Tim Evaluator Itjen Kemendagri Apresiasi Kinerja Pj Bupati Muba

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin H Sandi Fahlepi mengikuti Penilaian Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Triwulan I Juni dan Juli 2024 yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tempatnya di Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri, Senin (29/7).

Turut mendampingi Pj Bupati Muba dalam evaluasi itu, Asisten I Setda Muba H Yudi Herzandi SH MH, Inspektur Muba Mirwan Susanto SE MM, dan Kepala Dinas Perhubungan Muba Musni Wijaya SSos MSi. Kemudian, Plt Kepala Bappeda Muba Sunaryo SSTP MM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muba Herryandi Sinulingga AP, dan Kepala Dinas PU PR Muba Alva Elan SST M PSDA.

Ikut pula, Kepala Dinas PU Perkim Muba M Ridho ST MSi, Kabag Tapem Setda Muba Suganda AP MSi, Kabag Hukum Setda Muba Romasari Purba SH MSi, dan Kabag Umum Setda Muba Sefrizal SE MSi.

Pj Bupati Muba, Sandi Fahlepi memaparkan capaian 10 indikator yang menjadi prioritas penilaian evaluasi kinerja penjabat kepala daerah. 

BACA JUGA:Santer, Ucok Inspektur II Kemendagri Gantikan Ratu Dewa. Rabu Pagi, Rencana Pelantikan Pj Wako Palembang

BACA JUGA:Persiapan Pilkada 2024: Pengamat Amrah Muslimin Beri Tanggapan Seperti Ini atas Surat Edaran Kemendagri

Capaian 10 indikator yang dipaparkan yakni inflasi, stunting, badan usaha, layanan publik, pengangguran, kemiskinan ekstrem, kesehatan, penyerapan anggaran tahun 2024, kegiatan unggulan dan perizinan. Paparan itu disampaikan di hadapan tim evaluator yang dipimpin Inspektur I Inspektorat Jenderal Brigjen Pol Rustam Mansur dan jajaran. 

Pertama aspek inflasi. Dikatakan Sandi, pada awal menjabat Pj Bupati Muba, indeks perkembangan harga Kabupaten Muba mengalami kenaikan 2,26. Namun saat ini dengan upaya yang dilakukan dapat diturunkan menjadi -2,11.

"Tahun 2024 ini kinerja penanganan inflasi Kabupaten Muba mendapat reward berupa dana insentif fiskal sebesar Rp5,6 miliar sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2024," ujarnya.

Kemudian penanganan stunting. Sandi menyebutkan pada April 2024 ada 413 anak yang stunting di Kabupaten Muba. Namun, per Juli 2024, dapat diturunkan sebanyak 32 anak. Untuk penanganan stunting, Pemkab Muba tahun ini menganggarkan Rp37,2 miliar. Tersebar di sektor kesehatan Rp6,9 miliar dan non kesehatan Rp30,32 miliar.

Dari jumlah anggaran itu, pada Juli ini sudah terealisasi 55,03 persen dari sebelumnya 11,16 persen di April 2024. "Salah satu inovasi penanganan stunting yang terus kami dorong adalah BUNDA AS (Bimbingan dan Pendampingan Anak Sehat) dalam pemberian makan dan pemantauan tumbuh kembang pada anak stunting. Saat ini terus dilakukan  dengan perluasan sasaran intervensi," ungkapnya.

BACA JUGA:HDCU Deklarasi Jelang Pendaftaran, Terus Jalin Komunikasi Politik untuk Tambah Koalisi

BACA JUGA:Resmi! Inilah Jadwal Pencairan Gaji ke-13 PNS dan PPPK di Daerah, Kemendagri Minta Jangan Potong Dana Iuran

Selanjutnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemkab Muba memiliki 4 BUMD. Ada 3 perusahaan berstatus sehat menurut LHP BPKP dan satu sedang proses audit BPKP. Target dividen tahun buku 2023 sebesar Rp30 miliar. Hingga Juli 2024 sudah terealisasi Rp27,8 miliar atau 92,67 persen.