/8), MK mengetok palu untuk dua gugatan terkait Pilkada 2024. Yakni gugatan dengan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PUU-XXII/2024.

Pada putusan nomor 70, MK mengubah syarat usia minimal 30 untuk cagub dan cawagub menjadi terhitung sejak penetapan. Ketentuan ini berbeda dengan putusan MA yang menginginkan aturan tersebut dihitung sejak pelantikan.

Nah, Baleg DPR RI secara tiba-tiba langsung merevisi UU Pilkada. Revisi UU Pilkada juga dilakukan sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK). Para wakil rakyat yang terhormat itu melakukan rapat dan pembahasan secara ekspres. Hanya 3 jam dan mengabaikan beberapa kali interupsi dari PDIP.

daftar pilkada pakai putusan mk, pendemo robohkan pagar, dpr batal sahkan ruu pilkada                            jakarta , sumateraekspres.id–upaya ngotot para wakil rakyat di dpr ri yang ngebet mengesahkan ruu pilkada kemarin (22/8) akhirnya tak bisa terlaksana. meski sudah diperpanjang 30 menit, tapi jumlah anggota dewan yang hadir hanya 89 orang. lalu ada 87 orang yang izin.
pengesahan tidak bisa dilakukan karena kehadiran anggota dewan tidak kuorum. wakil ketua dpr ri, sufmi dasco ahmad memastikan dewan batal mengesahkan ruu pilkada menjadi uu.
"pengesahan revisi uu pilkada yang direncanakan hari ini (22 agustus) batal dilaksanakan. oleh karenanya pada pendaftaran pilkada 27-29 agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan judicial review mk yang mengabulkan gugatan partai buruh dan partai gelora," jelas sufmi.
meski menegaskan kalau pendaftaran paslon kapala dan wakil kepala daerah gumakan ketentuan yang diatur dalam putusan mk terbaru, namun pengesahan atak akan dilakukan. hanya saja, waktunya disepakati kemudian dan itu sudah tidak lagi sempat dilakukan sebelum masa pendaftaran pilkada.
pembatalan itu dilakukan di tengah gelombang protes besar dari rakyat indonesia. demo besar berlangsung di sejumlah kota serempak digelar, kemarin. tak terkecuali di sumatera selatan (sumsel).
baca juga:pengumuman tahap ii, pdi perjuangan umumkan 169 nama diusung pilkada 2024, dari sumsel cuma disebut 1 daerah
baca juga:pagar alam siap sukseskan pilkada damai 2024
di dpr ri, pendemo meluapkan kekesalan mereka atas dagelan politik dan hukum selama ini dengan merobohkan pagar. aparat kepolisian yang berjaga tak kuasa mencegah. demonstrasi juga diwarnai dengan aksi pembakaran ban hingga banner. lemparan botol juga masih terus dilakukan ke arah dalam dpr.
demo ini juga menjadi bagian dari gerakan 'peringatan darurat indonesia' yang viral di media sosial setelah manuver badan legislasi (baleg) dpr ri dengan mengabaikan putusan mk.
diketahui, selasa (20/8), mk mengetok palu untuk dua gugatan terkait pilkada 2024. yakni gugatan dengan perkara nomor 60/puu-xxii/2024 dan nomor 70/puu-xxii/2024.
pada putusan nomor 70, mk mengubah syarat usia minimal 30 untuk cagub dan cawagub menjadi terhitung sejak penetapan. ketentuan ini berbeda dengan putusan ma yang menginginkan aturan tersebut dihitung sejak pelantikan.
nah, baleg dpr ri secara tiba-tiba langsung merevisi uu pilkada. revisi uu pilkada juga dilakukan sehari setelah mahkamah konstitusi (mk). para wakil rakyat yang terhormat itu melakukan rapat dan pembahasan secara ekspres. hanya 3 jam dan mengabaikan beberapa kali interupsi dari pdip. 
baca juga:simulasi pengamanan kota jelang pilkada 2024: kantor kpu disandera, bom diledakkan
baca juga:ppp tegaskan dukungan untuk pasangan luber dalam pilkada kota pagaralam
baleg sepakat ingin aturan syarat usia minimum tetap mengacu pada putusan ma. mereka mengabaikan putusan mk. padahal, putusan mk bersifat final dan mengikat. juga tak mematuhi putusan mk terkait ambang batas pencalonan.
mk sudah menghapus syarat threshold 20 persen kursi dprd atau 25 persen suara sah pileg. dan memberlakukan ambang batas pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur pada pasal 41 dan 42 uu pilkada. 
namun, dewan tetap memasukkan syarat threshold 20 persen kursi dprd atau 25 persen suara sah pileg untuk parpol parlemen. sedangkan putusan mk hanya berlaku untuk parpol non parlemen. ketidakpatuhan dpr terhadap putusan mk inilah yang kemudian memantik reaksi masyarakat secara luas.
sejumlah artis ibu kota terlihat ikut turun ke jalan. seperti aktor reza rahadian dan sejumlah komika ternama lainnya. di sumsel, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa (bem) sumsel melakukan aksi di simpang lima dprd sumsel. mereka lalu diterima masuk ke halaman gedung dewan.
sama halnya seperti yang dilakukan para mahasiswa di seluruh indonesia, mahasiwa sumsel menyuarakan penolakan terhadap rencana pengesahan ruu pilkada oleh dpr ri.
baca juga:harapkan pilkada aman, tertib, dan damai
baca juga:aga khan yakin bahlil lahadalia akan bawa golkar menuju kemenangan di pilkada dan pemilu
bem sumsel menyuarakan empat tuntutan utama yakni mendesak dpr dan pemerintah untuk membatalkan pengesahan ruu pilkada. lalu, mendesak dpr ri untuk mematuhi putusan mk nomor 60/puu-xxxii/2024 dan putusan mahkamah konstitusi nomor 70/puu-xxii/2024.
selain itu, mendesak kpu untuk segera menyusun peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) yang sesuai dengan dua putusan terbaru mk. terakhir, meminta dpr dan pemerintah menjaga integritas demokrasi dan konstitusi serta membatalkan hasil pembahasan musyawarah tingkat i terkait ruu pilkada.
"kami disini untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, dimana demokrasi dicederai orang-orang tak bertanggung jawab, " sebut wakil ketua bem universitas sriwijaya, m fariz akendra. dia mewakili para mahasiwa di sumsel mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap dpr ri yang dinilai serampangan dan merusak konstitusi.
"kami melihat ada kesalahan berpikir dari para anggota dewan (dpr ri) dalam membuat keputusan secara tiba-tiba," katanya. para mahasiswa yang gelar aksi kemarin ditemui ketua komisi v dprd sumsel susanto adjis dan wakil ketua komisi v dprd sumsel mgs h syaiful padli st mm.
baca juga:menjelang pilkada lahat 2024, partai pengusung serukan persaingan sehat
baca juga:putusan mk, syarat pencalonan pilkada kini berdasarkan persentase suara sah
keduanya berjanji akan menyampaikan tuntutan para mahasiswa tersebut kepada pimpinan dprd sumsel, yang akan meneruskan aspirasi itu ke dpr ri.
aksi yang mendapatkan kawalan ketat dari personel kepolisian polrestabes palembang di back-up polda sumsel itu berakhir tertib sekitar pukul 16.15 wib. .(*/kms)