Minta Pemprov Arahkan Pemkab-Pemkot, Arahan Presiden Kepada Semua Kepala Daerah di Istana Negara IKN

Reporter: Tim |

Editor: Dede Sumeks |

Selasa , 13 Aug 2024 - 23:25

FOTO BERSAMA : Pj Gubernur Sumsel dan para Bupati/Wako/Pj Bupati/Pj Wako asal Sumsel foto bersama di depan Istana Garuda IKN. FOTO: IST--

Dia mencontohkan, untuk waduk, karena biayanya besar, pasti dibangun oleh pemerintah pusat. Irigasi yang primer mungkin juga masih pemerintah pusat.

“Tapi untuk sekunder dan tersier yang bisa masuk ke sawah, mestinya itu dikerjakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Tetapi dalam kenyataannya ada (beberapa), waduknya sudah, tapi irigasi sekunder dan tersiernya untuk masuk ke sawah, itu tidak ada,” ungkap dia.

Presiden meminta para gubernur apabila memang tidak mampu membangun infrastruktur sekunder dan tersier agar segera melapor kepada pemerintah pusat.

“Kalau memang tidak memiliki kemampuan, ya tulis saja ke pemerintah pusat, bisa diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” tambahnya.

Presiden juga menyoroti pentingnya peran pemerintah provinsi dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan setiap kabupaten dan kota di wilayahnya.

“Saya melihat misalnya ada kabupaten yang anggarannya sangat besar sekali, tapi arah programnya tidak jelas. Banyak yang dipakai untuk hibah-hibah, tentu saja arahnya ke politik.

Padahal kalau itu bisa diarahkan, kan bisa menjadi rumah sakit, 10 saja bisa, atau universitas bisa, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Saya kira hal seperti ini yang Bapak-Ibu Gubernur bisa mengarahkan,” pinta Presiden.

Jokowi juga mengingatkan pentingnya kerjasama antardaerah dalam menangani berbagai masalah yang dapat ditanggulangi bersama.

Seperti urusan sampah. Dia juga mengingatkan pentingnya backup data yang lengkap dan berlapis di setiap kabupaten dan kota.

minta pemprov arahkan pemkab-pemkot, arahan presiden kepada semua kepala daerah di istana negara ikn                            kaltim, sumateraekspres.id- kunjungan pertama kali ke istana negara ibu kota nusantara (ikn) dimanfaatkan para kepala daerah di sumsel untuk foto bersama.
tampak pj bupati oku, m iqbal alisyahbana yang mengambil psosi selfie dengan handphonenya.
baca juga:presiden jokowi kunjungi bni digital banking cafe, akses layanan perbankan makin mudah dan nyaman di ikn
baca juga:jokowi rapat kabinet di ikn, sebut investasi masuk rp56,2 triliun, ungkap alasan pemindahan ibukota negara
di belakang, tampak pj gubernur sumsel elen setiadi dan para bupati/pj bupati maupun wali kota/pj wali kota. latar belakang foto selfie itu, istana garuda. momen langka bersama itu terjadi, kemarin (13/8).
semua kepala daerah diundang untuk mendengarkan arahan langsung dari presiden joko widodo (jokowi).  gubernur diingatkan perannya sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah. 
untuk itu, jokowi menekankan pentingnya pemahaman gubernur tentang skala prioritas dan arah kebijakan pemerintah pusat. dengan begitu, dapat menyelaraskan dengan program-program strategis daerah.
“gubernur harus betul-betul paham skala prioritas dan arah kebijakan pemerintah pusat, sehingga dapat mengawal, memonitor bupati, wali kota, agar daerah bisa sejalan dan in line dengan pemerintah pusat.
baca juga:hadiri pengarahan presiden di istana garuda ikn, foto dengan mendagri, ini kesan penjabat bupati lahat
baca juga:15 jurusan kuliah yang paling dibutuhkan ikn dan pemerintahan, banyak banget peluang kerjanya
utamanya yang berkaitan dengan prioritas-prioritas untuk pembangunan yang strategis,” tegas jokowi.
dia tidak ingin tidak ada keselarasan program pusat dan daerah. “jangan sampai pemerintah pusat ke utara, daerah ke selatan.
apapun prioritas dan arah pemerintah pusat betul-betul harus sejalan [dengan pemerintah daerah],” imbuhnya.
jokowi mencontohkan, hingga saat ini masih ada program pemerintah pusat yang tidak sejalan dengan pemerintah daerah. yakni pembangunan infrastruktur, seperti waduk dan irigasi.
dia mencontohkan, untuk waduk, karena biayanya besar, pasti dibangun oleh pemerintah pusat. irigasi yang primer mungkin juga masih pemerintah pusat.
baca juga:pembangunan financial center ikn jadi langkah strategis dari presiden jokowi usai kunjungan ke uea
baca juga:boyong 1.740 orang asn ke ikn nusantara, mulai september 2024.
“tapi untuk sekunder dan tersier yang bisa masuk ke sawah, mestinya itu dikerjakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
tetapi dalam kenyataannya ada (beberapa), waduknya sudah, tapi irigasi sekunder dan tersiernya untuk masuk ke sawah, itu tidak ada,” ungkap dia.
presiden meminta para gubernur apabila memang tidak mampu membangun infrastruktur sekunder dan tersier agar segera melapor kepada pemerintah pusat.
“kalau memang tidak memiliki kemampuan, ya tulis saja ke pemerintah pusat, bisa diserahkan ke kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat,” tambahnya.
presiden juga menyoroti pentingnya peran pemerintah provinsi dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan setiap kabupaten dan kota di wilayahnya.
baca juga:pastikan peringatan hut ri pakai listrik hijau, menteri bumn tinjau plts di ikn
baca juga:cek, berikut tahapan dan prosedur pemindahan asn ke ikn
“saya melihat misalnya ada kabupaten yang anggarannya sangat besar sekali, tapi arah programnya tidak jelas. banyak yang dipakai untuk hibah-hibah, tentu saja arahnya ke politik.
padahal kalau itu bisa diarahkan, kan bisa menjadi rumah sakit, 10 saja bisa, atau universitas bisa, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. saya kira hal seperti ini yang bapak-ibu gubernur bisa mengarahkan,” pinta presiden.
jokowi juga mengingatkan pentingnya kerjasama antardaerah dalam menangani berbagai masalah yang dapat ditanggulangi bersama.
seperti urusan sampah. dia juga mengingatkan pentingnya backup data yang lengkap dan berlapis di setiap kabupaten dan kota.
baca juga:hadirkan energi bersih di ikn, menteri bumn apresiasi gerak cepat pln
baca juga:indonesia memasuki babak baru dengan pembangunan ikn, simbol transformasi dan harapan masa depan
“kita minta agar pemerintah provinsi juga mengarahkan pemerintah kota dan kabupaten untuk backup data yang ada itu betul-betul diberikan. kalau bisa, backup datanya itu berlapis,” ucap presiden.
menjelang pelaksanaan pekan olahraga nasional (pon) di sumatera utara dan aceh pada september mendatang, presiden menginstruksikan agar provinsi yang menjadi penyelenggara untuk segera menuntaskan segala persiapannya.
sedangkan kepada provinsi-provinsi lain, ia meminta agar membantu persiapan para atlet di daerahnya, terutama dalam pelatihan.
“tolong ditanyakan betul, dikoordinasikan dengan koni, utamanya untuk membantu pelatihan cabang-cabang olahraga yang ada.
baca juga:menguras kocek, segini tarif tiket ke ikn kalau mau ikut upacara hut ke-79 ri. garuda jadi official airline
baca juga:temui pimpinan mpr, presiden jokowi pastikan upacara hut ri akan berlangsung di ikn
masih banyak yang mengeluh, belum ada bantuan dari provinsi, kabupaten, maupun kota,” ungkapnya.
dia minta pemerintah provinsi agar memastikan ketersediaan anggaran bagi transportasi dan kebutuhan dasar atlet yang akan bertanding.
“jangan sampai nanti ada suara-suara bahwa atlet enggak makan gara-gara anggarannya enggak ada. masih ada keluhan seperti itu dari koni yang saya dengar, ya agar betul-betul disiapkan semuanya,” tukasnya.
menteri dalam negeri tito karnavian menyampaikan kebanggaan terhadap para kepala daerah yang telah menyaksikan langsung proses pembangunan ikn. menurutnya semua beruntung menjadi saksi dari sejarah pembangunan ikn.
proses ini dilakukan secara bertahap dan diperkirakan akan selesai dalam 10-15 tahun ke depan.
baca juga:15 jurusan kuliah yang paling dibutuhkan ikn dan pemerintahan, banyak banget peluang kerjanya
baca juga:menguras kocek, segini tarif tiket ke ikn kalau mau ikut upacara hut ke-79 ri. garuda jadi official airline
selain itu mendagri menekankan bahwa pembangunan ikn tidak hanya bertujuan sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai simbol kemajuan dan masa depan indonesia.
konsep utama dari ikn meliputi forest city dan smart city, yang mencerminkan integrasi antara teknologi modern dan lingkungan yang berkelanjutan.(*)