https://sumateraekspres.bacakoran.co/

Haji 2024 Sukses, Alumni PMII Nilai Pansus Haji Berlebihan dan Dipolitisasi

Koordinator Nasional Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Hadi M. Musa Said -Foto : IST-

Haji 2024, kata Musa Said, jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Padahal, kuota tahun ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah. "Lha, saya kan jemaah haji reguler juga tahun ini. Merasakan langsung layanan dan pelayanan yang diberikan kepada jemaah. Para petugas haji juga luar biasa melayani para jemaah, cepat, responsif, dedikatif, dan profesional," sebut Musa Said.

Ia menilai, mengurus 200 ribu lebih jemaah haji dengan beragam latar belakang, baik pendidikan, pengalaman bepergian, profesi dan lainnya, tentu bukan hal mudah. "Ini mobilitas sipil lho, bukan militer. Bisa jadi ini adalah mobilitas terbesar di dunia. Tidak sekedar memberangkatkan dan memulangkan orang," ucap Musa Said. 

Selanjutnya dia menjelaskan, hotel tempat menginap jemaah haji jumlahnya ratusan, katering yang harus disiapkan juga mencapai jutaan boks, transportasi juga, termasuk penanganan kesehatan jemaah yang ada di setiap sektor termasuk KKHI (Klinik Kesehatan Haji Indonesia). "Ini tentu bukan pekerjaan mudah. Tapi, toh, semua bisa diurus dengan baik sampai akhir operasional haji," lanjut Musa Said.

"Pelayanan Armuzna (Arofah-Muzdalifah-Mina) juga lancar dan tertib. Muzdalifah yang bermasalah di tahun 2023, kini tidak terulang. Kalau tahun lalu, jemaah terakhir diberangkatkan dari Muzdalifah sudah lewat tengah hari, sekarang sekitar jam 07.30 jemaah di Muzdalifah sudah bersih, bergeser ke Mina. Suasana masih hangat, belum terik menyengat. Ini prestasi, lho," ucapnya.

Soal Mina, Musa Said mengatakan, tempatnya memang sangat terbatas. Sejak dulu, areanya hanya segitu-gitu saja, sementara setiap tahun jemaah haji selalu meningkat atau bertambah. Kepadatan di Mina itu dirasakan jemaah dari seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Tata kelolanya juga menjadi kewenangan Pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia. Mereka yang mempunyai otoritas untuk mengatur setiap penempatan jemaah dari berbagai negara dan seberapa luas yang boleh dipakai oleh negara tersebut. 

"Teman-teman anggota dewan sudah pasti sangat memahami tentang kepadatan Mina. Setahu saya dalam 10 tahun terakhir, isu kepadatan Mina selalu muncul, kecuali pada 2022 yang kuotanya hanya 50%. Jadi kalau mau tidak padat di Mina, usulkan saja agar kuotanya 50%. Biar nanti masyarakat yang menilai," tandasnya.

Musa Said mengajak semua pihak untuk mendudukkan masalah ini secara fair dan proporsional, bukan melakukan politisasi haji. Semua harus bersama menjaga kondusivitas situasi politik nasional. Proses evaluasi, memberi saran, bahkan kritik tetap bisa dilakukan sepanjang benar-benar untuk evaluasi. "Tentu dengan cara-cara yang tidak bermuatan politis. Banyak kalangan menilai ini sebenarnya urusan pribadi yang dibawa ke ranah politik," tukasnya. 

Tag
Share