Berharap Heri Tak Cabut Dukungan ke MataHati, Dewa-Prima Tetap Dekati Golkar-PDIP

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 21 Aug 2024 - 22:38

Dampak putusan MK terhadap dukungan Heri Amalindo di Pilkada Palembang-foto: ist-

Namun, Dewa menegaskan pihaknya masih terus menjalin komunikasi dengan dua parpol tersita, yakni Partai Golkar dan PDI Perjuangan. “Harapannya kedua partai akan mengusung kita sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Palembang 2024,” ujarnya, kemarin.

Secara persentase, Gerindra dapat 8 kursi di DPRD Kota Palembang berdasarkan hasil Pileg 2024. Itu sekitar 16 persen dari total 50 kursi yang ada. Namun dukungan dari Partai Golkar dan PDIP diharapkan akan mampu menjadi bagian dalam upayanya memenangkan Dewa-Prima pada pilkada yang digelar pada 27 November mendatang.

Ditambahkan Dewa, semua tahu kalau Golkar dan PDIP merupakan partai yang memiliki akar rumput dan pendukung yang banyak di berbagai pelosok. “Karena itu, koalisi ketiga partai ini akan mampu menjawab keinginan masyarakat dalam pilkada nanti," tukasnya.

Terpisah, Koalisi Partai Non Parlemen yang terdiri dari 10 partai akan memajukan kader dan memprioritaskan pengurus atau kader dari koalisi untuk maju dalam Pilkada mendatang. Ada pun 10 partai koalisi non parlemen itu, Partai Hanura, Partai Gelora, Partai Prima, PPP, Partai Buruh, PSI, PKN dan lainnya.

"Sebelum ada putusan dari MK mengenai ambang batas pencalonan untuk kepala daerah, kita dari koalisi partai nonparlemen sendiri sudah sepakat dan menyepakati akan mendukung calon dari anggota koalisi. Kalau tidak ada, baru calon dari luar berdasar kesepakatan pengurus partai koalisi," ujar Koordinator Koalisi Partai Nonparlemen Kota Palembang, Dr Arie Wijaya SSTP MSi.

Dengan peluang ini, Arie yang juga Ketua Hanura Palembang menyatakan kesiapannya maju dalam Pilwako Palembang. Baik sebagai calon wali kota maupun calon wakil walikota "Kalau melihat dari hasil suara Pileg Februari 2024, koalisi partai nonparlemen di Palembang meraih 10,7 persen. Ini membuka kesempatan bagi siapapun untuk maju dan mencalonkan diri,” bebernya.

Sekretaris DPW PPP Sumsel, H Ahmad Palo SE menyikapi keluarnya putusan terbaru MK terkait perubahan syarat dukungan calon di Pilkada 2025. Pihaknya menyambut baik putusan tersebut. "Sesuai dengan arahan DPP PPP tentu kami akan mengikuti semua ketentunya dari MK ini," sebutnya. (iol/afi/ kms)

berharap heri tak cabut dukungan ke matahati, dewa-prima tetap dekati golkar-pdip                            palembangsumateraekspres.id - jika putusan mk berlaku pada pendaftaran pilkada 27-29 agustus nanti, maka kemungkinan akan banyak calon yang maju. setidaknya, mereka mencoba memanfaatkan suara sah parpol/koalisi non parlemen.
yang sudah berkoalisi pun mungkin ada yang akan memisahkan diri. maju dengan dukungan partai sendiri, jika memenuhi ambang batas (threshold) seperti yang disebutkan dalam putusan terbaru mk.  
juru bicara tim matahati, ir permana mma berharap heri amalindo tidak menarik dukungan dari pasangan mawardi yahya-anita noeringhati (matahati). dia membenarkan adanya pertemuan heri dan mawardi. “karena tidak ada partai yang mendukung. pertemuan itu pagi jelang siang hari,” ujarnya, kemarin. 
seiring adanya putusan terbaru mk ini, belum dipastikan apakah heri tetap akan bergabung atau maju kembali dalam pilgub sumsel. “kita belum tahu. yang jelas waktu itu (pertemuan) sudah sepakat, bertiga baik dengan syahrial oesman dan mawardi yahya, bahwa heri akan mendukung matahati. itu yang kita tahu,” beber permana.
dengan bergabungnya heri ke matahati, sudah tentu akan menguntungkan. sebab, heri sudah bentuk posko di beberapa kabupaten/kota. “tentu kita optimis menang, apalagi head to head,” kata dia. 
kecuali heri amalindo, tiba-tiba berbalik arah dengan adanya angin segar dari putusan mk ini. sebab, parpol/koalisi parpol non parlemen dengan minimal 7,5 persen suara sah bisa mengusung pasangan maju pilgub sumsel. “misalkan heri sama eddy santana atau popo ali, kita belum bisa menjawab itu. tapi kalau jadi maju berpasangan, maka peta politik berubah,” kata permana. 
baca juga:usai duet hapal urung maju pilgub sumsel, hanura ikuti langkah pkn dukung matahati
baca juga:hdcu head to head matahati, heri amalindo urung maju pilgub sumsel 2024
namun yang pasti, dalam waktu dekat matahati akan segera deklarasi. tepatnya pada 25 agustus mendatang. pilihan tempatnya, 
di graha limbersa atau di kebon gede.  saat ini baik matahati dan tim pemenangan masih mengamati perkembangan dari putusan terbaru mk. 
“apakah putusan itu akan langsung diberlakukan atau tidak, kita tunggu dari kpu,” imbuhnya. permana menambahkan, dengan susah bebasnya dodi reza alex, dia berharap putra mantan gubernur sumsel h alex noerdin itu dapat ikut bergabung. 
sebelumnya, bakal calon gubernur sumsel herman deru, membuka peluang untuk membangun koalisi dengan heri dan popo yang tersiar kabar urung maju dalam pilgub sumsel. 
namun, heri yang diwawancarai sehari setelah pernyataan mundur dari kuasa hukumnya, firdaus hasbullah sh justru berkilah. “mendaftar saja belum bagaimana dikatakan mundur," katanya. menurut heri, jika sampai 29 agustus  dia tidak mendaftar ke kpu, baru bisa dikatakan urung mencalonkan diri.
sementara, jika mengacu pada putusan terbaru mk, pasangan ratu dewa-prima salam bisa maju hanya dengan didukung gerindra saja. sebab, dengan ambang batas 6,5 persen dari suara sah pileg 2024, gerindra sudah melampaui threshold itu.
baca juga:usai deklarasi, hdcu langsung daftar, rencana 27 agustus di seberang ulu, matahati raih dukungan ppp
baca juga:persaingan sengit di pilgub sumsel 2024: hdcu vs matahati, siapa unggul?
namun, dewa menegaskan pihaknya masih terus menjalin komunikasi  dengan dua parpol tersita, yakni partai golkar dan pdi perjuangan. “harapannya kedua partai akan mengusung kita sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota palembang 2024,” ujarnya, kemarin. 
secara persentase, gerindra dapat 8 kursi di dprd kota palembang berdasarkan hasil pileg 2024. itu sekitar 16 persen dari total 50 kursi yang ada. namun dukungan dari partai golkar dan pdip diharapkan akan mampu menjadi bagian dalam upayanya memenangkan dewa-prima pada pilkada yang digelar pada 27 november mendatang. 
ditambahkan dewa, semua tahu kalau golkar dan pdip merupakan partai yang memiliki akar rumput dan pendukung yang banyak di berbagai pelosok. “karena itu, koalisi ketiga partai ini akan mampu menjawab keinginan masyarakat  dalam pilkada nanti," tukasnya.
terpisah, koalisi partai non parlemen yang terdiri dari 10 partai  akan memajukan kader dan memprioritaskan pengurus atau kader dari koalisi untuk maju dalam pilkada mendatang. ada pun 10 partai koalisi non parlemen itu, partai hanura, partai gelora, partai prima, ppp, partai buruh, psi, pkn dan lainnya. 
baca juga:wajib menangkan matahati, instruksi untuk semua pengurus-kader gerindra di sumsel
baca juga:dpp skt cabut dukungan dari matahati, kampanye dihentikan
"sebelum ada putusan dari mk mengenai ambang batas pencalonan untuk kepala daerah, kita dari koalisi partai nonparlemen sendiri sudah sepakat dan menyepakati akan mendukung calon dari anggota koalisi. kalau tidak ada, baru calon dari luar berdasar kesepakatan pengurus partai koalisi," ujar koordinator koalisi partai nonparlemen kota palembang, dr arie wijaya sstp msi. 
dengan peluang ini, arie yang juga ketua hanura palembang menyatakan kesiapannya maju dalam pilwako palembang. baik sebagai calon wali kota maupun calon wakil walikota "kalau melihat dari hasil suara pileg februari 2024, koalisi partai nonparlemen di palembang meraih 10,7 persen. ini membuka kesempatan bagi siapapun untuk maju dan mencalonkan diri,” bebernya.
sekretaris dpw ppp sumsel, h ahmad palo se menyikapi keluarnya putusan terbaru mk terkait perubahan syarat dukungan calon di pilkada 2025. pihaknya menyambut baik putusan tersebut. "sesuai dengan arahan dpp ppp tentu kami akan mengikuti semua ketentunya dari mk ini," sebutnya. (iol/afi/ kms)