PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang membuka layanan Crisis Center di Graha Eksekutif  RSMH Palembang. Hal ini diawali launching dan seminar perempuan dan anak, Kamis (22/8).

Direktur Utama RSMH Palembang, dr Siti Khalimah SpKJ MARS mengatakan selama ini sudah ada layanan untuk perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Namun belum ada satu unit layanan khusus untuk korban kekerasan di RSMH Palembang. 

"Misalnya, bagi korban kekerasan minta visum di sini (RSMH).Padahal sebagai rumah sakit rujukan nasional, seharusnya RSMH memiliki layanan khusus untuk itu. Makanya kita dirikan Women and Children Crisis Centre," katanya di sela acara.

Namun RSMH Palembang butuh dukungan berbagai pihak dalam pengoperasian layanan Crisis Centre ini. "Kami siap menjadi bagian dari organisasi yang memberikan support dan dukungan pada perempuan dan anak," kata Siti Khalimah. 

BACA JUGA:RSMH Buka Layanan Cardio-Onkologi Pertama di Indonesia, Layanan Komprehensif Gabungan Jantung dan Kanker

BACA JUGA:RSMH Pastikan Layanan Pasien Tetap Optimal dengan Enam Genset

Ditambahkan dr Rahmadian MKM, Direktur Layanan Operasional RSMH Palembang menjelaskan saat ini masalah pembiayaan bagi layanan Women and Children Crisis Center belum ditanggung BPJS Kesehatan. "Sementara ini, bagi perempuan dan anak yang mengadu atas kekerasan yang mereka terima, masalah pembiayaan menjadi tanggung jawab pribadi," katanya didampingi dr Nur Adibah SpFM, spesialis forensik dan medikolegal/Kepala Instalasi Forensik/Kepala Tim Crisis Center.

Namun, khusus bagi warga kurang mampu pihaknya menjalin kerjasama dengan dinas terkait seperti Dinas PPA, Baznas, dan lain lain. "Sebab di daerah lain ada biaya khusus dari APBD bagi kekerasan ini terutama untuk keluarga kurang mampu," tambahnya.  Rahmadian berucap ke depan RSMH Palembang berencana menggandeng organisasi yang peduli sesama untuk membantu pembiayaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel Fitriana, SSos MSi mengatakan  selama ini untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pihaknya sudah memiliki UPTD yang melayani termasuk call center 129 bekerjasama dengan Kementerian Sosial serta Renakta Polda Sumsel. 

"Silakan bagi masyarakat yang mengetahui atau mengalami kekerasan para wanita dan anak untuk melapor. Kami akan lakukan pendampingan sampai kasus selesai, baik segi hukum hingga psikologis," kata Fitriana. Diakuinya, kasus kekerasan terhadap wanita dan anak-anak ini sebetulnya banyak terjadi di masyarakat. Bahkan seperti fenomena gunung es yang siap meledak. 

BACA JUGA:Sumsel Masuk 3 Besar Wilayah dengan Kasus Kebutaan Tertinggi, RSMH Gelar Operasi Katarak Gratis

BACA JUGA:Tujuh Terluka, Kafilah MTQ Banyuasin Lakalantas Satu Dirujuk ke RSMH

"Dari laporan yang kami terima, rata rata kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena ketidaksiapan mental pasangan dalam berumah tangga. Juga pernikahan di usia dini (usia anak) sehingga tidak siap secara mental, fisik maupun ekonomi," tegasnya.

Senada, Pj Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumsel Melza Elen Setiadi menuturkan, pihaknya mendukung penuh dibentuknya wadah yang bisa membantu wanita dan anak -anak yang mengalami kekerasan. "Kejadian kekerasan pada wanita dan anak itu meningkat, terutama setelah ada media sosial menbuat berita beritanya menjadi viral," ungkapnya.