Pidato Kenegaraan Terakhir Presiden Joko Widodo, Ini Capaian 10 Tahun Pemerintahannya
![](https://sumateraekspres.bacakoran.co/upload/05dfa5983b2ea1c3739c52b0bdb4ca02.jpg)
PIDATO TERAKHIR: Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan terakhirnya dalam rangka HUT Ke-79 Kemerdekaan RI, Jumat (16/8). -FOTO: SETPRES RI-
BACA JUGA:Hadiah Mulai Dinaikkan Bertahap, 18 Agustus Panjat Pinang 79 Batang Plus di Lapangan Depan Wyndham
Angka kemiskinan ekstrem mampu diturunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024. Angka stunting juga mampu dikurangi dari sebelumnya 37 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023.
“Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2024,” sambung Jokowi.
Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya. “Mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia,” imbuhnya.
Kemudian, Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) selama 10 tahun ini, juga telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh tanah air Indonesia.
Selanjutnya Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahunnya.
“Dan, Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia,” ulas Jokowi.
BACA JUGA:Jokowi Umumkan Kenaikan Gaji Guru PNS dan PPPK 16 Agustus Nanti, Cek Selengkapnya
BACA JUGA:Jokowi Ajak World Bank Partipasi Pacu Pertumbuhan Ekonomi dan Program Pemerintah Indonesia
Menurutnya, ini adalah pembangunan yang dicita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Dan, pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah. Tapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Walau banyak negara lain yang menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan.
“Tapi kita sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah. Dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan,” bebernya.
Disyukurinya juga, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja. Meningkatkan pendapatan negara lebih dari Rp158 triliun selama 8 tahun ini.
“Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah SWT untuk negeri ini, dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia juga telah mengambil asetnya kembali yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing. Yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing.”Seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali,” tegasnya.
BACA JUGA:Pembangunan Financial Center IKN jadi Langkah Strategis dari Presiden Jokowi Usai Kunjungan ke UEA
BACA JUGA:Presiden Jokowi Hormati Putusan DKPP Terkait Kasus Asusila Hasyim Asy’ari
Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum ini. Karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar kurang lebih dari 3.600 GW, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi.
“Sehingga, kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat,” ulasnya.
Di sektor teknologi dan digitalisasi, juga patut bersyukur. “Untuk pertama kalinya, kita memiliki INA Digital. Sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat,” klaimnya.
Cakupan elektrifikasi terus diperluas hingga mencapai 99 persen di tahun 2024, tahun ini. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79 persen di tahun 2024.
Ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan start up Indonesia, sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda yang berkualitas di negeri ini.
Dukungan produk dalam negeri juga diberikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN untuk produk-produk dalam negeri. “Karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat, dan bermanfaat maksimal untuk rakyat,” sebutnya.
Di bidang hukum, setelah 79 tahun merdeka, akhirnya Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia. Serta UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih.
“Kita juga sudah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak,” katanya.