PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) Yohannes Nangoi mendesak pemerintah bergerak cepat merealisasikan insentif pajak mobil hybrid di Tanah Air. 

Menurut Nangoi desakan ini bukan tanpa sebab pihaknya khawatir iklim investasi dari para pelaku industri otomotif terganggu jika insentif mobil hybrid tak kunjung cair.

“Kami lihat negara tetangga memberikan insentif untuk mobil hybrid. Kalau tak berhati-hati, kami khawatir mereka bisa mengalihkan produksinya ke negara-negara tersebut,” kata Nangoi di arena pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, di Gedung ICE BSD City, kemarin.

Nangoi mengatakan insentif mobil hybrid sangat diperlukan karena penjualannya di Indonesia terus berkembang. Sudah banyak merek mobil, yang sebagian besar berasal dari Jepang, menjajakan produk hybrid di Indonesia. Produsen tersebut di antaranya Mitsubishi, Honda, Nissan, Wuling, Suzuki, Toyota, dan GWM.

Model-model mobil hybrid yang diproduksi di dalam negeri, misalnya Wuling Almaz Hybrid, Toyota Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid serta Suzuki XL7 Hybrid dan Ertiga Hybrid. 

BACA JUGA:Daihatsu Boyong Rocky Hybrid di GIIAS 2024

BACA JUGA:Minta Subsidi PPnBM 5 Persen untuk Mobil Hybrid, Mobil Listrik Dapat Banyak Fasilitas

“Insentif untuk mobil hybrid sangat diperlukan karena perkembangan mobil hybrid di Indonesia cukup pesat. Jadi kalau kami lihat 2022 sekitar 10 ribu mobil hybrid terjual, 2023 loncat lebih 55 ribu, dan kami perkirakan tahun ini akan di atas 70 ribu mobil hybrid,” kata Nangoi.

Ia optimistis kebijakan insentif mobil hybrid bakal segera direalisasikan oleh pemerintah. “Dan hal itu sudah ditanggapi secara positif oleh pak menteri sudah dijajaki oleh pak menteri, kami tunggu hasilnya seperti apa,” kata Nangoi.

Secara terpisah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, mengatakan, insentif mobil hybrid saat ini sedang dihitung untuk selanjutnya dapat diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Insentif setiap hari kami coba hitung, coba diskusikan dengan internal pemerintah, akan kami usulkan khususnya untuk hybrid kepada kementerian terkait dalam hal ini Kemenkeu,” kata Menteri.