Wujudkan Sumsel Bebas Rabies 2030

Reporter: Agustina |

Editor: Dede Sumeks |

Sabtu , 03 Aug 2024 - 20:05

"Akibatnya prioritas kegiatan menjadi kurang dukungan, baik SDM maupun anggaran pengendalian penyakit zoonosis rabies," jelasnya.

Sehingga perlu revisi Permentan 43/2016 karena akan saat ini sudah tidak relevan lagi dan memberikan peluang bagi daerah memisahkan dinas-dinas di bidang pertanian.

"Masalah kesehatan hewan harus mulai diperhitungkan mengingat dampaknya terhadap kesehatan manusia.

70 persen penyakit menular baru yang menyerang manusia berasal dari hewan, bukan saja mengganggu kesehatan juga menyebabkan kematian pada manusia dan hewan," bebernya.

Berdampak pula pada gangguan sosial dan ekonomi masyarakat, serta isu internasional terkait kesejahteraan hewan.

"Untuk bebas rabies 2030 perlu komitmen Pemerintah mewujudkannya agar terlaksana pemeliharaan HPR yang terkontrol, data akurat, vaksinasi 70 persen dari populasi, pengendalian HPR liar, lalu lintas terjaga, surveilans yang kontinue, koordinasi antar instansi yang baik, dan komunikasi, edukasi dan informasi yang berjalan baik," pungkasnya. (tin/fad)

wujudkan sumsel bebas rabies 2030                            palembang, sumateraekspres.id – untuk mewujudkan target zero rabies 2030 di wilayah sumatera dan indonesia, ketua pdhi sumsel, dr drh jafrizal mm menyarankan 4 hal dalam menangani penyakit zoonosis tersebut. 
pertama setiap daerah harus memiliki payung hukum dalam pengendalian rabies agar semua pemangku kepentingan punya tanggung jawab masing-masing dalam upaya pengendalian penyakit menular terutama rabies. 
baca juga:waspada musim kawin anjing: 4 bulan peningkatan risiko rabies, pentingnya vaksinasi!
baca juga:kasus meninggal akibat rabies muncul kembali, kabupaten lahat tingkatkan kewaspadaan
"saat ini masih banyak yang belum memiliki payung hukum pengendalian penyakit hewan menular rabies," sampainya pada rapat koordinasi rabies wilayah sumatera dihadiri seluruh dinas sebagai penyelenggara fungsi kesehatan hewan, dinas kesehatan, dinas pemerintahan desa, dinas penanggulangan bencana, badan karantina indonesia, balai veteriner, kemarin. 
kedua, untuk mempercepat pengendalian rabies perlu menjadi program serius baik di kementerian pertanian maupun kementerian kesehatan serta pemerintah daerah.
sehingga bebas rabies  secara khusus harus masuk sebagai indikator kinerja pemerintah yang dilaksanakan oleh  dirjen kesehatan hewan, dinas yang menyelenggarakan fungsi kesehatan hewan, maupun dinkes.
"indikator utama ini harus dituangkan dalam renstra kementerian pertanian dan kesehatan, serta peraturan menteri dalam negeri tentang rencana kerja pemerintah daerah unruk pemerintah daerah," ujarnya.
ketiga, dalam rangka mendukung pelaksanaan vaksinasi dan kesehatan hpr dan ternak lain di daerah, ujung tombaknya pusat kesehatan hewan (puskeswan). 
"agar puskeswan mendapat perhatian dari pemda supaya pelayanan kesehatan hewan yang diselenggarakan  dapat membantu menyehatkan hewan dan menghasilkan retribusi daerah berupa pendapatan asli daerah dari pelayanan yang diberikan," jelasnya.  untuk dapat mendapatkan retribusi harus ada perda retribusi sebagai payung hukum. 
perda retribusi terhambat karena pelayanan kesehatan hewan tidak termasuk jenis retribusi pelayanan jasa umum berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. 
"berdasarkan hal itu, harus diupayakan pelayanan kesehatan hewan menjadi jenis pelayanan jasa umum sehingga dapat ditarik retribusi atas pelayanan yang diberikan.
puskeswan juga dapat beroperasi berkesinambungan dan  melayani kesehatan hewan tidak 100 persen menggantungkan anggaran apbd bila pengelolaannya blud," paparnya. 
terakhir mengingat organisasi dinas yang di kabupaten/kota tidak seragam akibat pembatasan nomenklatur dinas di pemprov dan pemkab/kota sesuai permentan 43/2016,  maka sedikit sekali dinas peternakan dan kesehatan hewan yang berdiri sendiri (merger).
"akibatnya prioritas kegiatan menjadi kurang dukungan, baik sdm maupun anggaran pengendalian penyakit zoonosis rabies," jelasnya. 
sehingga perlu revisi  permentan 43/2016 karena akan saat ini sudah tidak relevan lagi dan memberikan peluang bagi daerah memisahkan dinas-dinas di bidang pertanian. 
"masalah kesehatan hewan harus mulai diperhitungkan mengingat dampaknya terhadap kesehatan manusia.
70 persen penyakit menular baru yang menyerang manusia berasal dari hewan, bukan saja mengganggu kesehatan juga menyebabkan kematian pada manusia dan  hewan," bebernya. 
baca juga:rutin vaksin, cegah penularan rabies
baca juga:pasang microchip di 1.100 hpr, sejak tahun 2022, cegah penularan penyakit rabies
berdampak pula pada gangguan sosial dan ekonomi masyarakat,  serta isu internasional terkait  kesejahteraan hewan.
"untuk bebas rabies 2030 perlu komitmen pemerintah mewujudkannya agar terlaksana pemeliharaan hpr yang terkontrol, data akurat, vaksinasi 70 persen dari populasi, pengendalian hpr liar, lalu lintas terjaga, surveilans yang kontinue, koordinasi antar instansi yang baik, dan komunikasi, edukasi dan informasi yang berjalan baik," pungkasnya. (tin/fad)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Sumatera Ekspres 4 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan